Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyiapkan jurus baru untuk membereskan carut marut penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebuah sistem digital bernama Payment ID akan segera diterapkan untuk memastikan bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
Namun, di tengah gebrakan modern ini, Gus Ipul sadar diri dan tak menampik adanya tantangan besar; nasib para lansia dan warga di pelosok yang masih gagap teknologi (gaptek).
Gus Ipul menjelaskan bahwa digitalisasi ini adalah sebuah tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari. Tujuannya jelas, yakni memberantas praktik salah sasaran dan membuat proses penyaluran bisa diawasi oleh siapa pun.
"Ini tuntutan lah ya. Memang hari ini supaya lebih transparan, bisa diikuti oleh siapapun, lebih tepat sasaran, lebih efisien. Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos," ungkap Gus Ipul di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Nantinya, setiap penerima akan punya Payment ID khusus yang terhubung ke sistem perbankan, yang bisa digunakan untuk mengambil bantuan melalui verifikasi kode atau barcode. Uji coba sistem ini bahkan sudah dimulai di Kabupaten Banyuwangi.
"InsyaAllah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga akan lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak," tuturnya.
Tapi Sadar Diri, Lansia Gaptek Jadi Tantangan
Di balik optimisme tersebut, Gus Ipul mengakui bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara pukul rata. Masih banyak penerima bansos yang akan kesulitan beradaptasi.
Tantangan utamanya adalah para lansia dan warga yang tinggal di daerah terpencil, yang belum terbiasa atau bahkan tidak memiliki akses ke teknologi digital.
Baca Juga: Bansos Tahap 3 Belum Pasti! Payment ID Masih Uji Coba, Ini Bocoran dari Mensos
Karena itu, Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan cara-cara konvensional. Penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia akan tetap menjadi andalan bagi mereka yang tidak bisa mengakses sistem digital.
"Kita akan sesuai ketentuan ya. Yang bisa lewat PT POS, kita akan lewat PT POS," tuturnya.
Selain itu, Kemensos juga akan memberdayakan para pendamping sosial untuk membantu mencarikan solusi terbaik di lapangan.
"Yang enggak, mungkin kita salah satunya minta bantuan pendamping. Kita coba cari jalan yang terbaik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Long Weekend Alfamart, Diskon Camilan untuk Liburan sampai 60 Persen
- Jokowi Sembuh dan Siap Keliling Indonesia, Pengamat: Misi Utamanya Loloskan PSI ke Senayan!
- Siapa Ayu Aulia? Bongkar Ciri-ciri Bupati R yang Membuatnya Kehilangan Rahim
- 3 Sepatu Lari Skechers Terbaik untuk Pemula dan Pelari Harian
- 6 Warna Pakaian yang Dipercaya Bawa Keberuntungan untuk Shio di Tahun Kuda Api 2026
Pilihan
-
Di Tengah Maraknya Klitih, Korban Kejahatan di Jogja Harus Cari Penjamin Biaya Medis Sendiri
-
Admin Fansbase Bawa Kabur Duit Patungan Voting, Rio Finalis Indonesian Idol Tereliminasi
-
Menilik Sepatu Lari 'Anak Jaksel' di Lapangan Banteng: Brand Lokal Mulai Mendominasi?
-
SMAN 1 Pontianak Tolak Ikut Lomba Ulang, Sampaikan Salam: Sampai Jumpa di LCC Tahun Depan!
-
Keluar Kau Setan! Ricuh di Pertemuan Donald Trump dan Xi Jinping
Terkini
-
Nasib Ahmad Syahri Merokok dan Main Game Saat Rapat, Terancam Dipecat dari DPRD Jember?
-
Menteri PU Panggil Pulang ASN Tugas Belajar di London Diduga Hina Program MBG
-
Nasib Santri Ponpes Pati Usai Geger Kasus Pelecehan, Sekolah Tetap Lanjut atau Pindah?
-
Polda Metro Jaya Bentuk Tim Pemburu Begal, Kombes Iman: Kami Siap Beraksi 24 Jam!
-
Kepulauan Seribu Diserbu Wisatawan Saat Liburan, Polres Sebar Polisi di Tiap Dermaga
-
Kedubes Jepang Warning Warganya: Nekat Prostitusi Anak di RI, Siap-siap Dibui di Dua Negara
-
Polisi Ciduk Komplotan Jambret di Tamansari, Uang Hasil Kejahatan Dipakai Buat Pesta Sabu
-
Sebut Prabowo Anggap Gagasannya Suci, Sobary: Oh Paus Saja Ndak Begitu Bung!
-
Tak Ada Ampun! Hanya 6 Hari Pasca Penggerebekan, Pemprov DKI Sikat Habis Izin B Fashion Hotel
-
Ekonom UGM: Pemindahan Ibu Kota ke IKN Masuk Fase Ketidakpastian, Berisiko jika Dipaksakan Pindah