Untuk membuktikan ucapannya bukan omong kosong, Mahfud menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh nyata.
Ia mengaku selama lebih dari 20 tahun berkarier di berbagai posisi strategis, mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPR, hingga menteri, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang sah hingga mencapai Rp30 miliar.
Angka ini, tegasnya, murni berasal dari penghasilan yang legal dan tercatat. Ini menjadi pukulan telak yang menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, menjadi abdi negara sudah lebih dari cukup untuk hidup sejahtera tanpa harus melirik jalur korupsi.
PENGHASILAN PEJABAT: FAKTA VS PERSEPSI
Gaji Pokok Menteri: Rp 5 - 18 Juta
Tunjangan & Fasilitas: (Tidak Disebutkan Angka Pasti)
Dana Operasional (DO): Bisa mencapai > Rp 100 Juta
Total Take-Home Pay (Bersih): ~Rp 150 Juta/Bulan
(Sumber: Pernyataan Mahfud MD di Metro TV)
Fenomena 'Lahan Basah' Lain: Hakim Konstitusi hingga Komisaris BUMN
Tak berhenti di situ, Mahfud juga membongkar "lahan basah" lain yang sah di lingkungan pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan betapa besar potensi penghasilan seorang pejabat jika mereka memegang posisi yang tepat.
Menurutnya, seorang hakim konstitusi bisa mendapat tambahan Rp3 juta hingga Rp5 juta per perkara yang ditangani.
Dalam satu periode jabatan, seorang Ketua MK bahkan bisa mengantongi total hingga Rp10 miliar.
Inilah yang paling mencengangkan. Mahfud menyinggung fenomena rangkap jabatan, di mana seorang pejabat eselon satu seperti Dirjen di kementerian juga menjabat sebagai Komisaris di BUMN. Gaji dari rangkap jabatan ini bisa mencapai angka yang tidak masuk akal: Rp1,9 miliar per bulan!
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Prabowo Akhiri Sandera Politik, Beri Amnesti Abolisi Hasto - Tom Lembong
Jadi, Kenapa Masih Korupsi?
Pengakuan Mahfud MD ini melahirkan satu pertanyaan besar: Jika sistem sudah menyediakan jalur kekayaan yang begitu besar dan sah, mengapa masih banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi?
Pernyataannya seolah menyiratkan bahwa korupsi yang terjadi bukan lagi karena kebutuhan (need), melainkan karena keserakahan (greed). Sistem yang ada, meski legal, telah menciptakan standar hidup yang sangat tinggi bagi para pejabat, yang mungkin memicu hasrat untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi.
Keterbukaan Mahfud ini menjadi tamparan keras sekaligus bahan refleksi penting bagi kita semua tentang transparansi, keadilan, dan integritas para pemimpin bangsa.
Melihat angka-angka fantastis yang dibongkar Mahfud MD, menurutmu sistem gaji pejabat kita sudah adil?
Apakah ini jadi bukti bahwa korupsi murni karena serakah? Yuk, diskusikan pendapatmu di kolom komentar!
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Akhiri Sandera Politik, Beri Amnesti Abolisi Hasto - Tom Lembong
-
Mahfud MD Beber Alasan Jaksa Gandeng TNI bukan Polri untuk Pengamanan
-
Perang Dingin Kejagung vs Polri: Mahfud MD Ungkap Lobi di Balik Layar Kasus Sambo
-
Mahfud MD Warning Prabowo: Obral Amnesti Ancam Kepercayaan Publik!
-
Mahfud MD Sentil Aparat, Kaget Terpidana Silfester Matutina Belum Dieksekusi: Kok Bisa?
Terpopuler
- 7 HP Baru Paling Murah Rilis Awal 2026, Fitur Canggih Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
- Pendidikan dan Karier Wakil Bupati Klaten Benny Indra Ardhianto yang Meninggal Dunia
- 5 Sepeda Lipat yang Ringan Digowes dan Ngebut di Tanjakan
Pilihan
-
Iran Susah Payah Kalahkan Timnas Indonesia di Final Piala Futsal Asia 2026
-
LIVE Final Piala Asia Futsal 2026: Israr Megantara Menggila, Timnas Indonesia 3-1 Iran
-
Menuju Juara Piala Asia Futsal 2026: Perjalanan Timnas Futsal Indonesia Cetak Sejarah
-
PTBA Perkuat Hilirisasi Bauksit, Energi Berkelanjutan Jadi Kunci
-
Klaten Berduka! Wakil Bupati Benny Indra Ardianto Meninggal Dunia
Terkini
-
Sempat Dikira Kain Popok, Begini Cerita Fatmawati Saat Pertama Kali Terima Bahan Bendera Pusaka
-
Mensos Gus Ipul: Digitalisasi Bansos Signifikan Tekan Kesalahan Data
-
Kemensos Rehabilitasi 7 PMI Korban TPPO di Turki
-
WN China Tersangka Kasus Tambang Emas Kabur, Ditangkap Imigrasi di Entikong
-
Soroti Kematian Bocah SD di NTT, Hasto PDIP: Bangunlah Jiwanya, Tapi Anak Tak Bisa Beli Pena
-
Gus Ipul Ajak Para Kades Tindaklanjuti Arahan Presiden Kawal Data Kemiskinan
-
Wajah Ridwan Kamil Dicopot dari Underpass Depok, Ikon 'Jabar Juara' Akan Diganti Tokoh Lokal?
-
Kapolda Aceh ke Anggota: Jadilah Lilin, Walau Hancur Tetap Menerangi Sekitar
-
Dapat Restu Prabowo, Gedung Bekas Kedubes Inggris di Bundaran HI Disiapkan Jadi Pusat Lembaga Umat
-
Boni Hargens: Ide Polri di Bawah Kementerian Melemahkan Presiden