Suara.com - Di saat dunia menghadapi krisis geopolitik yang kian meruncing, Konsul Jenderal Tiongkok di Denpasar, Zhang Zhisheng, menyoroti peran strategis Tiongkok dan Indonesia sebagai kekuatan vital dalam memelihara perdamaian global.
Pernyataan ini mengemuka dalam sebuah simposium di Denpasar yang sarat akan makna historis, yakni peringatan 80 tahun kemenangan perang perlawanan rakyat China melawan agresi Jepang dan perang antifasis dunia.
Dalam pidatonya, Zhisheng menekankan adanya kesamaan visi dan kepentingan antara kedua negara yang melampaui sekadar hubungan bilateral.
"Tiongkok dan Indonesia memiliki kepentingan serta misi bersama dalam menjaga perdamaian dunia dan menegakkan keadilan internasional," kata Zhisheng pada Selasa (13/8/2025) sebagaimana dilansir Antara.
Landasan kerja sama ini, menurutnya, berakar pada prinsip-prinsip historis yang telah teruji oleh waktu.
Ia merujuk pada Lima Prinsip Hidup Berdampingan Secara Damai yang menjadi pilar kebijakan luar negeri Tiongkok, serta semangat Konferensi Asia Afrika (KAA) di Bandung pada tahun 1955.
Konferensi legendaris tersebut menghasilkan Dasasila Bandung, yang kemudian diadopsi sebagai norma fundamental dalam hubungan internasional.
Bagi Zhisheng, prinsip-prinsip ini bukanlah sekadar catatan sejarah, melainkan fondasi yang relevan hingga kini.
"Itu secara efektif telah menjaga perdamaian dan stabilitas di Asia dan dunia serta mendorong perkembangan hubungan internasional yang sehat," ucapnya.
Baca Juga: Bank Indonesia Tutup 18 Agustus 2025, Kegiatan Operasional Libur
Era Baru Kerja Sama: Dari BRICS hingga Sabuk dan Jala
Sebagai dua negara berkembang dengan pengaruh signifikan di tingkat regional dan global, kemitraan Indonesia dan Tiongkok dinilai menjadi kekuatan penting dalam menjaga tatanan dunia pasca-perang.
Zhisheng menyinggung keanggotaan kedua negara dalam kelompok BRICS, yang merepresentasikan kekuatan negara-negara selatan global (Global South) yang posisinya kian meningkat di panggung internasional.
Lebih lanjut, ia mengajak untuk merealisasikan konsensus yang telah disepakati oleh kedua kepala negara.
Salah satu wujud konkretnya adalah melalui inisiatif ambisius yang telah berjalan.
"Secara aktif mendorong pembangunan Sabuk dan Jalan (belt and road) dan membangun pola kerja sama baru mencakup politik, ekonomi, budaya, maritim dan keamanan," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Harta Sekda Palembang Disorot Usai Didemo ke KPK, Begini Isi LHKPN Terbarunya
-
Menembus Kepulauan Talaud, Mantri BRI Jadi Penggerak Pertumbuhan UMKM hingga Pelosok
-
Istana Respons Putusan MK Soal Larangan MBG Pakai 20 Persen Anggaran Pendidikan
-
Target Indonesia Bebas Sampah 2027, Prabowo Perintahkan ASN dan BUMN Kerja Bakti Tiap Hari
-
Ulasan Novel Testimony of N: Ketika Kebohongan Menjadi Bentuk Perlindungan
-
Putusan MK soal Anggaran MBG Dinilai Masih Sisakan Celah hingga 2027
-
Bocah SD Diduga Jadi Korban Penganiayaan, Kini Jalani Operasi, Polisi Selidiki Kasusnya
-
Berapa Banyak Warga Sulsel Nikmati Program MBG? Ini Data Kementerian Keuangan
-
Usai Perry Warjiyo Mundur, Prabowo: Kita Harus Jadi Satu Tim yang Mendukung!
-
PN Jaksel Tolak Praperadilan Lodewyk Pusung, Status Tersangka Korupsi MBG Tetap Sah