Suara.com - Sebuah pengakuan blak-blakan dari mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, sukses membuat heboh publik dan viral di media sosial.
Dalam sebuah wawancara, Mahfud dengan santai nyeletuk bahwa menjadi pejabat negara itu "nggak kere-kere amat," bahkan bisa kaya raya tanpa perlu menyentuh uang haram hasil korupsi.
Pernyataannya ini bukan sekadar isapan jempol, melainkan sebuah "spill" besar-besaran yang membongkar dapur penghasilan fantastis para pejabat negara.
Banyak yang mengira gaji menteri hanya berkisar di angka belasan juta.
Namun, Mahfud membuka tabir bahwa angka itu hanyalah "kulitnya".
Duit asli yang mengalir ke kantong para pejabat ternyata jauh lebih besar, berasal dari berbagai sumber sah yang mungkin tidak pernah kita bayangkan.
Jadi, dari mana sebenarnya pundi-pundi kekayaan 'halal' itu berasal?
Bongkar Habis: Gaji Pokok 'Receh', Dana Operasional Ratusan Juta
Pusat dari pengakuan Mahfud MD adalah perbedaan drastis antara gaji pokok resmi dan total penghasilan bersih yang diterima. Ia membeberkan fakta ini saat tampil di program QnA Metro TV.
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Prabowo Akhiri Sandera Politik, Beri Amnesti Abolisi Hasto - Tom Lembong
Menurut Mahfud, gaji pokok seorang menteri memang terlihat "standar", yakni sekitar Rp5 juta hingga Rp18 juta per bulan. Angka yang mungkin tidak jauh berbeda dengan manajer level menengah di perusahaan swasta.
Namun, yang menjadi "game changer" adalah berbagai tunjangan dan terutama Dana Operasional (DO).
Mahfud mengungkapkan bahwa dengan semua tambahan itu, seorang menteri bisa membawa pulang penghasilan bersih hingga Rp150 juta setiap bulan.
Yang lebih mengejutkan, Mahfud menyebut penggunaan Dana Operasional ini tidak terlalu diawasi secara ketat.
Hal ini membuka pemahaman baru bahwa sumber kekayaan utama pejabat bukanlah dari gaji yang tercatat di slip, melainkan dari fasilitas dan dana lain yang melekat pada jabatan.
Studi Kasus Mahfud MD: 20 Tahun Menjabat, Kantongi Rp30 Miliar Sah!
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Akhiri Sandera Politik, Beri Amnesti Abolisi Hasto - Tom Lembong
-
Mahfud MD Beber Alasan Jaksa Gandeng TNI bukan Polri untuk Pengamanan
-
Perang Dingin Kejagung vs Polri: Mahfud MD Ungkap Lobi di Balik Layar Kasus Sambo
-
Mahfud MD Warning Prabowo: Obral Amnesti Ancam Kepercayaan Publik!
-
Mahfud MD Sentil Aparat, Kaget Terpidana Silfester Matutina Belum Dieksekusi: Kok Bisa?
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar
-
Gus Ipul Ajak SP2MI Ambil Peran di Program Sekolah Rakyat
-
19 Ribu Anak Garut Putus Sekolah, Bupati 'Todong' ASN hingga Pengusaha Jadi Orang Tua Asuh!
-
Riset Ungkap Skema Hibah dan Pinjaman Lunak Paling Efektif Danai PLTS Komunitas
-
Hari Pelaut Sedunia, Pelindo Dukung Potensi Ekonomi di Selat Malaka
-
Prabowo Percepat Pengembangan Mobil Nasional hingga Farmasi, Kampus Diminta Kejar Kebutuhan SDM
-
Geledah Kantor BKP Sumsel, KPK Temukan Bukti Upaya Ubah Opini WTP Usai Bupati Muara Enim Kena OTT