Jadi Beban Keuangan Jakpro, PSI Setuju JIS Dikelola Swasta: Asal Biaya Pembangunannya Diganti

Suara.com - Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, menilai Pemprov DKI harus berhati-hati dalam rencana pelibatan pihak swasta untuk mengelola Jakarta International Stadium (JIS).

Menurut dia, pembangunan stadion megah itu tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa proyek tersebut dibiayai lewat utang, yang kini menjadi beban APBD.

"Perlu diingat bahwa pembangunan JIS dibiayai oleh utang PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional)," kata Justin kepada Suara.com, Jumat (8/8/2025).

Ia menyebut total sisa utang PEN yang ditanggung Pemprov DKI hingga 2025 masih mencapai sekitar Rp3,5 triliun. Meski tidak dirinci secara spesifik untuk masing-masing proyek, Justin menegaskan JIS termasuk salah satu proyek yang dibiayai dari dana tersebut.

“Berdasarkan Lampiran Perda APBD TA 2025, tercatat sisa utang PEN mencapai Rp3,5 triliun, terdiri dari sisa pokok dan bunga pinjaman. Di dalamnya termasuk pembiayaan proyek JIS, namun tidak disebutkan secara eksplisit berapa porsi yang dialokasikan khusus untuk JIS,” jelasnya.

Ia mengatakan, Fraksi PSI terbuka terhadap opsi pelibatan pihak lain dalam pengelolaan JIS, selama tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Menurut dia, hal itu justru dapat menjadi solusi untuk meringankan beban Jakpro yang terus mencatatkan kerugian setiap tahun.

“Faktanya, beban operasional dan depresiasi JIS mencapai sekitar Rp200 miliar per tahun. Ini berdampak signifikan terhadap kinerja keuangan Jakpro, yang sejak 2020 terus mencatatkan laba negatif. Terakhir di 2024, rugi Rp518 miliar,” beber Justin.

Atas dasar itu, Justin mengingatkan agar Pemprov tidak serta-merta menyerahkan pengelolaan JIS ke swasta tanpa perhitungan yang jelas. Menurutnya, uang rakyat yang digunakan membangun JIS harus dibayar dengan kontribusi nyata kepada keuangan daerah.

Baca Juga: Dari Perserikatan ke BRI Super League: Era Baru dan Sejarah Para Juaranya

“Jangan sampai JIS dibangun dengan uang masyarakat tapi diserahkan begitu saja ke swasta tanpa adanya timbal balik,” tegas Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta itu.

Ia menyebut, jika JIS akan dikelola secara komersial oleh pihak swasta, maka harus ada kontribusi balik yang bisa dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Misalnya berupa pendapatan daerah atau pengembalian investasi publik.

“Kalau mau dikelola oleh swasta untuk keuntungan dan berbentuk komersil, maka harus urunan juga menggantikan pajaknya masyarakat,” kata Justin.

Namun, ia menegaskan bahwa keterlibatan swasta tidak boleh mengorbankan kepentingan publik, termasuk janji Gubernur Pramono Anung yang menyebut JIS akan tetap menjadi kandang utama Persija Jakarta.

“Yang bayar pembangunan JIS itu keringat masyarakat Jakarta. Maka harus tetap ada manfaat ekonominya buat mereka,” pungkas Justin.

Diminati Swasta