Suara.com - Suhu politik di masa transisi pemerintahan memanas. Di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun fondasi pemerintahannya, tudingan keras justru datang dari internal.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut sebagai sumber masalah utama yang berpotensi mengganggu stabilitas kabinet mendatang.
Kritik tajam ini dilontarkan oleh pengamat politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.
Menurutnya, Prabowo perlu melakukan perombakan kabinet sesegera mungkin jika tidak ingin pemerintahannya digoyang oleh keresahan publik yang dipicu oleh kebijakan yang tidak populis.
Syahganda secara spesifik menunjuk hidung Sri Mulyani sebagai biang keladi dari berbagai kegaduhan yang muncul belakangan ini.
Ia menilai, arah kebijakan fiskal yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan tidak mencerminkan visi kerakyatan yang diusung Prabowo selama kampanye.
"Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai sumber masalah. Kebijakannya tidak sejalan dengan visi Prabowo dan menyebabkan keresahan di daerah," ujar Syahganda dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Kamis (21/8/2025).
Kebijakan Pajak Jadi Senjata Makan Tuan?
Syahganda menganalisis bahwa isu-isu sensitif seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah bukanlah sekadar kebijakan teknis.
Baca Juga: Rocky Gerung Murka ke Sri Mulyani: Kalau di Prancis, Kepala Anda Sudah Dipenggal!
Ia menduga, isu-isu ini sengaja diciptakan untuk memantik amarah rakyat dan menyudutkan pemerintahan baru Prabowo sejak awal.
Menurutnya, kebijakan yang memberatkan rakyat ini menjadi "senjata" yang efektif untuk menciptakan citra negatif dan mengalihkan fokus pemerintahan dari program-program unggulan seperti makan siang gratis.
Protes yang bermunculan di berbagai wilayah menjadi bukti bahwa strategi ini berhasil memicu gejolak sosial.
"Kebijakan-kebijakan ini menjadi alat yang efektif untuk memantik kemarahan publik dan mengalihkan fokus pemerintahan dari program-program pro-rakyat," tegasnya.
Solusi 'West Wing' dan Dialog Langsung
Untuk membentengi pemerintahannya dari potensi sabotase kebijakan dan komunikasi, Syahganda menawarkan dua solusi strategis bagi Prabowo.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
4 Personel Brimob Diamankan Usai Insiden Penembakan di Tambang Ilegal Bombana
-
Merangkak Pulang dari Semak Belukar: Kisah Nenek Saudah Korban Perlawanan terhadap Mafia Tambang?
-
Tunjangan Hakim Karir Tembus Rp110 Juta, Hakim Ad Hoc Ancam Mogok Sidang 12-21 Januari
-
Respons Istana soal Beredar Perpres Tugas TNI Atasi Terorisme
-
Aceh Masih 'Lumpuh', Status Tanggap Darurat Bencana Diperpanjang Hingga 22 Januari
-
Rekrutmen TNI AD 2026: Jadwal, Syarat Pendidikan, Batas Usia, dan Ketentuan Fisik
-
Jaksa Incar Aset Mewah Nadiem, Izin Sita Tanah-Bangunan di Dharmawangsa Diajukan ke Hakim
-
Anggota DPRD DKI Minta Bank Jakarta Benahi Keamanan Siber Sebelum IPO 2027
-
Pulang Nongkrong Ditangkap Polisi, Orang Tua Terdakwa Demo Berharap Bisa Idul Fitri Bersama Anak
-
Niat Kencan Berujung Petaka: AP Dituntut 1 Tahun Bui, Diduga Korban Salah Tangkap Demo Agustus