Suara.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin turun tangan usai kasus meninggalnya balita bernama Raya di Sukabumi, Jawa Barat karena cacingan. Budi memerintahkan agar seluruh warga yang tinggal di satu desa dengan Raya diberi obat cacing.
Pernyataan itu disampaikan Budi Sadikin saat berkunjung ke Balai Kota DKI Jakarta, Senin (25/8/2025).
"Semua yang ada di desa itu saya minta dikasih obat cacing. Supaya bisa sembuh. Karena cacing itu obatnya ada dan murah sebenarnya," bebernya ditulis pada Selasa (26/8/2025).
Raya sebelumnya tinggal di Kampung Padangenyang, Desa Cianaga, Kecamatan Kabandungan. Balita itu meninggal dengan kondisi tubuh dipenuhi cacing gelang. Temuan tersebut sempat membuat heboh publik.
Selain pembagian obat cacing massal, Budi menekankan bahwa anggota keluarga Raya yang menderita tuberkulosis (TBC) harus segera mendapat penanganan medis.
"Melihat keluarga juga yang ada kena TBC, itu juga harus segera diobati karena TBC itu sangat mematikan," ujarnya.
Budi menegaskan, penyebab kematian Raya bukan lantaran cacing gelang, melainkan infeksi berat yang berujung pada sepsis. Kondisi ini dipicu oleh penyakit yang diderita berbulan-bulan.
"(Balita) Raya meninggal bukan karena cacingan, tetapi karena infeksi yang menyebar ke seluruh tubuhnya," ungkap Budi beberapa waktu lalu.
Menurut Budi, balita itu mengalami batuk berdahak berkepanjangan hingga tiga bulan. Tubuhnya melemah sehingga bakteri menyebar ke seluruh tubuh. "Selama tiga bulan, dia batuk berdahak tanpa henti, tubuhnya melemah, sehingga bakteri menyebar ke seluruh tubuh. Itu yang disebut sepsis," tuturnya.
Baca Juga: Imbas Sebut Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja, Guru Gembul Tantang Prabowo: Turun Pak Please...
Meski ditemukan lebih dari satu kilogram cacing gelang dalam tubuh Raya, Menkes menilai kondisi itu hanya memperparah, bukan penyebab utama kematian.
Kasus ini menjadi pengingat keras pentingnya deteksi dini penyakit. Budi pun mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis yang disediakan pemerintah.
"Kalau ketahuan lebih dini, seharusnya tidak sampai meninggal. Ini sudah sangat terlambat. Kami ingin 280 juta penduduk Indonesia memanfaatkan program Cek Kesehatan Gratis," tegasnya.
Berita Terkait
-
Imbas Sebut Ekonomi Indonesia Baik-baik Saja, Guru Gembul Tantang Prabowo: Turun Pak Please...
-
Irvian Bobby 'Sultan' Kemenaker Licik: Rekening Keluarga-Staf jadi 'Tumbal' Demi Tampung Pemerasan
-
Demo Rusuh di Jakarta, Emak-emak Nangis Diduga Kena Gas Air Mata Polisi: Tas hingga Laptop Bolong!
-
Demo 25 Agustus Memanas, Massa Anak STM Meluber ke Tol Demi Jebol Gedung DPR: Ayo Maju!
-
Viral Ikut Turun Demo 25 Agustus di DPR, Yel-yel 'Bawa Pasukan' Anak STM Bikin Ngeri!
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas yang Nyaman untuk Lansia, Legroom Lega dan Irit BBM
- 7 Mobil Bekas untuk Grab, Mulai Rp50 Jutaan: Nyaman, Irit dan Tahan Lama!
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
Pilihan
-
Rupiah Terkapar di Level Rp16.819: Kepercayaan Konsumen Lesu, Fundamental Ekonomi Jadi Beban
-
Kala Semangkok Indomie Jadi Simbol Rakyat Miskin, Mengapa Itu Bisa Terjadi?
-
Emiten Ini Masuk Sektor Tambang, Caplok Aset Mongolia Lewat Rights Issue
-
Purbaya Merasa "Tertampar" Usai Kena Sindir Prabowo
-
Darurat Judi Online! OJK Blokir 31.382 Rekening Bank, Angka Terus Meroket di Awal 2026
Terkini
-
Sinyal Bahaya Demokrasi, Lakso Anindito Sebut KUHP Baru Berpotensi Hidupkan Rezim Otoritarian Orba
-
KPK Sempat Terbelah dan Ragu Jadikan Yaqut Tersangka Korupsi Haji?
-
Lakso Anindito Prediksi Gelombang Praperadilan Koruptor Akibat KUHP Baru
-
Rumah Yaqut 'Dikepung' Aparat, Tamu Diperiksa Ketat Usai Jadi Tersangka Korupsi Haji
-
BNI Hadirkan agen46 hingga Pelosok Kota Bima, Perluas Inklusi Keuangan
-
Indonesia Terpilih jadi Presiden Dewan HAM PBB, Amnesty International Indonesia: Kebanggaan Semu!
-
KPK Bongkar Alasan Jerat Eks Menag Yaqut: 'Permainan' Kuota Haji Tambahan Jadi Pemicu
-
Sinyal Keras KPK, Eks Menag Yaqut Secepatnya Ditahan di Kasus Korupsi Haji
-
Tanggapi Soal Pilkada Langsung dan Tidak Langsung, Menko Yusril: Keduanya Konstitusional
-
Pemprov DKI Jakarta Pertahankan Angka UMP 2026 di Rp5,7 Juta Meski Buruh Menolak