Suara.com - Penangkapan dalam operasi tangkap tangan (OTT) Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer (Noel) oleh KPK bukan hanya menyeret satu nama ke ranah hukum.
Bola panas kini berada di tangan Presiden Prabowo Subianto, dan spekulasi perombakan atau reshuffle kabinet langsung mengemuka dengan kencang.
Skandal ini menjadi aib pertama di tubuh pemerintahan dan ujian krusial bagi kepemimpinan Prabowo.
Apakah ia akan bertindak tegas untuk menjaga citra pemerintahannya yang baru seumur jagung? Sinyal-sinyal dari orang terdekatnya mulai memberikan petunjuk.
OTT yang menjerat Noel, seorang pejabat yang diangkat di era sebelumnya, memberikan momentum emas bagi Presiden Prabowo.
Di satu sisi, ini adalah noda yang mencoreng muka kabinetnya.
Di sisi lain, ini adalah kesempatan sempurna untuk melakukan "bersih-bersih" dan menunjukkan kepada publik bahwa ia tidak akan menoleransi korupsi dalam bentuk apapun.
Seorang pejabat yang terjaring OTT adalah alasan paling sahih bagi seorang presiden untuk melakukan evaluasi total.
Publik kini menanti apakah Prabowo akan menggunakan kesempatan ini untuk sekadar mengganti satu kursi kosong, atau akan melakukan perombakan yang lebih luas untuk menyingkirkan menteri-menteri lain yang dianggap kurang berkinerja?
Baca Juga: Wamenaker Kena OTT KPK, Gerindra Buang Badan: Noel Bukan Kader?
Jawaban Normatif Petinggi Gerindra, Sufmi Dasco
Di tengah spekulasi yang memanas, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco, akhirnya angkat bicara. Namun, jawabannya sangat terukur dan normatif, khas seorang politisi senior yang tidak ingin melangkahi wewenang presiden.
Saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan reshuffle pasca-OTT Wamenaker, Dasco menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Prabowo.
"Reshuffle itu hak prerogatif Presiden," ujar Dasco singkat kepada awak media, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Meskipun jawaban ini tidak memberikan kepastian, pernyataan seorang petinggi partai koalisi utama seperti Dasco mengonfirmasi bahwa isu reshuffle ini nyata dan sedang menjadi perbincangan serius di lingkaran dalam kekuasaan.
'Bersih-bersih' atau Sekadar Tambal Sulam?
Tag
Berita Terkait
-
Wamenaker Kena OTT KPK, Gerindra Buang Badan: Noel Bukan Kader?
-
Omong Kosong Muak ke Koruptor, Immanuel Ebenezer Kena OTT KPK Jilat Ludah Sendiri
-
Wamenaker Noel Dicokok KPK, Bos Buruh Said Iqbal: Gaji Wamen Jauh dari Layak
-
Wamenaker Noel Kena OTT KPK, Istana: Prabowo Sudah Ingatkan Berkali-kali, Hati-hati
-
Dulu Ejek Masyarakat 'Kabur Aja Dulu', Kini Wamenaker Noel Tak Bisa Lari dari KPK
Terpopuler
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Usia 50 Tahun ke Atas
- Ini 4 Smartphone Paling Diburu di Awal Januari 2026
- 5 Sepatu Nike Diskon hingga 40% di Sneakers Dept, Kualitas Bagus Harga Miring
- 5 Tablet dengan SIM Card Harga Rp1 Jutaan untuk Multitasking Anti Ribet
- Beda dengan Inara Rusli, Wardatina Mawa Tolak Lepas Cadar Demi Uang
Pilihan
-
UMP Minim, Biaya Pendidikan Tinggi, Warga Jogja Hanya jadi Penonton Kemeriahan Pariwisata
-
Cek Fakta: Video Rapat DPRD Jabar Bahas Vasektomi Jadi Syarat Bansos, Ini Faktanya
-
Dipecat Manchester United, Begini Statistik Ruben Amorim di Old Trafford
-
Platform Kripto Indodax Jebol, Duit Nasabah Rp600 Juta Hilang Hingga OJK Bertindak
-
4 HP RAM 12 GB Paling Murah Januari 2026, Pilihan Terbaik untuk Gaming dan Multitasking
Terkini
-
Gedung Kedubes AS Diguncang Protes, Massa Buruh: Jangan Sampai Indonesia Jadi Sasaran Berikutnya
-
Peta Aceh Harus Digambar Ulang, Desa-Dusun di 7 Kabupaten Hilang Diterjang Bencana
-
Korupsi Mukena dan Sarung Bikin Negara Rugi Rp1,7 M, Pejabat-Anggota DPRD Diseret ke Meja Hijau
-
Ada Menteri Kena Tegur Prabowo di Retret Hambalang?
-
Geger Video Mesum Pasangan Misterius di Pos Polisi Tulungagung, Pelaku Diburu
-
Bupati Bekasi Ade Kuswara Ogah Bicara soal Dugaan Kasih Duit ke Kajari
-
Indonesia Dinominasikan Jadi Presiden Dewan HAM PBB, Apa Syarat Kriterianya?
-
Mendagri Dorong Percepatan Pendataan Rumah Rusak Pascabencana Sumatra
-
KPK 'Korek' Ketum Hiswana Migas di Pusaran Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina
-
Kejar Target Sebelum Ramadan, Satgas Galapana DPR RI Desak Sinkronisasi Data Huntara di Aceh