Suara.com - Di tengah panasnya drama hasil tes DNA yang akhirnya dimenangkan Ridwan Kamil, Lisa Mariana bakal diperiksa oleh KPK pada Jumat (21/8/2025) besok. Agenda pemeriksaan Lisa Mariana bukan tanpa sebab.
Selebgram yang juga model dewasa itu bakal diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Bank BJB yang diketahui turut menyeret nama Ridwan Kamil.
Perihal pemanggilan terhadap Lisa Mariana diungkapkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. Menurutnya, alasan KPK memanggil Lisa karena keterangannya dianggap penting dan membantu penyidik untuk membuat terang kasus tersebut.
"Tentu pemanggilan yang bersangkutan nanti di hari Jumat (22/8/2025) sangat dibutuhkan," kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Langkah KPK ini membuka kembali lembaran lama kasus korupsi Bank BJB yang sempat membuat kediaman Ridwan Kamil digeledah.
Berikut sederet fakta kasus Bank BJB yang menyeret nama Ridwal Kamil.
1. Duduk Perkara Korupsi Bank BJB: Kerugian Negara Rp222 Miliar
Inti dari kasus ini adalah dugaan korupsi dalam proyek pengadaan iklan di Bank BJB pada periode 2021-2023.
KPK mengendus adanya modus mark up atau penggelembungan anggaran yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp222 miliar.
Baca Juga: Usai Drama Tes DNA, KPK Panggil Lisa Mariana Jumat Besok: Keterangannya Dibutuhkan Penyidik!
Dari total anggaran iklan sebesar Rp409 miliar, diduga hanya sekitar Rp100 miliar yang benar-benar digunakan sesuai peruntukannya.[2] Sisa dana tersebut diduga mengalir sebagai "dana non-bujeter" yang kini sedang ditelusuri KPK.
2. Rumah Digeledah, Moge dan Mobil Ridwan Kamil Disita KPK
Pada puncak penyidikan sebelumnya, Senin, 10 Maret 2025, penyidik KPK melakukan penggeledahan di kediaman pribadi Ridwan Kamil di Bandung.
Tindakan hukum ini dilakukan berdasarkan keterangan saksi untuk mencari bukti tambahan.
Dari penggeledahan tersebut, tim penyidik menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, satu unit motor gede (moge) merek Royal Enfield, dan satu unit mobil mewah yang diduga terkait dengan aliran dana kasus ini.
Saat itu, Ridwan Kamil menyatakan sikap kooperatif dan mendukung penuh proses hukum yang berjalan.
Berita Terkait
-
Usai Drama Tes DNA, KPK Panggil Lisa Mariana Jumat Besok: Keterangannya Dibutuhkan Penyidik!
-
BREAKING NEWS: Kena OTT KPK! Wamenaker Immanuel Ebenezer Terlibat Kasus Pemerasan
-
Ngaku Diperintah Surya Paloh, Sahroni Blak-blakan Protes OTT KPK: Republik Ini Gak Ada yang Bersih!
-
Nasib di Ujung Tanduk, HNW Wanti-wanti KPK Umumkan Status Gus Yaqut: Hati-hati Jangan jadi Fitnah!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional