4 Alasan Kenapa Tunjangan Rumah Anggota DPR Rp50 Juta Per Bulan Dinilai Tak Pantas Diberikan

"Artinya, para anggota dewan ini disubsidi negara dalam jumlah yang cukup besar. Banyaknya variasi subsidi yang diterima anggota DPR ini berbanding terbalik dengan kinerja mereka. Ini ironis," ujar Lucius.

Meskipun Ketua DPR Puan Maharani mengklaim telah merampungkan 14 RUU, faktanya banyak produk legislasi yang menuai kontroversi karena minim partisipasi publik, seperti UU TNI dan RUU Pilkada.

Tingkat kepercayaan publik pun rendah, survei Indikator Politik Indonesia menempatkan DPR di peringkat ke-10 dari 11 lembaga negara dengan tingkat kepercayaan hanya 69%.

"Semakin banyak tunjangan justru membuat anggota jadi obesitas. Mereka malas," kata Lucius.

4. Alasan Fasilitas Rumah Dinas yang Terbantahkan

Dalih bahwa tunjangan ini diperlukan karena rumah dinas di Kalibata dan Ulujami rusak juga dipertanyakan. Lucius Karus menilai alasan agar anggota dewan bisa tinggal dekat Gedung DPR terbantahkan oleh tingkat kehadiran mereka yang jarang maksimal, yang seringkali membuat pembahasan legislasi terhambat.

Selain itu, temuan ICW menunjukkan adanya 27 paket pengadaan oleh Setjen DPR pada 2024 senilai Rp374,53 miliar, termasuk untuk pemeliharaan rumah dinas. Hal ini mengindikasikan adanya perencanaan untuk tetap menggunakan fasilitas tersebut, bertentangan dengan klaim kerusakan parah.

Saat dimintai tanggapan, anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin justru melempar tanggung jawab.

"Tanya ke pemerintah saja, karena bukan anggota DPR yang mengaturnya. Kami ini hanya menerima. Buat saya diberi berapapun saya bersyukur," ujar Hasanuddin.

Baca Juga: Mahfud MD Sakit Hati ketika Reza Rahadian Dituduh Orator Bayaran saat Unjuk Rasa di DPR