Suara.com - Sosok Gus Yaqut atau Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi sorotan publik usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.
Untuk diketahui, perjalanan politik Gus Yaqut tak bisa dilepaskan dari aktivitas organisasi dan karier panjangnya di berbagai posisi strategis, mulai dari tingkat daerah hingga nasional.
Pria kelahiran Rembang, 4 Januari 1975 ini adalah putra dari KH Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gus Yaqut memulai kariernya di ranah politik lokal sebagai Ketua DPC PKB Rembang pada 2001 hingga 2014, sebelum terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang pada Pilkada 2005.
Aktif sejak mahasiswa, Gus Yaqut tercatat menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Jurusan Sosiologi. Ia juga mendirikan PMII di Depok dan menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor, badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) pada periode 2015-2020.
Karier politiknya di tingkat nasional dimulai saat ia menggantikan Hanif Dhakiri sebagai anggota DPR RI pada 2014-2019, dan kembali terpilih untuk periode 2019-2024. Di DPR, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II.
Kontroversi mewarnai langkahnya saat insiden pembakaran bendera tauhid oleh anggota Banser NU pada 2018. Meski mendapat kecaman, Gus Yaqut tidak menghindar dan menyatakan bahwa aksi itu spontan, sembari menegaskan tidak ada pembiaran oleh organisasi.
"Anak-anak itu membakar secara spontan. Dan kami sangat menyayangkan kejadian itu," ujar Gus Yaqut kepada Suara.com (23/8/2018) lalu.
Sebagai Ketua Umum GP Ansor, Gus Yaqut bahkan sempat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, untuk menyampaikan bahwa Islam adalah agama damai dan tidak identik dengan kekerasan. Ia menekankan pentingnya moderasi beragama dalam konteks global.
Namun, rekam jejak panjang itu kembali diuji. Mantan Menteri Agama RI itu menjalani pemeriksaan oleh KPK pada Kamis (7/8/2025).
Gus Yaqut dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024 yang tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah tersebut.
Gus Yaqut hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.31 WIB. Saat ditemui awak media, ia membawa sebuah map berwarna biru.
“Saya hanya bawa SK sebagai menteri,” ujarnya singkat.
Pemanggilan Gus Yaqut menjadi bagian dari penyelidikan mendalam Komisi Pemberantasan Korupsi atas tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Pembagian kuota tersebut diduga melanggar aturan Undang-Undang Haji karena tidak sesuai dengan ketentuan persentase yang berlaku.
Menurut juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbi, kehadiran sang mantan menteri menunjukkan kepatuhan terhadap proses hukum.
Tag
Berita Terkait
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Uang Jemaah Disita KPK, Khalid Basalamah Terseret Pusaran Korupsi Haji: Masih Ada di Ustaz Khalid
-
Efek Domino Korupsi Haji, KPK Ancam 'Sikat' Biro Travel di Luar Jawa
-
Jemaah Antre Puluhan Tahun, Kuota Haji Ternyata Bisa Dibeli Tanpa Izin?
-
KPK Periksa 5 Sosok Terkait Korupsi Haji, Mayoritas Direktur Biro Haji dan Umrah
Terpopuler
- Terpopuler: Geger Data Australia Soal Pendidikan Gibran hingga Lowongan Kerja Freeport
- 5 Fakta SUV Baru Mitsubishi: Xforce Versi Futuristik, Tenaga di Atas Pajero Sport
- Bawa Bukti, Roy Suryo Sambangi Kemendikdasmen: Ijazah Gibran Tak Sah, Jabatan Wapres Bisa Gugur
- Mahasiswi IPB Jadi Korban Pengeroyokan Brutal Sekuriti PT TPL, Jaket Almamater Hangus Dibakar
- Diundang Dolce & Gabbana, Penampilan Anggun Mayang Banjir Pujian: Netizen Bandingkan dengan Fuji
Pilihan
-
Jor-joran Bangun Jalan Tol, Buat Operator Buntung: Pendapatan Seret, Pemeliharaan Terancam
-
Kerugian Garuda Indonesia Terbang Tinggi, Bengkak Rp2,42 Triliun
-
Petaka Arsenal! Noni Madueke Absen Dua Bulan Akibat Cedera Lutut
-
Ngamuk dan Aniaya Pemotor, Ini Rekam Jejak Bek PSM Makassar Victor Luiz
-
Menkeu Bakal Temui Pengusaha Rokok Bahas Cukai, Saham-saham 'Tembakau' Terbang
Terkini
-
Lagi! Keracunan MBG di Cipongkor, Makan Bergizi Gratis Berujung Petaka, 631 Siswa Terkapar Massal
-
Ungkap Borok Konflik Agraria, KPA Desak DPR: Jangan Turunkan TNI-Polri!
-
Hotman Paris Ngeluh Bunga Deposito Turun, Anak Menkeu Purbaya Sarankan Sedekah
-
Paket Bansos 'Wakil Presiden RI' Muncul di Tengah Aksi Hari Tani
-
Duduk Perkara Polemik Ijazah Gibran yang Dipermasalahkan Roy Suryo, Benarkah Tidak Sah?
-
Polisi Gencar Pasang Plang Peringatan di Hutan Riau: Karhutla Musuh Bersama!
-
Anak Purbaya Bandingkan Kinerja Sri Mulyani Vs Ayahnya: Satu Cekek, Satu Mandiin
-
Belum Ada Satupun Tersangka, KPK Usut Aliran Duit 'Panas' Bos Biro Haji ke Pejabat Kemenag
-
Viral Didi Lionrich Nilai Jabatan Jokowi di Bloomberg Tak Penting: Cuma 2-3 Hari Doang
-
KSP Qodari Ungkap 99% Dapur MBG Tanpa SLHS, Cuma 34 dari 8.583 yang Punya Izin Laik Higiene