Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham menanggapi pertemuan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dengan Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.
Ia menilai silaturahmi antar tokoh bangsa adalah kebutuhan dan keniscayaan, terlebih bagi negara sebesar Indonesia yang majemuk.
“Ya saya kira begini. Jadi ini kan, kalau kita mengikuti cara berpikir dan prinsip-prinsip yang dikembangkan oleh presiden kita, bahwa kita ini adalah keluarga besar," kata Idrus kepada wartawan, Rabu (13/8/2025).
"Jangan lupa, pidato pertama presiden terpilih ketika itu bulan Mei sudah mengingatkan kita bahwa Indonesia ini adalah rumah besar dan kita ini adalah penghuni rumah itu. Oleh karena itu, mari kita merawat bangsa ini,” dia menambahkan.
Menurutnya, bangsa Indonesia menganut nilai kegotongroyongan dan kebersamaan yang harus dijaga.
Idrus menegaskan silaturahmi, baik dalam bentuk safari politik maupun pertemuan informal, adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari.
“Apapun namanya, mau silaturahmi politik, safari politik, atau pertemuan, adalah sebuah keniscayaan,” ujarnya.
Menurut dia, pertemuan antar tokoh dapat menghilangkan kemungkinan adanya kecurigaan maupun penafsiran politik yang keliru.
Idrus menilai interaksi semacam itu justru menguntungkan bangsa karena mampu meminimalkan potensi fitnah politik.
Baca Juga: 7 Momen Saat Ruang Sidang DPRD Pati Jatuh ke Tangan Rakyat, Kursi Ketua Jadi Sandera?
“Sekarang ini banyak tukang olah juga, jadi pertemuan seperti itu justru harus kita dorong,” tuturnya.
Menanggapi pertanyaan soal isu pemakzulan yang sempat mengemuka, Idrus menilai hal tersebut sudah usang dan tidak relevan lagi dibicarakan.
Menurutnya, komunikasi antara Gibran dan Try Sutrinso menunjukkan hubungan antar tokoh nasional berjalan harmonis.
“Kalau tokoh pasti bicara masalah bangsa. Kalau bicara tentang bangsa berarti diuji komitmennya tentang Indonesia masa depan,” ujarnya.
Idrus menegaskan, jika para elite politik masih terjebak dalam saling curiga dan fitnah, maka akan memicu disharmoni dan mengganggu integrasi bangsa.
Ia menegaskan, sebagai tokoh, hal itu tidak boleh terjadi.
Berita Terkait
-
Buka-bukaan Ustaz Felix Siauw Soal One Piece: Bukan Sekadar Hobi, tapi Pesan untuk Pemerintah
-
PDIP di Luar Kabinet? 5 Poin Kunci Sikap Penyeimbang Era Prabowo-Gibran
-
CEK FAKTA: Klaim Gibran Sebut Janji 19 Juta Lapangan Kerja Dipelintir Media, Benarkah?
-
Bongkar 5 Fakta di Balik Momen Viral Gibran 'Cuekin' Bahlil
-
Gibran Tunjukkan Kedekatan Dengan AHY di Video TikTok, Warganet : Hati-hati Mas Wapres
Terpopuler
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- 7 Sepatu Adidas Diskon hingga 60% di Sneakers Dept, Cocok Buat Tahun Baru
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Kencang bak Ninja, Harga Rasa Vario: Segini Harga dan Konsumsi BBM Yamaha MT-25 Bekas
Pilihan
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
-
Aksi Adik Kandung Prabowo yang Makin Mencengkeram Bisnis Telekomunikasi
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Final Futsal ASEAN 2025 Indonesia vs Thailand
Terkini
-
Empati Musibah Sumatera, Polda Metro Ingatkan Tahun Baru Tanpa Kembang Api dan Knalpot Brong!
-
Jembatan Krueng Tingkeum Dibuka, Aktivitas Ekonomi Bireuen Mulai Bangkit
-
Pimpinan DPR Gelar Rapat Koordinasi Besar di Aceh, Matangkan Langkah Pemulihan Pascabencana 2026
-
Malam Tahun Baruan di Bundaran HI? Simak Aturan Main dari Mas Pram Agar Gak Kena Macet
-
Sumatra Tak Lagi Tanggap Darurat, Separuh Kabupaten/Kota Diklaim Telah Masuk Masa Transisi Pemulihan
-
Mensesneg: 24 Perusahaan Pemegang HPH dan HTI Diaudit Kementerian Kehutanan
-
Antisipasi Cuaca Ekstrem Saat Perayaan Malam Tahun Baru 2026, Pemprov DKI Lakukan Ini
-
KPK Ungkap Alasan Hentikan Penyidikan Kasus Tambang Nikel Konawe Utara
-
Lebih 'Merdeka' di Balai Kota, Pramono Anung Blak-blakan: Jujur, Enak Jadi Gubernur
-
Fraksi Partai Nasdem Dukung Pilkada Lewat DPRD: Sesuai Konstitusi dan Pancasila