Di satu sisi, pemerintah berharap dapat menghemat anggaran negara triliunan rupiah yang selama ini "bocor" karena dinikmati oleh pihak yang tidak berhak, termasuk restoran, hotel, hingga rumah tangga kelas menengah ke atas.
Namun di sisi lain, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan tantangan di lapangan. Masyarakat, terutama para pedagang kecil dan ibu rumah tangga, harus beradaptasi dengan sistem baru ini.
Kelancaran proses verifikasi data NIK di pangkalan akan menjadi kunci utama agar tidak terjadi antrean panjang atau bahkan kelangkaan bagi mereka yang benar-benar berhak.
Namun reaksi netizen malah kebalikannya. Bahlil diharapkan netizen melakukan evaluasi dan persiapan atas proses itu.
Bahkan jika masih tidak mampu, netizen menyarankan Bahlil untuk mundur dari jabatannya.