Geger Kabinet Presiden Prabowo: Sri Mulyani Disebut Biang Kerok, Reshuffle Mendesak?

Suara.com - Suhu politik di masa transisi pemerintahan memanas. Di tengah upaya Presiden terpilih Prabowo Subianto menyusun fondasi pemerintahannya, tudingan keras justru datang dari internal.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati disebut-sebut sebagai sumber masalah utama yang berpotensi mengganggu stabilitas kabinet mendatang.

Kritik tajam ini dilontarkan oleh pengamat politik sekaligus Ketua Dewan Direktur Great Institute, Syahganda Nainggolan.

Menurutnya, Prabowo perlu melakukan perombakan kabinet sesegera mungkin jika tidak ingin pemerintahannya digoyang oleh keresahan publik yang dipicu oleh kebijakan yang tidak populis.

Syahganda secara spesifik menunjuk hidung Sri Mulyani sebagai biang keladi dari berbagai kegaduhan yang muncul belakangan ini.

Ia menilai, arah kebijakan fiskal yang digulirkan oleh Kementerian Keuangan tidak mencerminkan visi kerakyatan yang diusung Prabowo selama kampanye.

"Menteri Keuangan Sri Mulyani dianggap sebagai sumber masalah. Kebijakannya tidak sejalan dengan visi Prabowo dan menyebabkan keresahan di daerah," ujar Syahganda dalam sebuah diskusi di Podcast Forum Keadilan TV dikutip dari YouTube pada Kamis (21/8/2025).

Kebijakan Pajak Jadi Senjata Makan Tuan?

Syahganda menganalisis bahwa isu-isu sensitif seperti rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen dan lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di sejumlah daerah bukanlah sekadar kebijakan teknis.

Baca Juga: Rocky Gerung Murka ke Sri Mulyani: Kalau di Prancis, Kepala Anda Sudah Dipenggal!

Ia menduga, isu-isu ini sengaja diciptakan untuk memantik amarah rakyat dan menyudutkan pemerintahan baru Prabowo sejak awal.

Menurutnya, kebijakan yang memberatkan rakyat ini menjadi "senjata" yang efektif untuk menciptakan citra negatif dan mengalihkan fokus pemerintahan dari program-program unggulan seperti makan siang gratis.

Protes yang bermunculan di berbagai wilayah menjadi bukti bahwa strategi ini berhasil memicu gejolak sosial.

"Kebijakan-kebijakan ini menjadi alat yang efektif untuk memantik kemarahan publik dan mengalihkan fokus pemerintahan dari program-program pro-rakyat," tegasnya.

Solusi 'West Wing' dan Dialog Langsung

Untuk membentengi pemerintahannya dari potensi sabotase kebijakan dan komunikasi, Syahganda menawarkan dua solusi strategis bagi Prabowo.

Pertama, membentuk tim pemikir solid yang berfungsi layaknya "West Wing" di Gedung Putih, Amerika Serikat. Tim inti ini bertugas untuk menyaring informasi, memberikan masukan strategis berkualitas, dan mengelola narasi politik pemerintah secara terpadu.

"Tujuannya agar tidak terjadi simpang siur informasi yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas," jelas Syahganda.

Kedua, Prabowo disarankan untuk lebih sering "turun gunung" dan melakukan dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat.

Pertemuan intensif dengan tokoh ulama, pimpinan buruh, perwakilan tani, hingga guru dianggap krusial. Langkah ini, menurut Syahganda, penting untuk menyerap aspirasi secara langsung dan memahami "nuansa kebatinan rakyat" yang seringkali tidak tertangkap oleh laporan birokratis.

Tanpa konsolidasi internal yang kuat dan komunikasi yang efektif, rentetan masalah ini diprediksi akan terus berlanjut dan mengancam legitimasi pemerintahan.