Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti persoalan klasik ibu kota yang tak kunjung selesai, yakni kemacetan.
Ia menyebut, dampak macet di Jakarta dan sekitarnya tidak hanya sebatas mengganggu mobilitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Mengutip studi Bappenas dan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) II pada 2019, Rano menyebut kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun.
Nilai ini setara dengan empat persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jabodetabek atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.
Hal tersebut ia sampaikan dalam apel gabungan tiga pilar yang melibatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan Polri di Silang Monas Sisi Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
"Kalau kemacetan Jakarta kita sudah hafal. Kita tidak bisa nge-blame siapa yang salah segala macam, tapi itu realitanya Jakarta," kata Rano, Rabu (27/8/2025).
Rano menekankan, kolaborasi lintas pihak menjadi kunci pengendalian kemacetan, termasuk dengan pemanfaatan teknologi.
Saat ini, Pemprov DKI tengah mengembangkan sistem pengendalian lalu lintas berbasis kecerdasan buatan atau Intelligent Traffic Control System (ITCS).
Sistem tersebut sudah dipasang di 65 titik dari total 321 persimpangan di Jakarta.
Baca Juga: Bukan Hanya Hujan, Polisi Ungkap Penyebab Macet Jakarta Pagi Hari Ini!
"Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya lewat Mandala Quick Response.
Sistem ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time dengan dukungan Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan CCTV milik Dinas Perhubungan.
"Ke depan, sistem ini akan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya," ucap Rano.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Pemprov DKI juga berencana memperluas jangkauan layanan Transjabodetabek. Rano mengajak masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas sekaligus beralih menggunakan transportasi umum.
"Berusaha mengurangi, walaupun memang tidak mungkin selesai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Karena misalnya kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus kita buka jalurnya. Nah artinya inilah saatnya kita berkolaborasi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Macet Horor TB Simatupang: Pramono Perintahkan Proyek Dikebut 24 Jam, Trotoar Jadi Jalan Darurat
-
DPRD PSI Geram: Jakarta Macet Parah, Ekonomi Terancam! Sindir Gubernur yang Terlena Data
-
Solusi Gubernur Pramono Atasi Macet TB Simatupang: Tutup Tol JORR Tiap Sore, Efektifkah?
-
Dari Hutan hingga Laut, Bagaimana Kekayaan Biodiversitas Bisa Jadi Sumber Ekonomi Berkelanjutan?
-
Bukan Hanya Hujan, Polisi Ungkap Penyebab Macet Jakarta Pagi Hari Ini!
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Dirjen Imigrasi Copot Pejabat Terkait Pungli Batam, Buka Peluang Proses Pidana
-
Formappi Soal Permintaan RDPU Kasus Korupsi Minyak Mentah: Komisi III Bukan Tempat Uji Hukum!
-
Cak Imin Dorong Koperasi Merah Putih Siap Bersaing di Tengah Kebuntuan Global
-
Survei Poltracking: Kepercayaan Publik pada Prabowo-Gibran Tembus 75,1 Persen
-
Golkar Bukan Milik Satu Keluarga! Bahlil Ingatkan Kader Tak Saling Singkirkan karena Beda Pilihan
-
MKD DPR Panggil Aboe Bakar Besok Soal Isu Ulama Madura di Pusaran Narkoba
-
Kemhan Luruskan Kabar 'Akses Udara Tanpa Izin' Militer AS: Itu Masih Pembahasan, Jangan Terprovokasi
-
Mendagri Tegaskan Dana Otsus dan Dana Keistimewaan Harus Beri Manfaat Nyata bagi Masyarakat
-
Mendagri Pastikan Pengawasan Diperketat, Pemanfaatan Dana Otsus Lebih Optimal
-
Diplomasi 'Sahabat' di Kremlin: Putin Puji Prabowo, Indonesia Tancap Gas Perkuat Ekonomi dan Energi