Suara.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menyoroti persoalan klasik ibu kota yang tak kunjung selesai, yakni kemacetan.
Ia menyebut, dampak macet di Jakarta dan sekitarnya tidak hanya sebatas mengganggu mobilitas, tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi hingga triliunan rupiah setiap tahunnya.
Mengutip studi Bappenas dan Jabodetabek Urban Transportation Policy Integration (JUTPI) II pada 2019, Rano menyebut kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek mencapai Rp100 triliun per tahun.
Nilai ini setara dengan empat persen Produk Domestik Bruto (PDB) Jabodetabek atau enam kali biaya pembangunan MRT fase pertama.
Hal tersebut ia sampaikan dalam apel gabungan tiga pilar yang melibatkan jajaran Pemprov DKI Jakarta, TNI, dan Polri di Silang Monas Sisi Selatan, Gambir, Jakarta Pusat.
"Kalau kemacetan Jakarta kita sudah hafal. Kita tidak bisa nge-blame siapa yang salah segala macam, tapi itu realitanya Jakarta," kata Rano, Rabu (27/8/2025).
Rano menekankan, kolaborasi lintas pihak menjadi kunci pengendalian kemacetan, termasuk dengan pemanfaatan teknologi.
Saat ini, Pemprov DKI tengah mengembangkan sistem pengendalian lalu lintas berbasis kecerdasan buatan atau Intelligent Traffic Control System (ITCS).
Sistem tersebut sudah dipasang di 65 titik dari total 321 persimpangan di Jakarta.
Baca Juga: Bukan Hanya Hujan, Polisi Ungkap Penyebab Macet Jakarta Pagi Hari Ini!
"Sistem ini membuktikan mampu menurunkan waktu tunggu kendaraan hingga 15-20 persen, sekaligus menjadi basis pengawasan pajak kendaraan dan emisi," ujarnya.
Selain itu, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Polda Metro Jaya lewat Mandala Quick Response.
Sistem ini memungkinkan pemantauan lalu lintas secara real-time dengan dukungan Geographic Information System (GIS) yang terintegrasi dengan CCTV milik Dinas Perhubungan.
"Ke depan, sistem ini akan diperluas agar semakin banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya," ucap Rano.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Pemprov DKI juga berencana memperluas jangkauan layanan Transjabodetabek. Rano mengajak masyarakat untuk lebih disiplin berlalu lintas sekaligus beralih menggunakan transportasi umum.
"Berusaha mengurangi, walaupun memang tidak mungkin selesai dalam waktu 5 atau 10 tahun. Karena misalnya kalau kita ingin membuka jalur Transjabodetabek, artinya wilayah setempat harus kita buka jalurnya. Nah artinya inilah saatnya kita berkolaborasi," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Macet Horor TB Simatupang: Pramono Perintahkan Proyek Dikebut 24 Jam, Trotoar Jadi Jalan Darurat
-
DPRD PSI Geram: Jakarta Macet Parah, Ekonomi Terancam! Sindir Gubernur yang Terlena Data
-
Solusi Gubernur Pramono Atasi Macet TB Simatupang: Tutup Tol JORR Tiap Sore, Efektifkah?
-
Dari Hutan hingga Laut, Bagaimana Kekayaan Biodiversitas Bisa Jadi Sumber Ekonomi Berkelanjutan?
-
Bukan Hanya Hujan, Polisi Ungkap Penyebab Macet Jakarta Pagi Hari Ini!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Matic untuk Keluarga yang Irit BBM dan Murah Perawatan
- 58 Kode Redeem FF Terbaru Aktif November 2025: Ada Item Digimon, Diamond, dan Skin
- 5 Rekomendasi Mobil Kecil Matic Mirip Honda Brio untuk Wanita
- Liverpool Pecat Arne Slot, Giovanni van Bronckhorst Latih Timnas Indonesia?
- 5 Sunscreen Wardah Untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Atasi Tanda Penuaan
Pilihan
-
Trofi Piala Dunia Hilang 7 Hari di Siang Bolong, Misteri 59 Tahun yang Tak Pernah Tuntas
-
16 Tahun Disimpan Rapat: Kisah Pilu RR Korban Pelecehan Seksual di Kantor PLN
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Makin Pedas
-
FIFA Atur Ulang Undian Piala Dunia 2026: 4 Tim Unggulan Dipastikan Tak Segrup
-
Pengusaha Sebut Ketidakpastian Penetapan UMP Bikin Investor Asing Kabur
Terkini
-
Kapan Bahasa Portugis Diajarkan di Sekolah? Ini Jawaban Mendikdasmen
-
Geram Legislator Senayan Soal Bandara PT IMIP Beroperasi Tanpa Libatkan Negara: Kedaulatan Terancam!
-
Wamenkes Dante: Sistem Rujukan BPJS Tak Lagi Berjenjang, Pembayaran Klaim Disesuaikan Kompetensi RS
-
Pemprov DKI Gagas LPDP Jakarta, Siap Biayai Warga Kuliah S2-S3 hingga Luar Negeri
-
Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Picu Sorotan, Komisi III DPR Warning Penegak Hukum
-
Ira Puspadewi Cs Dapat Rehabilitasi dari Prabowo, Eks Penyidik KPK: Tamparan Penegak Hukum
-
Heboh Bandara 'Ilegal' di Morowali, Benarkah Diresmikan Jokowi? Fakta Dua Bandara Terungkap
-
TKI Asal Temanggung Hilang Selama 20 Tahun di Malaysia, Ahmad Luthfi Pastikan Kondisinya Aman
-
Drama Berujung Rehabilitasi, 7 Fakta Mengejutkan Kasus Korupsi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi
-
DPRD DKI Soroti Gaji Guru Swasta di Jakarta: Jauh di Bawah UMP!