Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyiapkan jurus baru untuk membereskan carut marut penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebuah sistem digital bernama Payment ID akan segera diterapkan untuk memastikan bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
Namun, di tengah gebrakan modern ini, Gus Ipul sadar diri dan tak menampik adanya tantangan besar; nasib para lansia dan warga di pelosok yang masih gagap teknologi (gaptek).
Gus Ipul menjelaskan bahwa digitalisasi ini adalah sebuah tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari. Tujuannya jelas, yakni memberantas praktik salah sasaran dan membuat proses penyaluran bisa diawasi oleh siapa pun.
"Ini tuntutan lah ya. Memang hari ini supaya lebih transparan, bisa diikuti oleh siapapun, lebih tepat sasaran, lebih efisien. Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos," ungkap Gus Ipul di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Nantinya, setiap penerima akan punya Payment ID khusus yang terhubung ke sistem perbankan, yang bisa digunakan untuk mengambil bantuan melalui verifikasi kode atau barcode. Uji coba sistem ini bahkan sudah dimulai di Kabupaten Banyuwangi.
"InsyaAllah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga akan lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak," tuturnya.
Tapi Sadar Diri, Lansia Gaptek Jadi Tantangan
Di balik optimisme tersebut, Gus Ipul mengakui bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara pukul rata. Masih banyak penerima bansos yang akan kesulitan beradaptasi.
Tantangan utamanya adalah para lansia dan warga yang tinggal di daerah terpencil, yang belum terbiasa atau bahkan tidak memiliki akses ke teknologi digital.
Baca Juga: Bansos Tahap 3 Belum Pasti! Payment ID Masih Uji Coba, Ini Bocoran dari Mensos
Karena itu, Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan cara-cara konvensional. Penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia akan tetap menjadi andalan bagi mereka yang tidak bisa mengakses sistem digital.
"Kita akan sesuai ketentuan ya. Yang bisa lewat PT POS, kita akan lewat PT POS," tuturnya.
Selain itu, Kemensos juga akan memberdayakan para pendamping sosial untuk membantu mencarikan solusi terbaik di lapangan.
"Yang enggak, mungkin kita salah satunya minta bantuan pendamping. Kita coba cari jalan yang terbaik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 18 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 September: Klaim Pemain 108-112 dan Hujan Gems
- Thom Haye Akui Kesusahan Adaptasi di Persib Bandung, Kenapa?
- Rekam Jejak Brigjen Helfi Assegaf, Kapolda Lampung Baru Gantikan Helmy Santika
- Saham DADA Terbang 2.000 Persen, Analis Beberkan Proyeksi Harga
- Ahmad Sahroni Ternyata Ada di Rumah Saat Penjarahan, Terjebak 7 Jam di Toilet
Pilihan
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Harga Emas Pegadaian Naik Beruntun: Hari Ini 1 Gram Emas Nyaris Rp 2,3 Juta
-
Sidang Cerai Tasya Farasya: Dari Penampilan Jomplang Hingga Tuntutan Nafkah Rp 100!
-
Sultan Tanjung Priok Cosplay Jadi Gembel: Kisah Kocak Ahmad Sahroni Saat Rumah Dijarah Massa
-
Pajak E-commerce Ditunda, Menkeu Purbaya: Kita Gak Ganggu Daya Beli Dulu!
Terkini
-
Tak Mau PPP Terbelah, Agus Suparmanto Sebut Klaim Mardiono Cuma Dinamika Biasa
-
Zulhas Umumkan 6 Jurus Atasi Keracunan Massal MBG, Dapur Tak Bersertifikat Wajib Tutup!
-
Boni Hargens: Tim Transformasi Polri Bukan Tandingan, Tapi Bukti Inklusivitas Reformasi
-
Lama Bungkam, Istri Arya Daru Pangayunan Akhirnya Buka Suara: Jangan Framing Negatif
-
Karlip Wartawan CNN Dicabut Istana, Forum Pemred-PWI: Ancaman Penjara Bagi Pembungkam Jurnalis!
-
AJI Jakarta, LBH Pers hingga Dewan Pers Kecam Pencabutan Kartu Liputan Jurnalis CNN oleh Istana
-
Istana Cabut kartu Liputan Wartawan Usai Tanya MBG ke Prabowo, Dewan Pers: Hormati UU Pers!
-
PIP September 2025 Kapan Cair? Cek Nominal dan Ketentuan Terkini
-
PLN Perkuat Keandalan Listrik untuk PHR di WK Rokan Demi Ketahanan Energi Nasional
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan, Eksekusi Terpidana Kasus Pencemaran Nama Baik JK Tetap Berlanjut