Suara.com - Kehadiran Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer alias Noel mendadak raib dari kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan, beberapa hari sebelum namanya meledak dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Para pegawai dan petugas keamanan di lingkungan Kemnaker mengungkap momen terakhir mereka melihat Noel.
Menurut kesaksian orang-orang di kantornya, Noel terakhir kali terlihat beraktivitas di Kemnaker saat mengikuti upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI.
Setelah itu, batang hidungnya tak lagi tampak hingga kabar penangkapannya oleh KPK pada Rabu (20/8/2025) malam tersiar.
"Terakhir (lihat) pas 17 Agustus saat upacara," kata seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya, Kamis (21/8/2025).
Kesaksian serupa juga datang dari seorang petugas satuan pengamanan (satpam) yang berjaga. Ia mengonfirmasi bahwa sang Wamenaker memang tidak terlihat di kantornya dalam beberapa hari terakhir.
"Sejak 17-an nggak pernah lihat," katanya.
Sebelumnya, dari pantauan Suara.com, suasana di Gedung A Kemnaker, tempat ruangan Noel berada, tampak berjalan normal.
Para pegawai masih beraktivitas seperti biasa, seolah tak terpengaruh oleh drama penangkapan yang menjerat pimpinan mereka.
Baca Juga: Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Menaker Yassierli 'Gebrak Meja': Korupsi Langsung Siap Dicopot!
Di balik 'hilangnya' Noel dari kantor, KPK mengungkap fakta yang mengejutkan. Dalam OTT tersebut, tim penyidik menyita sejumlah aset bernilai fantastis yang diduga hasil dari tindak pidana.
Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto membeberkan barang bukti yang diamankan.
"Yang pasti ada uang, ada puluhan mobil dan ada motor Ducati," kata Fitroh, Kamis (21/8/2025).
Aset-aset mewah tersebut kini menjadi barang bukti dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).
Noel sendiri saat ini telah digelandang ke Gedung Merah Putih KPK untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Fitroh menjelaskan, operasi senyap ini menargetkan dugaan praktik pemerasan terhadap perusahaan-perusahaan yang mengurus sertifikasi K3.
Berita Terkait
-
Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Menaker Yassierli 'Gebrak Meja': Korupsi Langsung Siap Dicopot!
-
Gaji Immanuel Ebenezer Rp46 Juta, Butuh Berapa Tahun Buat Beli 'Godzilla' Nissan GT-R Sitaan KPK?
-
Viral Noel Ebenezer Sebut Prabowo Ancaman Demokrasi dan Kemanusiaan
-
Apa Kabar Noel Pasca OTT? Jabatan Lenyap dan Kini Hadapi 5 Kenyataan Pahit Ini
-
Ungkit Label Jokowi Pemimpin Korup 2024, Rocky Gerung Sebut OTT Noel Makin Lengkap: Sama-sama Rakus!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
60 Ton Sampah Menggunung, Pemprov DKI Janji Pasar Induk Kramat Jati Bersih dalam 5 Hari
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional