Suara.com - Pejabat Kementerian Agama (Kemenag) diduga memfasilitasi keluarga hingga orang-orang terdekatnya untuk menunaikan ibadah haji Furoda dengan memakai fasilitas negara.
Klaim ini disampaikan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman saat mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Dia mengungkap temuan adanya puluhan keluarga pejabat yang berangkat haji jalur Furoda di Arab Saudi, tetapi di sana mereka mendapat fasilitas dari negara untuk akomodasi.
"Diduga istri-istri pejabat berangkat dengan Haji Furoda, tapi di sana kemudian mendapatkan fasilitas dari negara untuk akomodasinya," kata Boyamin.
"Ada foto-fotonya gitu saya serahkan ke sana," lanjutnya seperti dikutip pada Kamis, 21 Agustus 2025.
Boyamin menyebut pejabat yang paling banyak terlibat berasal dari Kementerian Agama.
Dia juga mendengar informasi adanya keterlibatan oknum DPR. Namun, hingga kini belum bisa memastikan karena belum memiliki bukti kuat.
"Kementerian Agama. Yang paling banyak di Kementerian Agama. Kalau yang DPR ada informasi tapi saya belum valid. Karena belum ada fotonya, belum ada caranya begitu," ucapnya.
Boyamin menambahkan, fasilitas haji tersebut bukan hanya dinikmati oleh istri dan anak pejabat, tetapi juga orang-orang dekat lainnya seperti pembantu hingga tukang pijat keluarga pejabat.
Baca Juga: Wamenaker Noel Masih Diperiksa KPK hingga Malam Ini
"Hanya puluhan. Kalau data yang saya, loh ya, karena foto-fotonya ada. Istri-istrinya. Tapi kan ada juga pembantu dan tukang pijat yang juga dapat jatah dari keluarga itu," ungkapnya.
"Nah, itu ada yang ikut berangkat. Bahkan tukang pijat yang biasanya mijitin keluarga pejabat itu juga berangkat ikut pejabat itu," ujar Boyamin lebih lanjut.
Menurutnya, temuan ini semakin memperparah persoalan penyelenggaraan haji tahun 2024 yang berlangsung di era Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
"Jadi ini kan menambah sengkarutnya dari penyelenggaraan haji tahun 2024," ucapnya.
Pernyataan Boyamin langsung menimbulkan beragam reaksi warganet yang mengkritik keras dugaan penyalahgunaan fasilitas negara untuk ibadah haji.
"Ini kemenag loh. Sekali lagi KEMENAG. Miris sih, yang sudah mengaku agamis ternyata belum tentu mengamalkan nilai-nilai agamanya dengan kehidupan," tulis seorang warganet.
Berita Terkait
-
Denny Siregar Sebut OTT Noel 'Receh Kelas Ormas', Sinyal Renggang Aliansi Relawan?
-
Noel Ditangkap KPK, Menteri Tenaga Kerja Akan Rombak Dirjen Binwasnaker dan K3
-
Drama Jemput Paksa Rudy Ong: Merangkak di Lobi KPK, Berakhir dengan Rompi Oranye
-
Tiba di KPK Usai Dijemput Paksa, Tersangka Kasus IUP Kaltim Rudy Ong Tutup Muka Hingga Merangkak
-
IUP Kalimantan Timur Memakan Korban: Konglomerat Rudy Ong Chandra Dicokok KPK
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
5 HP Xiaomi RAM 8GB Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp2 Jutaan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
Terkini
-
Dosen Utama STIK: UU ITE Tak Melemah, Penyebar Hoaks Tetap Bisa Dipidana!
-
AMLI Soroti Dampak Ranperda KTR: Usaha Reklame Tertekan, Tenaga Kerja Terancam
-
Dasco Persilakan Tito Lanjut Pimpin Pemulihan Aceh: DPR Fokus Anggaran dan Mengawasi
-
Dasco Pimpin Rapat di Aceh: Minta Pendataan Rumah Rusak Dikebut Sepekan
-
Viral Nenek Curi 16 Potong Pakaian di Tanah Abang, Ketahuan Usai Barang Jatuh dari Balik Gamis
-
Jelang Rakernas 2026, PDIP Terbitkan Instruksi Keras Larang Kader Korupsi
-
Bukan Hanya Soal Huntara, Ternyata Ini 4 Masalah Mendesak di Aceh Menurut Satgas Galapana DPR
-
8 Orang Termasuk Pegawai Pajak Diamankan saat KPK Gelar OTT di Jakarta
-
Skandal Pajak Jakut Terbongkar: OTT KPK Sita Gepokan Uang dan Valas, Oknum Pegawai Pajak Diringkus
-
Gelar Rapat Lagi di Aceh, Satgas Pemulihan Pascabencana DPR Serahkan Laporan Kordinasi ke Pemerintah