Suara.com - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyiapkan jurus baru untuk membereskan carut marut penyaluran bantuan sosial (bansos). Sebuah sistem digital bernama Payment ID akan segera diterapkan untuk memastikan bantuan lebih transparan dan tepat sasaran.
Namun, di tengah gebrakan modern ini, Gus Ipul sadar diri dan tak menampik adanya tantangan besar; nasib para lansia dan warga di pelosok yang masih gagap teknologi (gaptek).
Gus Ipul menjelaskan bahwa digitalisasi ini adalah sebuah tuntutan zaman yang tidak bisa dihindari. Tujuannya jelas, yakni memberantas praktik salah sasaran dan membuat proses penyaluran bisa diawasi oleh siapa pun.
"Ini tuntutan lah ya. Memang hari ini supaya lebih transparan, bisa diikuti oleh siapapun, lebih tepat sasaran, lebih efisien. Jadi banyak manfaatnya kalau kita bisa melaksanakan digitalisasi penyaluran bansos," ungkap Gus Ipul di Jakarta, Selasa (12/8/2025).
Nantinya, setiap penerima akan punya Payment ID khusus yang terhubung ke sistem perbankan, yang bisa digunakan untuk mengambil bantuan melalui verifikasi kode atau barcode. Uji coba sistem ini bahkan sudah dimulai di Kabupaten Banyuwangi.
"InsyaAllah nanti akan lebih cepat, tepat waktu, dan juga akan lebih akurat untuk bisa sampai kepada mereka yang berhak," tuturnya.
Tapi Sadar Diri, Lansia Gaptek Jadi Tantangan
Di balik optimisme tersebut, Gus Ipul mengakui bahwa kebijakan ini tidak bisa diterapkan secara pukul rata. Masih banyak penerima bansos yang akan kesulitan beradaptasi.
Tantangan utamanya adalah para lansia dan warga yang tinggal di daerah terpencil, yang belum terbiasa atau bahkan tidak memiliki akses ke teknologi digital.
Baca Juga: Bansos Tahap 3 Belum Pasti! Payment ID Masih Uji Coba, Ini Bocoran dari Mensos
Karena itu, Gus Ipul memastikan bahwa pemerintah tidak akan meninggalkan cara-cara konvensional. Penyaluran bansos melalui PT Pos Indonesia akan tetap menjadi andalan bagi mereka yang tidak bisa mengakses sistem digital.
"Kita akan sesuai ketentuan ya. Yang bisa lewat PT POS, kita akan lewat PT POS," tuturnya.
Selain itu, Kemensos juga akan memberdayakan para pendamping sosial untuk membantu mencarikan solusi terbaik di lapangan.
"Yang enggak, mungkin kita salah satunya minta bantuan pendamping. Kita coba cari jalan yang terbaik," pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Terungkap! Kronologi Perampokan dan Penculikan Istri Pegawai Pajak, Pelaku Pakai HP Korban
- 5 Rekomendasi Motor yang Bisa Bawa Galon untuk Hidup Mandiri Sehari-hari
- 5 Bedak Padat yang Bagus dan Tahan Lama, Cocok untuk Kulit Berminyak
- 5 Parfum Aroma Sabun Mandi untuk Pekerja Kantoran, Beri Kesan Segar dan Bersih yang Tahan Lama
- 7 Pilihan Sepatu Lokal Selevel Hoka untuk Lari dan Bergaya, Mulai Rp300 Ribuan
Pilihan
-
Jenderal TNI Muncul di Tengah Konflik Lahan Jusuf Kalla vs GMTD, Apa Perannya?
-
Geger Keraton Solo: Putra PB XIII Dinobatkan Mendadak Jadi PB XIV, Berujung Walkout dan Keributan
-
Cetak 33 Gol dari 26 Laga, Pemain Keturunan Indonesia Ini Siap Bela Garuda
-
Jawaban GoTo Usai Beredar Usul Patrick Walujo Diganti
-
Waduh, Rupiah Jadi Paling Lemah di Asia Lawan Dolar Amerika Serikat
Terkini
-
Ini Alasan Polisi Tak Tahan Roy Suryo Cs Usai Diperiksa Tersangka Kasus Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
-
Tidak Ada Kriteria Amnesti Bagi Koruptor, Menko Yusril Jelaskan Kewenangan Presiden
-
Putusan MK Larang Polisi Aktif Duduki Jabatan Sipil, Yusril: Jadi Masukan Reformasi Polri
-
Prabowo Sudah Dengar Gerindra di Sejumlah Daerah Tolak Budi Arie Gabung, Suara Bakal Dipertimbangkan
-
Tok! DPR-Pemerintah Sepakati Bawa RUU KUHAP ke Paripurna untuk Disahkan, Ini Substansinya
-
Jelang Hari HAM Sedunia, Yusril Sebut Tak Ada Bahasan Amnesti-Abolisi untuk Aktivis Demo Agustus
-
Jelaskan Ada Pengkondisian dalam Akuisisi Kapal, KPK Bantah Kriminalisasi Kasus ASDP
-
Bakal Rombak Sistem Rujukan BPJS, Menkes Budi Tak Mau Bertele-tele: Nanti Pasien Keburu Wafat
-
Aktivis Feminis Desak Negara Akui Femisida Sebagai Kejahatan Khusus dan Masuk UU
-
Menkes Wacanakan Kelas Standar Bagi Peserta BPJS: Nggak Usah Cover yang Kaya, Fokus yang Bawah Aja