Suara.com - Badai politik yang menumbangkan sejumlah anggota dewan ternyata belum berakhir. Setelah NasDem memecat Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, serta partai lain melakukan evaluasi, kini "spotlight" panas publik bergeser dan menyorot tajam ke markas PDI Perjuangan (PDIP).
Satu nama kini menjadi target utama di media sosial ialah Deddy Sitorus.
Publik secara terbuka mempertanyakan mengapa kader PDIP tersebut masih aman di posisinya, padahal ia juga dianggap telah "melukai hati rakyat" dengan pernyataan yang dinilai arogan.
Kemarahan publik terhadap Deddy Sitorus dipicu oleh pernyataannya yang dianggap merendahkan dan tidak sebanding dengan rakyat biasa.
Dalam sebuah forum atau unggahan media sosial, ia diduga melontarkan kalimat yang menyiratkan superioritasnya sebagai pejabat di atas "rakyat jelata".
Pernyataan ini, di tengah situasi di mana rakyat sedang berjuang dan menuntut empati, menjadi bensin yang menyulut api. Di platform X (dulu Twitter), seruan untuk menindak Deddy Sitorus menggema keras.
"Aspirasi rakyat yg mana yg anda dengar dan laksanakan buk? Kenapa @deddysitorus tidak anda pecat seperti partai2 lain? Dia juga melukai hati rakyat Lo yg menganggap dirinya tidak layak dibandingkan dengan rakyat jelata," cuit seorang pengguna, yang diamini oleh ribuan lainnya.
Standar Baru Telah Ditetapkan, PDIP Diuji Konsistensinya
Langkah cepat yang diambil NasDem, Gerindra, dan partai lainnya dalam merespons kemarahan publik secara tidak langsung telah menciptakan sebuah standar baru dalam akuntabilitas politik.
Baca Juga: Rumah Dijarah, Ahmad Sahroni Sindir Tetangga yang Lupa Kebaikannya
Publik kini menuntut perlakuan yang sama rata bagi semua partai tanpa terkecuali.
PDIP, sebagai partai pemenang pemilu dengan jargon "partai wong cilik" (partai rakyat kecil), kini berada di bawah tekanan.
Diamnya PDIP dalam kasus Deddy Sitorus dianggap sebagai sebuah inkonsistensi yang ironis. Publik melihatnya sebagai standar ganda yakni garang pada lawan politik, namun lembek pada kader sendiri yang bersalah.
Jika Memecat Deddy Sitorus, maka partai akan dianggap responsif terhadap suara rakyat dan konsisten.
Namun, ini juga bisa dilihat sebagai tindakan reaktif karena tekanan publik, bukan dari kesadaran internal.
Jika mempertahankan Deddy Sitorus maka PDIP berisiko dicap sebagai partai yang arogan, tidak mendengar kritik, dan melindungi kadernya yang telah melukai perasaan publik. Citra sebagai "partai wong cilik" bisa luntur seketika.
Berita Terkait
-
Rumah Dijarah, Ahmad Sahroni Sindir Tetangga yang Lupa Kebaikannya
-
Kontroversi Tunjangan Dewan, Adies Kadir Dinonaktifkan dari Anggota DPR! Ini Alasan Golkar
-
Kulkas Nafa Urbach Tak Ikut Dijarah, Ternyata Rumah Mantan Suami?
-
Sahroni & Nafa Dinonaktifkan Nasdem, Warganet: HP Aja Bisa Dinonaktifkan
-
Sinyal Keras dari Istana: Prabowo Sebut Ada Gejala Makar, Perintahkan Aparat Tindak Tegas
Terpopuler
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- 5 Sampo Penghitam Rambut yang Tahan Lama, Solusi Praktis Tutupi Uban
- 5 Mobil Nissan Bekas yang Jarang Rewel untuk Pemakaian Jangka Panjang
- 4 Bedak Wardah Terbaik untuk Usia 50 Tahun ke Atas, Bantu Samarkan Kerutan
- Bukan Sekadar Wacana, Bupati Bogor Siapkan Anggaran Pembebasan Jalur Khusus Tambang Tahun Ini
Pilihan
-
John Herdman Termotivasi Memenangi Piala AFF 2026, Tapi...
-
Purbaya Sebut Bisnis Sektor Media Cerah: Saham DIGI, TMPO, dan VIVA Langsung Ceria
-
Dari 'Kargo Gelap' Garuda ke Nakhoda Humpuss: Kembalinya Ari Askhara di Imperium Tommy Soeharto
-
Tanpa Bintang Eropa, Inilah Wajah Baru Timnas Indonesia Era John Herdman di Piala AFF 2026
-
Hari Ini Ngacir 8 Persen, Saham DIGI Telah Terbang 184 Persen
Terkini
-
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak ke KPAI Melonjak, Identitas 66 Persen Pelaku Tidak Diungkap
-
Antisipasi Banjir, Pemprov DKI Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca Hingga 22 Januari
-
Hirup Udara Bebas, Laras Faizati Ingin Ziarah ke Makam Ayah Hingga Main ke Mal
-
Pakar Hukum Sebut Pilkada Lewat DPRD Suburkan Oligarki dan Renggut Kedaulatan Rakyat
-
Mendagri Pimpin Rakor Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra
-
DPRD DKI Pastikan Tiang Monorel Rasuna Said Kembali ke Adhi Karya usai Dibongkar Pemprov
-
Laras Faizati Divonis Bersalah Tapi Bebas, Bivitri: Ini Bukan Putusan Demokratis
-
Prabowo Diprediksi Reshuffle Usai Evaluasi saat Retret, Siapa saja Menteri Layak Diganti?
-
Soal Vonis Laras Faizati, Ketua Komisi III DPR Sebut Bukti Manfaat Nyata KUHP dan KUHAP Baru
-
Prabowo Naikkan Anggaran Riset 50 Persen Jadi Rp12 Triliun, Fokus pada Swasembada Pangan dan Energi