PDIP di Luar Kabinet? 5 Poin Kunci Sikap Penyeimbang Era Prabowo-Gibran

Suara.com - Babak baru politik Indonesia resmi dimulai. Dengan PDI Perjuangan secara tegas menyatakan berada di luar kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, banyak yang bertanya, jadi, apa peran mereka sekarang? Oposisi?

Tunggu dulu. Ketua DPP PDIP Puan Maharani memperkenalkan istilah "penyeimbang". Ini bukan sekadar nama, tapi sebuah strategi politik dengan aturan mainnya sendiri.

Biar enggak bingung, ini dia 5 poin kunci untuk memahami apa arti sebenarnya dari sikap 'penyeimbang' PDIP yang akan mewarnai 5 tahun ke depan.

1. Istilah Resmi: 'Penyeimbang', Bukan Oposisi

Hal pertama dan paling mendasar: lupakan sejenak kata "oposisi". PDIP secara sadar memilih istilah "penyeimbang". Menurut Puan Maharani, ini adalah posisi yang diambil sesuai arahan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Posisi ini menempatkan PDIP sebagai kekuatan di luar pemerintah yang tidak bertujuan menjatuhkan, melainkan menjaga agar jalannya pemerintahan tetap lurus dan seimbang.

2. Lampu Hijau untuk Program Pro-Rakyat

Menjadi penyeimbang bukan berarti menolak semua kebijakan pemerintah. Puan menegaskan, PDIP akan memberikan dukungan penuh untuk setiap program yang jelas-jelas berpihak pada kepentingan rakyat.

"Kami mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan semua program yang untuk kepentingan rakyat Indonesia," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senin (11/8/2025) dilansir dari Antara.

Baca Juga: Puan Maharani: PDIP di Luar Pemerintah, Siap Bersuara Lantang Jika Kebijakan Prabowo Tak Pro-Rakyat

Jadi, jika ada kebijakan soal kesehatan, pendidikan, atau ekonomi kerakyatan yang bagus, PDIP siap berdiri di belakang pemerintah.

3. Siap 'Bersuara Lantang' Jika Kebijakan Melenceng

Inilah sisi "galak" dari peran penyeimbang. Dukungan PDIP tidak gratis. Puan memberi peringatan keras bahwa partainya tidak akan tinggal diam jika ada kebijakan yang dianggap tidak pro-rakyat atau melenceng dari konstitusi.

"Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," tegasnya. Kritik keras dan vokal akan menjadi senjata utama mereka untuk memastikan pemerintah "tidak belok-belok".

4. Penegasan Posisi: Di Luar Kabinet, Tanpa Kompromi

Sikap ini bukan sekadar retorika. Puan mengonfirmasi bahwa sebagai bukti keseriusan berada di luar pemerintahan, tidak ada satupun kader PDIP yang akan masuk atau menerima tawaran kursi di Kabinet Merah Putih.

"Dan sampai saat ini tidak ada orang di dalam atau kader PDI Perjuangan yang masuk dalam kabinet," ucap Puan. Ini adalah garis demarkasi yang jelas untuk membedakan posisi mereka dengan partai-partai lain yang berada di dalam koalisi pemerintahan.

5. Landasan Politik: Amanat Kongres dan Sistem Presidensial

Sikap PDIP ini bukan keputusan mendadak. Ini adalah amanat dari Kongres ke-6 PDIP di Bali, di mana Megawati pertama kali menggariskan peran partai. Selain itu, Puan juga memberikan "kuliah singkat" tentang sistem politik Indonesia.

"Dalam pemerintahan presidensial itu tidak ada yang namanya koalisi dan oposisi, coba dibaca dulu aturannya," katanya. Menurutnya, yang ada hanyalah posisi "di dalam" atau "di luar" pemerintahan. PDIP memilih yang kedua, dengan peran aktif sebagai penyeimbang, bukan sebagai musuh. [Antara].