Suara.com - Ahmad Husein dikenal sebagai salah satu motor penggerak Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang menolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2).
Dia bahkan menjadi tokoh sentral dalam aksi massa yang menuntut pemakzulan Bupati Pati Sudewo.
Namun pada 19 Agustus 2025, Husein secara mengejutkan membatalkan rencana demo jilid dua yang seharusnya digelar pada 25 Agustus 2025.
Pembatalan itu diambil setelah dirinya bertemu langsung dengan Bupati Sudewo di Kecamatan Juwana, Pati.
Husein mengaku telah berdamai dengan bupati dan menyatakan tidak lagi menuntut pemakzulan seperti sebelumnya.
Dia juga menyebut Bupati Sudewo telah berjanji untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran daerah serta mendengarkan aspirasi masyarakat.
Keputusan itu sontak menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat dan sesama aktivis AMPB.
Perpecahan di Tubuh AMPB
Langkah Ahmad Husein membuat aliansi yang sebelumnya solid mulai mengalami perpecahan internal.
Baca Juga: Usai Damai dengan Bupati Sudewo Soal Demo Jilid 2, Video Ahmad Husein Tepar di Tempat Karaoke Viral
Dua tokoh penting, Teguh Istiyanto dan Supriyono alias Botok, dengan tegas menolak keputusan Husein.
Keduanya menegaskan aksi perlawanan terhadap kebijakan Bupati Sudewo harus tetap dilanjutkan meski tanpa Husein.
Mereka menyatakan gerakan AMPB murni dari suara rakyat, bukan karena kepentingan politik seperti yang dituduhkan Husein.
Husein sendiri mengaku mundur dari kepemimpinan aliansi karena menilai pergerakan yang ia inisiasi telah ditunggangi politik.
Teguh menilai keputusan Husein adalah inisiatif pribadi yang melanggar kesepakatan aliansi.
Dia menegaskan pihaknya tetap akan berjuang melalui jalur konstitusional dengan mengawal Pansus Hak Angket DPRD Pati.
Sementara Botok juga membantah keras tudingan adanya intervensi politik dalam AMPB.
Menurutnya, perjuangan akan terus berjalan karena rakyat Pati masih menaruh harapan besar pada gerakan mereka.
Foto Viral Bersama Bupati
Perdamaian Husein dengan Bupati Sudewo semakin memanas setelah beredar sebuah foto keduanya di media sosial.
Dalam foto itu, Husein dan bupati terlihat duduk berdampingan, tersenyum, dan mengacungkan jempol ke arah kamera.
Foto tersebut menimbulkan spekulasi liar publik yang menilai ada kesepakatan politik di balik senyum keduanya.
Husein membenarkan keaslian foto tersebut dan menyebut dirinya memilih berdamai setelah menerima komitmen transparansi dari bupati.
Namun, publik menilai keputusan itu lebih seperti bentuk kompromi daripada perjuangan rakyat yang sesungguhnya.
Video Karaoke dan Cibiran Warganet
Tak lama setelah keputusan damai itu, muncul sebuah video yang diduga memperlihatkan Husein mabuk di sebuah tempat karaoke.
Dalam video yang viral di media sosial, Husein tampak terkapar tak berdaya di dalam ruangan hiburan malam.
Kemunculan video itu semakin memicu beragam komentar pedas dari warganet yang menghubungkannya dengan isu "amplop politik."
Sejumlah komentar menyindir keras Husein dengan menyebut dirinya sudah mendapat imbalan sehingga langsung mabuk.
"Udah dapet amplop nih, langsung gas mabok wkwk," tulis salah satu warganet yang viral di kolom komentar.
Komentar lain juga menyebut bahwa warga Pati akhirnya tunduk hanya karena satu orang yang berubah sikap.
Ada pula yang menilai Husein mudah diintimidasi dengan sogokan sehingga lupa perjuangan yang dia gaungkan sebelumnya.
Video tersebut menjadi bahan perbincangan hangat karena muncul di saat publik mempertanyakan konsistensi Husein.
AMPB Tetap Lanjutkan Perjuangan
Meski Ahmad Husein memilih mundur, dua tokoh AMPB lainnya tetap bersikukuh melanjutkan gerakan rakyat.
Teguh Istiyanto menyatakan perjuangan tidak boleh berhenti karena kebijakan bupati dinilai merugikan masyarakat.
Dia menegaskan jalur hukum dan politik di DPRD akan terus dikawal hingga ada kepastian keadilan bagi rakyat Pati.
Botok pun menyampaikan pernyataan serupa bahwa aliansi masih solid meski tanpa kehadiran Husein.
Menurutnya, perjuangan rakyat harus terus berjalan agar tidak dianggap berhenti hanya karena satu orang berubah haluan.
Kontributor : Chusnul Chotimah
Tag
Berita Terkait
-
Ada Upaya Hambat Penyidikan Kasus Bupati Sudewo, KPK Buru Sosok Mastermind
-
Daftar Kepala Daerah Kena OTT KPK Sepanjang Awal 2026, Terbaru Bupati Pekalongan Fadia Arafiq
-
KPK Geledah Rumah Eks Pj Sekda Pati, Dalami Kasus Suap Jabatan Desa yang Jerat Sudewo
-
Usut Kasus Pemerasan Sudewo Cs, KPK Panggil Plt Bupati Hingga Ketua KPU Pati
-
Jejak Uang Panas Bupati Sudewo, KPK Endus Aliran Dana Masuk-Keluar di Koperasi Artha Bahana Syariah
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
Terkini
-
Kronologi AS-Iran Kembali Memanas Gegara Ulah Israel, Gencatan Senjata Gagal?
-
Kemnaker Usul Tambah Kuota Program Magang 2026 hingga 150 Ribu Orang
-
Meski Sepakat Gencatan Senjata, Donald Trump Blak-blakan Militer AS Masih Siaga di Dekat Iran
-
Sentil BGN Borong Motor Listrik, Hasto PDI-P: Belajarlah dari Gojek, Jangan Hamburkan Anggaran
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
AMSI Minta Dewan Pers Lindungi Magdalene dari Pembatasan Akses Konten
-
Riset WRI Ungkap Paradoks Banjir: Investasi Besar Tak Selalu Kurangi Risiko, Kenapa?
-
DPR Kutuk Serangan Israel ke Beirut, Dinilai Cederai Gencatan Senjata IranAS
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
-
Menaker Lapor Ada 1.590 Aduan THR 2026, DKI Jakarta dan Jabar Terbanyak