- Kebijakan pemberian relaksasi maupun insentif pajak tidak akan berdampak buruk pada penerimaan daerah
- Pemprov mengeklaim target penerimaan pajak juga tidak diturunkan
- Kebijakan relaksasi atau insentif sudah melalui kajian teknis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan kebijakan pemberian relaksasi maupun insentif pajak yang kerap diberikan Gubernur Pramono Anung tahun ini tidak akan berdampak buruk pada penerimaan daerah.
Bahkan, Pemprov mengeklaim target penerimaan pajak juga tidak diturunkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati menjelaskan, setiap kebijakan relaksasi atau insentif yang digulirkan sudah melalui kajian teknis.
Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak pernah serta-merta mengurangi target hanya karena adanya potongan atau keringanan pajak.
"Terkait dengan relaksasi pajak, apakah ini akan berdampak pada target? Tentu saja tidak," ujar Lusiana kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).
Menurut Lusiana, pemberian insentif ini justru menjadi strategi pemerintah daerah untuk menjaga kepatuhan wajib pajak.
Dengan adanya skema keringanan tertentu, masyarakat terdorong untuk melaksanakan kewajiban mereka tepat waktu.
Hal ini pada akhirnya memberi kontribusi positif terhadap realisasi pendapatan daerah.
Ia menambahkan, Bapenda DKI selalu memperhitungkan potensi tax expenditure atau pengeluaran pajak ketika memutuskan kebijakan insentif.
Baca Juga: Pramono Minta Disdik DKI Perketat Pengawasan, Cegah Pelajar Ikut Demo di Jakarta
Hal itu dilakukan agar setiap potongan yang diberikan tidak merusak struktur penerimaan, melainkan tetap terukur.
"Jadi tetap upaya yang kita lakukan dengan adanya perbicaraan relaksasi atau insentif, dan kami di dalam menentukan berapa besarannya sudah berdasarkan kajian dan tidak berdampak terhadap penurunan target yang ada," kata Lusiana.
Dengan demikian, kata Lusiana, meskipun diskon pajak diberikan, target penerimaan tetap bisa dikejar sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025.
“Kami di dalam menentukan berapa besarannya sudah berdasarkan kajian,” ungkapnya.
Pramono Anung sebelumnya mengatakan, basis pajak ibu kota masih cukup kuat untuk mengakomodasi program diskon.
“Sebenarnya pajak di Jakarta itu bagus banget, kurang lebih 14–15 persen di atas pajak nasional,” kata Pramono.
Berita Terkait
-
Yenny Wahid Bakal Tolak jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI, Ini Alasannya
-
Anak Gus Dur ke Balai Kota Pakai Atribut Bajak Laut One Piece: Nggak Usah Takut, Ini Cuma Kartun!
-
Wacana Ragunan Buka Malam, DPRD Ultimatum Pramono Anung: Jangan Mimpi Naikkan Harga Tiket!
-
DPRD PSI Geram: Jakarta Macet Parah, Ekonomi Terancam! Sindir Gubernur yang Terlena Data
-
Pramono Pede Berantas Copet dan Premanisme di Pasar, Begini Caranya
Terpopuler
- 8 Sepatu Skechers Diskon hingga 50% di Sports Station, Mulai Rp300 Ribuan!
- Cek Fakta: Jokowi Resmikan Bandara IMIP Morowali?
- Ramalan Shio Besok 29 November 2025, Siapa yang Paling Hoki di Akhir Pekan?
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70 Persen di Foot Locker
- 3 Rekomendasi Sepatu Lari Hoka Terbaik Diskon 70 Persen di Foot Locker
Pilihan
-
OJK Selidiki Dugaan Mirae Asset Sekuritas Lenyapkan Dana Nasabah Rp71 Miliar
-
Pasaman: Dari Kota Suci ke Zona Rawan Bencana, Apa Kita Sudah Diperingatkan Sejak Lama?
-
Jejak Sunyi Menjaga Tradisi: Napas Panjang Para Perajin Blangkon di Godean Sleman
-
Sambut Ide Pramono, LRT Jakarta Bahas Wacana Penyambungan Rel ke PIK
-
Penjarahan Beras di Gudang Bulog Sumut, Ini Alasan Mengejutkan dari Pengamat
Terkini
-
IDAI Ingatkan: Dalam Situasi Bencana, Kesehatan Fisik hingga Mental Anak Harus Jadi Prioritas
-
Perempuan yang Dorong Petugas hingga Nyaris Tersambar KRL Ternyata ODGJ
-
Saat Pesisir Tergerus, Bagaimana Karbon Biru Bisa Jadi Sumber Pemulihan dan Penghidupan Warga?
-
DPR Desak Status Bencana Nasional: Pemerintah Daerah Lumpuh, Sumatera Butuh Penanganan Total
-
442 Orang Tewas, Pemerintah Masih Enggan Naikkan Status Sumatra Jadi Bencana Nasional
-
KPK Sita Senpi dari Kontraktor Proyek Reog, Terkait Korupsi Bupati Sugiri Sancoko?
-
Pagi Mencekam di Cilincing: Kepala Sekolah SMP Syahid 2 Tewas Tergantung, Ujian Siswa Ditunda
-
Kemensos Gelontorkan Rp19 Miliar Atasi Banjir 3 Provinsi Sumatera
-
Truk Seruduk Halte Mambo, Layanan Transjakarta Koridor 10 dan 12 Sempat Dialihkan
-
Intensif Lakukan Penggeledahan untuk Kasus Ponorogo, KPK Amankan Dokumen hingga Senjata Api