- PDIP belum beri sanksi tegas ke Deddy Sitorus
- Pengamat dorong PAW, bukan sekadar nonaktifkan
- Publik desak DPR dan partai tunjukkan perubahan nyata
Suara.com - Pengamat politik Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto menyoroti sikap PDI-Perjuangan (PDIP) yang tak kunjung menjatuhi sanksi pada kadernya, Deddy Sitorus setelah dianggap sebagai salah satu pemicu unjuk rasa besar-besaran atas pernyataannya.
Menurut Agus, seharusnya PDI-Perjuangan memberi sanksi berupa pergantian antar waktu (PAW) terhadap Deddy.
Sejauh ini, sejumlah partai telah menjatuhi sanksi berupa penonaktifan kepada kader yang jadi sasaran kemarahan publik.
Meski demikian, ia menilai sanksi ini tak cukup dan partai harus menghukum dengan menunjuk PAW.
"Kalau itu bagian dari respon partai seharusnya ya dilakukan pergantian antar waktu, bukan dinonaktifkan ya. Kan dinonaktifkan itu kan baru dinonaktifkan dalam pengertian tidak bekerja. Untuk penjelasan lebih lanjut, apakah itu akan diganti antar waktu sehingga yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPR diganti oleh anggota DPR yang lain," beber Agus kepada wartawan, Selasa (2/9/2025).
Diketahui, sikap sejumlah anggota DPR RI yang belakangan menuai kritik publik.
Nama-nama seperti Ahmad Syahroni (NasDem), Eko Patrio (PAN), Uya Kuya (PAN), Deddy Sitorus (PDI-P), hingga Nafa Urbach (NasDem) masuk dalam sorotan karena dianggap kerap melontarkan pernyataan arogan.
Agus mengakui, keputusan partai menonaktifkan kader yang bermasalah merupakan bentuk respons positif.
Namun, publik menilai langkah tersebut belum menyentuh substansi karena tidak jelas apakah berujung pada PAW atau hanya sebatas peringatan.
Baca Juga: Dikejar Pertanyaan Soal PAW, Begini Reaksi Elite Pimpinan Partai Politik di Istana
"Kalau itu (mengundurkan diri atau tidak) itu persoalan rasa ya. Soal bagaimana sensitifitas melihat suasana dan kebatinan masyarakat. Kalau dinonaktifkan itu tergantung mekanisme yang ada di partai," jelas Agus.
Khusus menyangkut Deddy Sitorus, yang hingga kini belum dijatuhi sanksi oleh PDI-P, Agus menilai penyelesaiannya bergantung pada mekanisme internal partai banteng moncong putih.
Ia menekankan pentingnya sensitifitas politik dalam membaca keresahan masyarakat.
Lebih lanjut, Agus menilai yang terpenting bagi anggota DPR yang menuai kritik adalah melakukan introspeksi.
"Menurut saya sepanjang mereka bisa memperbaiki diri, kemudian bisa mengubah diri dan menjadikan kasus ini sebagai pelajaran. Buat saya yang penting sih melakukan perubahan," katanya.
Ia menegaskan, solusi bukan sekadar mundur dari jabatan, melainkan menunjukkan perubahan sikap yang nyata agar kepercayaan masyarakat terhadap DPR dapat pulih.
Berita Terkait
-
Ahok Tegur Legislator PDIP Gegara Diam soal Kenaikan Gaji Anggota DPR
-
'Banteng Dibersihkan': Pacul Tumbang, 'Raja Daerah' Mana Target Mega Selanjutnya?
-
Tahta Bambang Pacul di Jateng Runtuh Usai 'Sentilan' Pedas Megawati
-
Ultimatum Jenderal PDIP ke Calon Hakim MK: Ingat, Bapak Dipilih DPR, Jangan Hantam Kami!
-
Kembali Jabat Sekjen PDIP, Hasto Ungkap Pesan Megawati dan Spiritualitas yang Lahir di Rutan KPK
Terpopuler
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
- Mengintip Rekam Jejak Akira Nishino, Calon Kuat Pelatih Timnas Indonesia
- 7 Mobil Keluarga 7 Seater Seharga Kawasaki Ninja yang Irit dan Nyaman
- Link Download Logo Hari Santri 2025 Beserta Makna dan Tema
- Baru 2 Bulan Nikah, Clara Shinta Menyerah Pertahankan Rumah Tangga
Pilihan
-
Prabowo Isyaratkan Maung MV3 Kurang Nyaman untuk Mobil Kepresidenan, Akui Kangen Naik Alphard
-
Suara.com Raih Penghargaan Media Brand Awards 2025 dari SPS
-
Uang Bansos Dipakai untuk Judi Online, Sengaja atau Penyalahgunaan NIK?
-
Dedi Mulyadi Tantang Purbaya Soal Dana APBD Rp4,17 Triliun Parkir di Bank
-
Pembelaan Memalukan Alex Pastoor, Pandai Bersilat Lidah Tutupi Kebobrokan
Terkini
-
Kesehatan Jadi Tameng? KPK Ungkap Alasan Belum Tahan Kusnadi di Kasus Korupsi Dana Hibah Jatim
-
9 TPU di Jakarta Selatan Penuh, Sistem Makam Tumpang Jadi Solusi Utama
-
Meme Bahlil Makin Menjadi-jadi Usai Diancam UU ITE, Underbow Golkar Polisikan Sejumlah Akun Medsos
-
Tepis Tudingan Menkeu Purbaya Dana 'Nganggur', KDM Tak Sudi jika Dikubuli Anak Buah: Saya Pecat!
-
Profil Kontras Heri Gunawan: Politisi Gerindra Pro-Rakyat, Diduga Korupsi CSR BI, Beri Mobil Mewah
-
Nekat Gugurkan Kandungan 8 Bulan Demi Pekerjaan, Wanita di Bekasi Ditangkap Polisi
-
Babak Baru Korupsi Dana CSR BI, KPK Sita Mobil Staf Ahli Anggota DPR Heri Gunawan
-
Meski Hampir Rampung, Istana Ogah Buru-buru Terbitkan Perpres MBG
-
Belum Tahan Eks Ketua DPRD Jatim Kusnadi karena Alasan Sakit, KPK: Sakitnya Menular atau Tidak?
-
Istana Beri Sinyal Mobil Nasional Masuk PSN, Danantara Siap Jalankan Proyek?