Suara.com - Kementerian Agama (Kemenag) menugaskan 98 guru Pendidikan Agama Islam (PAI) untuk mengajar di Sekolah Rakyat.
Direktur Pendidikan Agama Islam Kemenag, M. Munir, menjelaskan bahwa penempatan guru PAI ini dilakukan lewat kerja sama dengan Kantor Wilayah Kemenag tingkat provinsi.
Mereka yang direkomendasikan, kemudian diseleksi oleh tim asesor.
“Kami bekerja sama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tingkat provinsi untuk memilih dan merekomendasikan guru PAI yang berada di titik lokasi Sekolah Rakyat," ujar Munir saat kegiatan Pembinaan Guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Rakyat di Bekasi, belum lama ini.
Dalam hal ini, dia menambahkan, Kemenag Kabupaten dan Kota turut serta terlibat dalam memilih calon guru PAI di Sekolah Rakyat.
Para guru yang direkomendasikan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi kemudian diseleksi.
Proses seleksi ini dilaksanakan oleh tim asesor yang terdiri dari pihak dari Kemenag, Kemensos, Kemendikdasmen, BNPT dan BKN.
"Alhamdulillah, sejak Sekolah Rakyat dimulai pada pertengahan Juli lalu, ada 98 guru PAI yang terpilih,” imbuhnya.
Munir menyebutkan kalau seharusnya ada 100 guru yang ditugaskan, sesuai dengan jumlah Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di seluruh Indonesia.
Baca Juga: CEK FAKTA: Pendaftaran CPNS-PPPK Kemenag 2025 Sudah Dibuka
Namun, ada dua titik Sekolah Rakyat yang belum memerlukan guru PAI karena semua siswanya beragama Kristen, yakni di Biak, Numfor Papua, dan Sarmi Selatan, Papua.
Bersama dengan guru mata pelajaran dan kepala sekolah rakyat lainnya, 98 guru PAI pada SR ini akan mengikuti Pembekalan Guru dan Kepala Sekolah Rayat di JIEXPO Kemayoran pada 21-23 Agustus 2025.
“Kemenag saat ini sedang memproses pengusulan 59 guru PAI untuk Sekolah Rakyat. Sebab, ada penambahan 59 titik Sekolah Rakyat,” tandas Munir.
Sebelumnya, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf memastikan program Sekolah Rakyat tetap berjalan sesuai jalurnya di tengah kabar mundurnya sejumlah guru dan siswa dari kegiatan belajar-mengajar.
Program yang kini telah beroperasi di 70 titik ini dirancang untuk menjangkau anak-anak dari kelompok rentan.
Syaifullah menyatakan pihaknya menghormati keputusan mundur para pengajar maupun peserta didik.
Berita Terkait
-
Inikah 'Beban Negara' yang Dimaksud Sri Mulyani? Viral Guru Terjang Hujan Demi Murid
-
Skandal Haji Rp1 Triliun: KPK Geledah Kantor Ditjen PHU, Apa Hasilnya?
-
Heboh Kurikulum Kesehatan di Sekolah: Antara Beban Siswa dan Kompetensi Guru
-
Anak PMI Rentan Putus Sekolah? Sekolah Rakyat Jadi Solusi Harapan!
-
Imingi-iming Masa Depan Cerah, Wamen Christina Aryani Minta Anak Pekerja Migran Ikut Sekolah Rakyat
Terpopuler
- 4 Link DANA Kaget Khusus Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cuan Rp 345 Ribu
- Unggahan Putri Anne di Tengah Momen Pernikahan Amanda Manopo-Kenny Austin Curi Perhatian
- 7 Rekomendasi Parfum Terbaik untuk Pelari, Semakin Berkeringat Semakin Wangi
- 8 Moisturizer Lokal Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Solusi Flek Hitam
- 15 Kode Redeem FC Mobile Aktif 10 Oktober 2025: Segera Dapatkan Golden Goals & Asian Qualifier!
Pilihan
-
Grand Mall Bekasi Tutup, Netizen Cerita Kenangan Lawas: dari Beli Mainan Sampai Main di Aladdin
-
Jay Idzes Ngeluh, Kok Bisa-bisanya Diajak Podcast Jelang Timnas Indonesia vs Irak?
-
278 Hari Berlalu, Peringatan Media Asing Soal Borok Patrick Kluivert Mulai Jadi Kenyataan
-
10 HP dengan Kamera Terbaik Oktober 2025, Nomor Satu Bukan iPhone 17 Pro
-
Timnas Indonesia 57 Tahun Tanpa Kemenangan Lawan Irak, Saatnya Garuda Patahkan Kutukan?
Terkini
-
Menteri Haji Umumkan Tambahan 2 Kloter untuk Antrean Haji NTB Daftar Tunggu Jadi 26 Tahun
-
Bulan Madu Maut di Glamping Ilegal, Lakeside Alahan Panjang Ternyata Tak Kantongi Izin
-
Geger Ziarah Roy Suryo Cs di Makam Keluarga Jokowi: 7 Fakta di Balik Misi "Pencari Fakta"
-
Kronologi Bulan Madu Maut di Danau Diateh: Istri Tewas, Suami Kritis di Kamar Mandi Vila
-
FSGI: Pelibatan Santri dalam Pembangunan Musala Ponpes Al Khoziny Langgar UU Perlindungan Anak
-
Dugaan Korupsi Chromebook: Petinggi Perusahaan Teknologi Dipanggil Jaksa, Ternyata Ini Alasannya
-
FSGI Kecam Rencana Perbaikan Ponpes Al Khoziny Pakai Dana APBN: Lukai Rasa Keadilan Korban!
-
Krisis Politik di Madagaskar Memanas, Presiden Rajoelina Sebut Ada Upaya Kudeta Bersenjata
-
Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan: Para Petinggi BUMN Ini Mulai Diselidiki Kejagung
-
18 Profesor Hukum Bela Hasto, Minta MK Rombak Pasal Kunci Pemberantasan Korupsi