- Kebijakan pemberian relaksasi maupun insentif pajak tidak akan berdampak buruk pada penerimaan daerah
- Pemprov mengeklaim target penerimaan pajak juga tidak diturunkan
- Kebijakan relaksasi atau insentif sudah melalui kajian teknis
Suara.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan kebijakan pemberian relaksasi maupun insentif pajak yang kerap diberikan Gubernur Pramono Anung tahun ini tidak akan berdampak buruk pada penerimaan daerah.
Bahkan, Pemprov mengeklaim target penerimaan pajak juga tidak diturunkan.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati menjelaskan, setiap kebijakan relaksasi atau insentif yang digulirkan sudah melalui kajian teknis.
Ia menegaskan, Pemprov DKI tidak pernah serta-merta mengurangi target hanya karena adanya potongan atau keringanan pajak.
"Terkait dengan relaksasi pajak, apakah ini akan berdampak pada target? Tentu saja tidak," ujar Lusiana kepada wartawan, Kamis (28/8/2025).
Menurut Lusiana, pemberian insentif ini justru menjadi strategi pemerintah daerah untuk menjaga kepatuhan wajib pajak.
Dengan adanya skema keringanan tertentu, masyarakat terdorong untuk melaksanakan kewajiban mereka tepat waktu.
Hal ini pada akhirnya memberi kontribusi positif terhadap realisasi pendapatan daerah.
Ia menambahkan, Bapenda DKI selalu memperhitungkan potensi tax expenditure atau pengeluaran pajak ketika memutuskan kebijakan insentif.
Baca Juga: Pramono Minta Disdik DKI Perketat Pengawasan, Cegah Pelajar Ikut Demo di Jakarta
Hal itu dilakukan agar setiap potongan yang diberikan tidak merusak struktur penerimaan, melainkan tetap terukur.
"Jadi tetap upaya yang kita lakukan dengan adanya perbicaraan relaksasi atau insentif, dan kami di dalam menentukan berapa besarannya sudah berdasarkan kajian dan tidak berdampak terhadap penurunan target yang ada," kata Lusiana.
Dengan demikian, kata Lusiana, meskipun diskon pajak diberikan, target penerimaan tetap bisa dikejar sesuai yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2025.
“Kami di dalam menentukan berapa besarannya sudah berdasarkan kajian,” ungkapnya.
Pramono Anung sebelumnya mengatakan, basis pajak ibu kota masih cukup kuat untuk mengakomodasi program diskon.
“Sebenarnya pajak di Jakarta itu bagus banget, kurang lebih 14–15 persen di atas pajak nasional,” kata Pramono.
Berita Terkait
-
Yenny Wahid Bakal Tolak jika Ditawari Jabatan Komisaris BUMD DKI, Ini Alasannya
-
Anak Gus Dur ke Balai Kota Pakai Atribut Bajak Laut One Piece: Nggak Usah Takut, Ini Cuma Kartun!
-
Wacana Ragunan Buka Malam, DPRD Ultimatum Pramono Anung: Jangan Mimpi Naikkan Harga Tiket!
-
DPRD PSI Geram: Jakarta Macet Parah, Ekonomi Terancam! Sindir Gubernur yang Terlena Data
-
Pramono Pede Berantas Copet dan Premanisme di Pasar, Begini Caranya
Terpopuler
- 7 SD Swasta Terbaik di Palembang dan Estimasi Biayanya, Panduan Lengkap Orang Tua 2026
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- Aksi Kritik Gubernur Rudy Mas'ud 21 April, Massa Diminta Tak Tutup Jalan Umum
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
Pilihan
-
Purbaya Copot Febrio dan Luky dari Dirjen Kemenkeu
-
Heboh! Gara-gara Putar Balik, Sopir Truk Ini Kena Tilang Polisi Rp 22 Juta
-
Bukan Hoaks! 9 Warga Papua Termasuk Balita Tewas Ditembak saat Operasi Militer TNI
-
Harga Pangan Hari Ini Naik, Cabai dan Minyak Goreng Meroket
-
Perang AS vs Iran: Trump Perpanjang Gencatan Senjata Tanpa Batas Waktu
Terkini
-
Seskab Teddy: Cuma 5 Km dari Kantor Saya Ternyata Banyak Anak-anak Tidak Pernah Sekolah
-
6 Minggu 'Menghilang', Kemana Mojtaba Khamenei?
-
Bidik Status Sister City, Jakarta Bakal Contek Kecanggihan Teknologi Shenzhen
-
Dua Kapal Tanker Pertamina Masih di Selat Hormuz, Apa Hambatan dalam Proses Negosiasi?
-
IRGC Tangkap 2 Kapal di Sekitar Perairan Iran, Alasannya Bikin Kaget
-
Italia Desak Gencatan Senjata dan Pembukaan Selat Hormuz
-
Ungkap Alasan Polisikan Saiful Mujani, Relawan Prabowo: Narasi Makar Ganggu Kerja Presiden!
-
4 Bulan Tanpa Kejelasan, Korban Akademi Kripto Desak Polda Metro Segera Periksa Timothy Ronald
-
Tentara Israel Blokade Jalan Sekolah di Umm al-Khair Menghambat Hak Pendidikan Siswa Palestina
-
KPK Duga Sudewo Terima Fee Proyek DJKA Lewat Orang Kepercayaannya