Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti persoalan klasik ibu kota yang tak kunjung selesai, yakni kemacetan.
Ia menyebut, dampak macet di Jakarta dan sekitarnya tidak hanya sebatas mengganggu mobilitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Mengutip studi Bappenas dan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) II pada 2019, Rano menyebut kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun.
Nilai ini setara dengan empat persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jabodetabek atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.
Hal tersebut ia sampaikan dalam apel gabungan tiga pilar yang melibatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan Polri di Silang Monas Sisi Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
"Kalau kemacetan Jakarta kita sudah hafal. Kita tidak bisa nge-blame siapa yang salah segala macam, tapi itu realitanya Jakarta," kata Rano, Rabu (27/8/2025).
Rano menekankan, kolaborasi lintas pihak menjadi kunci pengendalian kemacetan, termasuk dengan pemanfaatan teknologi.
Saat ini, Pemprov DKI tengah mengembangkan sistem pengendalian lalu lintas berbasis kecerdasan buatan atau Intelligent Traffic Control System (ITCS).
Sistem tersebut sudah dipasang di 65 titik dari total 321 persimpangan di Jakarta.
Baca Juga: Bukan Hanya Hujan, Polisi Ungkap Penyebab Macet Jakarta Pagi Hari Ini!
"Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya lewat Mandala Quick Response.
Sistem ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time dengan dukungan Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan CCTV milik Dinas Perhubungan.
"Ke depan, sistem ini akan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya," ucap Rano.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Pemprov DKI juga berencana memperluas jangkauan layanan Transjabodetabek. Rano mengajak masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas sekaligus beralih menggunakan transportasi umum.
"Berusaha mengurangi, walaupun memang tidak mungkin selesai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Karena misalnya kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus kita buka jalurnya. Nah artinya inilah saatnya kita berkolaborasi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Macet Horor TB Simatupang: Pramono Perintahkan Proyek Dikebut 24 Jam, Trotoar Jadi Jalan Darurat
-
DPRD PSI Geram: Jakarta Macet Parah, Ekonomi Terancam! Sindir Gubernur yang Terlena Data
-
Solusi Gubernur Pramono Atasi Macet TB Simatupang: Tutup Tol JORR Tiap Sore, Efektifkah?
-
Dari Hutan hingga Laut, Bagaimana Kekayaan Biodiversitas Bisa Jadi Sumber Ekonomi Berkelanjutan?
-
Bukan Hanya Hujan, Polisi Ungkap Penyebab Macet Jakarta Pagi Hari Ini!
Terpopuler
- Gerbang Polda DIY Dirobohkan Massa Protes Kekerasan Aparat, Demonstran Corat-coret Tembok Markas
- Mahasiswi Tergeletak Bersimbah Darah Dibacok Mahasiswa di UIN Suska Riau
- Setahun Andi Sudirman-Fatmawati Pimpin Sulsel, Pengamat: Kinerja Positif dan Tata Kelola Membaik
- DPR akan Panggil Kajari Batam Buntut Tuntutan Mati ABK Pembawa 2 Ton Sabu, Ada Apa?
- Viral Bocah Beragama Kristen Ikut Salat Tarawih 3 Hari Berurut-turut, Celetukannya Bikin Ngakak
Pilihan
-
Jenazah Alex Noerdin Disalatkan di Masjid Agung Palembang, Ini Suasana Lengkapnya
-
John Tobing Sang Maestro 'Darah Juang' Berpulang, Ini Kisah di Balik Himne Reformasi
-
Pencipta Lagu 'Darah Juang' John Tobing Meninggal Dunia di RSA UGM
-
Hidup Tak Segampang Itu Ferguso! Ilusi Slow Living di Magelang yang Bikin Perantau Gulung Tikar
-
Hujan Gol, Timnas Indonesia Futsal Putri Ditahan Malaysia 4-4 di Piala AFF Futsal 2026
Terkini
-
Dimulai dari Pulomas, Lapangan Padel Bodong di Jakarta Mulai Disegel
-
Pengamat: Sudah Seharusnya Pemprov DKI Tak Beri Izin Lapangan Padel di Pemukiman Sempit
-
Vonis 15 Tahun Kerry Riza Disebut Jadi Alarm Bahaya Bagi Investor dan Direksi BUMN
-
Divonis 15 Tahun Penjara, Putra Riza Chalid Pastikan Banding: Sebut Hakim Abaikan Fakta
-
Geger Pembacokan Mahasiswi UIN Suska, DPR: Tak Bisa Ditoleransi!
-
Langit Jabodetabek Masih Kelam, BMKG Ingatkan Potensi Hujan Lebat dan Angin Kencang Hari Ini
-
Buruh Bersatu Desak Reformasi Total SJSN, Soroti Rendahnya Perlindungan Pekerja
-
Gus Ipul: 869 Ribu Peserta BPJS PBI Aktif Kembali
-
Riva Siahaan Dinilai Tak Nikmati Uang Korupsi: Hakim Bebaskan Uang Pengganti, Blokir Rekening Dibuka
-
Jakarta Darurat Lapangan Padel 'Bodong', 185 Bangunan Tak Berizin Terancam Ditertibkan Satpol PP