Suara.com - Sosok Gus Yaqut atau Yaqut Cholil Qoumas kembali menjadi sorotan publik usai menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan korupsi kuota haji khusus 2024.
Untuk diketahui, perjalanan politik Gus Yaqut tak bisa dilepaskan dari aktivitas organisasi dan karier panjangnya di berbagai posisi strategis, mulai dari tingkat daerah hingga nasional.
Pria kelahiran Rembang, 4 Januari 1975 ini adalah putra dari KH Muhammad Cholil Bisri, salah satu pendiri Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Gus Yaqut memulai kariernya di ranah politik lokal sebagai Ketua DPC PKB Rembang pada 2001 hingga 2014, sebelum terpilih menjadi Wakil Bupati Rembang pada Pilkada 2005.
Aktif sejak mahasiswa, Gus Yaqut tercatat menempuh pendidikan di Universitas Indonesia, Jurusan Sosiologi. Ia juga mendirikan PMII di Depok dan menjabat sebagai Ketua Umum GP Ansor, badan otonom Nahdlatul Ulama (NU) pada periode 2015-2020.
Karier politiknya di tingkat nasional dimulai saat ia menggantikan Hanif Dhakiri sebagai anggota DPR RI pada 2014-2019, dan kembali terpilih untuk periode 2019-2024. Di DPR, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi II.
Kontroversi mewarnai langkahnya saat insiden pembakaran bendera tauhid oleh anggota Banser NU pada 2018. Meski mendapat kecaman, Gus Yaqut tidak menghindar dan menyatakan bahwa aksi itu spontan, sembari menegaskan tidak ada pembiaran oleh organisasi.
"Anak-anak itu membakar secara spontan. Dan kami sangat menyayangkan kejadian itu," ujar Gus Yaqut kepada Suara.com (23/8/2018) lalu.
Sebagai Ketua Umum GP Ansor, Gus Yaqut bahkan sempat bertemu Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo, untuk menyampaikan bahwa Islam adalah agama damai dan tidak identik dengan kekerasan. Ia menekankan pentingnya moderasi beragama dalam konteks global.
Namun, rekam jejak panjang itu kembali diuji. Mantan Menteri Agama RI itu menjalani pemeriksaan oleh KPK pada Kamis (7/8/2025).
Gus Yaqut dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi kuota haji khusus 2024 yang tengah diselidiki oleh lembaga antirasuah tersebut.
Gus Yaqut hadir di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.31 WIB. Saat ditemui awak media, ia membawa sebuah map berwarna biru.
“Saya hanya bawa SK sebagai menteri,” ujarnya singkat.
Pemanggilan Gus Yaqut menjadi bagian dari penyelidikan mendalam Komisi Pemberantasan Korupsi atas tambahan 20.000 kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Pembagian kuota tersebut diduga melanggar aturan Undang-Undang Haji karena tidak sesuai dengan ketentuan persentase yang berlaku.
Menurut juru bicara Gus Yaqut, Anna Hasbi, kehadiran sang mantan menteri menunjukkan kepatuhan terhadap proses hukum.
Tag
Berita Terkait
-
KPK Masih Menyisir Biro Travel yang Ikut Bermain Jual-Beli Kuota Haji di Kemenag Periode 2023-2024
-
KPK Cecar 5 Bos Travel Terkait Kasus Kuota Haji, Telisik Aliran Duit Haram ke Oknum Kemenag
-
KPK Segera Tahan Gus Yaqut dan Gus Alex usai Audit Kerugian Negara Rampung
-
KPK Endus Perintah Petinggi Maktour Travel untuk Hancurkan Barang Bukti Kasus Haji
-
KPK Gandeng BPK Periksa Gus Yaqut Terkait Kasus Korupsi Kuota Haji
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Pilihan
-
Hasil Uji Coba: Tanpa Ampun, Timnas Indonesia U-17 Dihajar China Tujuh Gol
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
Terkini
-
Minggu Pagi Berdarah di Jaksel, Polisi Ringkus 6 Pemuda Bersamurai Saat Tawuran di Pancoran
-
Masa Depan Penegakan HAM Indonesia Dinilai Suram, Aktor Lama Masih Bercokol Dalam Kekuasaan
-
Anggota DPR Sebut Pemilihan Adies Kadir sebagai Hakim MK Sesuai Konstitusi
-
Google Spil Tiga Jenis Kemitraan dengan Media di HPN 2026, Apa Saja?
-
KBRI Singapura Pastikan Pendampingan Penuh Keluarga WNI Korban Kecelakaan Hingga Tuntas
-
Survei Indikator Politik: 70,7 Persen Masyarakat Dukung Kejagung Pamerkan Uang Hasil Korupsi
-
Geger Pria di Tambora Terekam CCTV Panggul Karung Diduga Isi Mayat, Warga Tak Sadar
-
Menkomdigi Meutya Minta Pers Jaga Akurasi di Tengah Disinformasi dan Tantangan AI
-
Megawati Terima Doktor Kehormatan di Riyadh, Soroti Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Negara
-
Survei Indikator: Kepuasan Publik atas MBG Tinggi, Kinerja BGN Jadi Penentu Keberlanjutan