Suara.com - Perjuangan warga Cirebon melawan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang meroket kini mendapat 'amunisi' baru.
Keberhasilan warga di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, membatalkan kebijakan serupa menjadi sumber optimisme warga yang tergabung dalam Paguyuban Pelangi Cirebon untuk terus menggulirkan perlawanan.
'Kemenangan warga' di Pati dianggap sebagai preseden bahwa kebijakan kenaikan pajak yang memberatkan rakyat dapat dibatalkan melalui perjuangan yang konsisten.
Juru Bicara Paguyuban Pelangi Cirebon, Hetta Mahendrati, secara eksplisit menjadikan kasus Pati sebagai pembanding dan pemicu semangat.
"Kenapa di Cirebon tidak bisa juga yang hampir naik 1.000 persen. Kami tidak pernah berhenti berjuang. Asal wartawan tahu, kami berjuang sampai kapan pun,” ujar Hetta kepada wartawan seperti dikutip Ciayumajakuning-jaringan Suara.com.
Hetta mengemukakan, apabila perlawanan di daerah lain bisa membuahkan hasil, tidak ada alasan bagi warga Cirebon untuk menyerah menghadapi Perda Nomor 1 Tahun 2024 yang menjadi dasar kenaikan PBB.
"Kalau di Pati bisa, kita juga harus bisa. Kami akan terus berjuang sampai tuntutan ini dikabulkan," tegasnya.
Perjuangan Panjang Tak Dianggap
Strategi meniru keberhasilan daerah lain ini muncul setelah berbagai upaya yang dilakukan sejak Januari 2024 terasa menemui jalan buntu.
Baca Juga: Tak Mau Seperti Pati, Walkot Cirebon Buru-buru Klarifikasi Pajak Naik 1000 Persen: Saya Kaji Ulang
Protes ke DPRD, aksi turun ke jalan, hingga pengiriman aspirasi ke Presiden dan Kementerian Dalam Negeri telah dilakukan, namun belum membuahkan hasil yang diharapkan.
Ia mengaku miris karena perjuangan mereka seringkali dianggap hanya mewakili segelintir orang.
"Apakah satu persen bukan bagian dari masyarakat Kota Cirebon? Satu persen bahkan setengah persen pun adalah bagian dari masyarakat Kota Cirebon," katanya.
Padahal, menurut Hetta, kenaikan bervariasi dari 100 hingga 200 persen dirasakan oleh hampir seluruh warga.
Kekecewaan inilah yang membuat gelombang perlawanan terus hidup.
"Kebijakan kenaikan ini bikin kami kecewa, gelombang penolakan akan terus bergulir," ujar Hetta.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Motor Matic Paling Nyaman & Kuat Nanjak untuk Liburan Naik Gunung Berboncengan
- 4 Rekomendasi Cushion dengan Hasil Akhir Dewy, Diperkaya Skincare Infused
- 5 HP RAM 8 GB Memori 256 GB Harga Rp1 Jutaan, Terbaik untuk Pelajar dan Pekerja
- Diminta Selawat di Depan Jamaah Majelis Rasulullah, Ruben Onsu: Kaki Saya Gemetar
- Daftar Promo Alfamart Akhir Tahun 2025, Banyak yang Beli 2 Gratis 1
Pilihan
-
Cerita 1.000 UMKM Banyuasin: Dapat Modal, Kini Usaha Naik Kelas Berkat Bank Sumsel Babel
-
Seni Perang Unai Emery: Mengupas Transformasi Radikal Aston Villa
-
Senjakala di Molineux: Nestapa Wolves yang Menulis Ulang Rekor Terburuk Liga Inggris
-
Live Sore Ini! Sriwijaya FC vs PSMS Medan di Jakabaring
-
Strategi Ngawur atau Pasar yang Lesu? Mengurai Misteri Rp2.509 Triliun Kredit Nganggur
Terkini
-
Malam Tahun Baru 2026 Jalur Puncak Berlaku Car Free Night, Cek Jadwal Penyekatannya di Sini
-
Rilis Akhir Tahun 2025 Polda Riau: Kejahatan Anjlok, Perang Lawan Perusak Lingkungan Makin Sengit
-
Rekaman Tengah Malam Viral, Bongkar Aktivitas Truk Kayu di Jalan Lintas Medan-Banda Aceh
-
'Beda Luar Biasa', Kuasa Hukum Roy Suryo Bongkar Detail Foto Jokowi di Ijazah SMA Vs Sarjana
-
Kadinsos Samosir Jadi Tersangka Korupsi Bantuan Korban Banjir Bandang, Rugikan Negara Rp 516 Juta!
-
Bakal Demo Dua Hari Berturut-turut di Istana, Buruh Sorot Kebijakan Pramono dan KDM soal UMP 2026
-
Arus Balik Natal 2025: Volume Kendaraan Melonjak, Contraflow Tol Jakarta-Cikampek Mulai Diterapkan!
-
18 Ribu Jiwa Terdampak Banjir Banjar, 14 Kecamatan Terendam di Penghujung Tahun
-
UMP Jakarta 2026 Naik Jadi Rp5,7 Juta Diprotes, Rano Karno: Kalau Buruh Mau Demo, Itu Hak Mereka
-
Eks Pimpinan KPK 'Semprot' Keputusan SP3 Kasus Korupsi Tambang Rp2,7 Triliun: Sangat Aneh!