Untuk membuktikan ucapannya bukan omong kosong, Mahfud menjadikan dirinya sendiri sebagai contoh nyata.
Ia mengaku selama lebih dari 20 tahun berkarier di berbagai posisi strategis, mulai dari Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), anggota DPR, hingga menteri, ia berhasil mengumpulkan kekayaan yang sah hingga mencapai Rp30 miliar.
Angka ini, tegasnya, murni berasal dari penghasilan yang legal dan tercatat. Ini menjadi pukulan telak yang menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, menjadi abdi negara sudah lebih dari cukup untuk hidup sejahtera tanpa harus melirik jalur korupsi.
PENGHASILAN PEJABAT: FAKTA VS PERSEPSI
Gaji Pokok Menteri: Rp 5 - 18 Juta
Tunjangan & Fasilitas: (Tidak Disebutkan Angka Pasti)
Dana Operasional (DO): Bisa mencapai > Rp 100 Juta
Total Take-Home Pay (Bersih): ~Rp 150 Juta/Bulan
(Sumber: Pernyataan Mahfud MD di Metro TV)
Fenomena 'Lahan Basah' Lain: Hakim Konstitusi hingga Komisaris BUMN
Tak berhenti di situ, Mahfud juga membongkar "lahan basah" lain yang sah di lingkungan pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan betapa besar potensi penghasilan seorang pejabat jika mereka memegang posisi yang tepat.
Menurutnya, seorang hakim konstitusi bisa mendapat tambahan Rp3 juta hingga Rp5 juta per perkara yang ditangani.
Dalam satu periode jabatan, seorang Ketua MK bahkan bisa mengantongi total hingga Rp10 miliar.
Inilah yang paling mencengangkan. Mahfud menyinggung fenomena rangkap jabatan, di mana seorang pejabat eselon satu seperti Dirjen di kementerian juga menjabat sebagai Komisaris di BUMN. Gaji dari rangkap jabatan ini bisa mencapai angka yang tidak masuk akal: Rp1,9 miliar per bulan!
Baca Juga: Mahfud MD Sebut Prabowo Akhiri Sandera Politik, Beri Amnesti Abolisi Hasto - Tom Lembong
Jadi, Kenapa Masih Korupsi?
Pengakuan Mahfud MD ini melahirkan satu pertanyaan besar: Jika sistem sudah menyediakan jalur kekayaan yang begitu besar dan sah, mengapa masih banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi?
Pernyataannya seolah menyiratkan bahwa korupsi yang terjadi bukan lagi karena kebutuhan (need), melainkan karena keserakahan (greed). Sistem yang ada, meski legal, telah menciptakan standar hidup yang sangat tinggi bagi para pejabat, yang mungkin memicu hasrat untuk mendapatkan lebih dan lebih lagi.
Keterbukaan Mahfud ini menjadi tamparan keras sekaligus bahan refleksi penting bagi kita semua tentang transparansi, keadilan, dan integritas para pemimpin bangsa.
Melihat angka-angka fantastis yang dibongkar Mahfud MD, menurutmu sistem gaji pejabat kita sudah adil?
Apakah ini jadi bukti bahwa korupsi murni karena serakah? Yuk, diskusikan pendapatmu di kolom komentar!
Berita Terkait
-
Mahfud MD Sebut Prabowo Akhiri Sandera Politik, Beri Amnesti Abolisi Hasto - Tom Lembong
-
Mahfud MD Beber Alasan Jaksa Gandeng TNI bukan Polri untuk Pengamanan
-
Perang Dingin Kejagung vs Polri: Mahfud MD Ungkap Lobi di Balik Layar Kasus Sambo
-
Mahfud MD Warning Prabowo: Obral Amnesti Ancam Kepercayaan Publik!
-
Mahfud MD Sentil Aparat, Kaget Terpidana Silfester Matutina Belum Dieksekusi: Kok Bisa?
Terpopuler
- Siapa Saja 5 Pelatih Tolak Melatih Timnas Indonesia?
- 5 Pilihan Sunscreen Wardah dengan SPF 50, Efektif Hempas Flek Hitam hingga Jerawat
- 5 Rekomendasi Bedak Cushion Anti Longsor Buat Tutupi Flek Hitam, Cocok Untuk Acara Seharian
- 10 Sepatu Jalan Kaki Terbaik dan Nyaman dari Brand Lokal hingga Luar Negeri
- 23 Kode Redeem FC Mobile 6 November: Raih Hadiah Cafu 113, Rank Up Point, dan Player Pack Eksklusif
Pilihan
-
PSSI Kalah Cepat? Timur Kapadze Terima Tawaran Manchester City
-
Menkeu Purbaya Segera Ubah Rp1.000 jadi Rp1, RUU Ditargetkan Selesai 2027
-
Menkeu Purbaya Kaji Popok Bayi, Tisu Basah, Hingga Alat Makan Sekali Pakai Terkena Cukai
-
Comeback Dramatis! Persib Bandung Jungkalkan Selangor FC di Malaysia
-
Bisnis Pizza Hut di Ujung Tanduk, Pemilik 'Pusing' Berat Sampai Berniat Melego Saham!
Terkini
-
Densus 88 Terlibat Dalami Motif Terduga Pelaku Peledakan di SMAN 72
-
Blak-blakan Sebut Soeharto Diktator, Cerita 'Ngeri' Putri Gus Dur Dihantui Teror Orba Sejak SMP
-
Sindiran Pedas PDIP usai Jokowi Dukung Soeharto Pahlawan: Sakit Otaknya!
-
Masuk Komisi Reformasi Polri Bentukan Prabowo: Sepak Terjang Idham Azis, Nyalinya Gak Kaleng-kaleng!
-
Menkeu Purbaya Bakal Redenominasi Rupiah, Apa Manfaatnya?
-
Alasan Presiden Mahasiswa UIN A.M. Sangadji Ambon Dukung Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
-
Jenguk Korban Ledakan SMAN 72, Mensos Pastikan Biaya Pengobatan Ditanggung Pemerintah
-
Siswa Terduga Kasus Bom Rakitan di SMAN 72 Korban Bullying, Begini Kata Pengamat Teroris
-
Kapolri Update Ledakan SMAN 72: 29 Siswa Masih Dirawat, Total Korban 96 Orang
-
Menkeu Purbaya Bakal Redenominasi Uang Rp 1000 Jadai Rp 1, Apa Maksudnya?