Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Menaker Yassierli 'Gebrak Meja': Korupsi Langsung Siap Dicopot!

Suara.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli memberikan ultimatum keras menyusul penangkapan wakilnya, Immanuel Ebenezer (Noel), dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tanpa tedeng aling-aling, Yassierli menegaskan bahwa seluruh pejabat di kementeriannya sejatinya sudah menandatangani kontrak komitmen atau pakta integritas bahwa terbukti korupsi, jabatan langsung dicopot.

Pernyataan tegas ini menjadi sinyal peringatan bagi seluruh jajaran di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bahwa tidak ada toleransi sedikit pun bagi praktik haram di institusinya.

“Saya sudah meminta pejabat beserta jajaran di Kemnaker untuk menandatangani pakta integritas dan siap dicopot apabila melakukan tindakan korupsi,” tegas Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Kamis (21/8/2025).

Menurut Yassierli, pakta integritas ini bukan sekadar formalitas di atas kertas. Komitmen ini juga diperluas hingga ke pihak eksternal.

Tercatat, sebanyak 1.000 perusahaan jasa K3 (PJK3) di seluruh Indonesia telah ikut meneken komitmen bersama untuk menutup rapat-rapat celah suap, pemerasan, dan gratifikasi yang selama ini mungkin terjadi.

Tidak berhenti di situ, Yassierli juga mengungkap langkah strategis lain untuk membentengi kementeriannya dari praktik korupsi.

Di mana Kemnaker kini menerapkan kebijakan rotasi bagi pegawai yang telah menduduki posisi yang sama selama lebih dari empat tahun.

Langkah itu diambil untuk memutus potensi mata rantai penyimpangan dan memperkuat fondasi integritas di lingkungan kerja.

Baca Juga: Viral Noel Ebenezer Sebut Prabowo Ancaman Demokrasi dan Kemanusiaan

Yassierli tak menampik bahwa penangkapan Wamenaker Noel merupakan pukulan telak bagi Kemnaker. Peristiwa ini terasa menyakitkan, terutama karena terjadi di tengah upayanya melakukan pembenahan besar-besaran dalam 10 bulan terakhir masa jabatannya.

Fokusnya selama ini adalah membangun profesionalisme, transparansi, dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Meski begitu, ia menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk bersih-bersih secara total dan memastikan tidak ada lagi 'duri dalam daging' di kementerian yang ia pimpin.

“Peristiwa ini harus dijadikan pembelajaran bersama. Saya berharap tidak ada lagi insan di Kementerian Ketenagakerjaan yang terlibat praktik korupsi atau penyimpangan dalam bentuk apa pun,” tandasnya.