Mantan Intelijen Kuliti Teror Politik: Penjarahan Rumah Demi Bungkam DPR?

Suara.com - Aksi brutal penjarahan dan perusakan yang menyasar kediaman sejumlah anggota DPR dan menteri bukan lagi sekadar kriminalitas biasa.

Mantan Intelijen Negara, Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, membongkar skenario mengerikan di baliknya, menyebutnya sebagai bentuk "terorisme politik" yang terkoordinasi.

Dalam analisisnya melalui podcast Forum Keadilan TV, Sri Radjasa menegaskan bahwa target serangan yang menyasar figur-figur vokal seperti Ahmad Sahroni, Uya Kuya, dan Eko Patrio, hingga rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani, memiliki satu tujuan utama: mengirim pesan ancaman berdarah dingin.

Menurutnya, operasi ini dirancang secara sistematis untuk menciptakan efek gentar dan membungkam nyali para wakil rakyat di Senayan.

Tujuannya adalah untuk memblokade segala upaya penyelidikan hukum terhadap kasus-kasus yang diduga melibatkan mantan presiden.

"Perusakan rumah anggota DPR sebagai bentuk terorisme politik untuk menakut-nakuti DPR agar tidak mengusut kasus-kasus Jokowi," ujar Sri Radjasa dengan lugas dikutip pada Rabu (3/9/2025).

Pernyataan ini secara langsung mengaitkan gelombang teror fisik tersebut dengan agenda politik yang lebih besar.

Aksi penjarahan itu, menurutnya, bukan motif ekonomi, melainkan instrumen intimidasi untuk memastikan lingkaran kekuasaan lama tetap tak tersentuh oleh hukum di era pemerintahan baru.

Sri Radjasa menambahkan bahwa serangkaian teror ini adalah bagian dari "operasi garis dalam" yang lebih luas, sebuah strategi intelijen untuk menghancurkan dari dalam.

Baca Juga: Jusuf Hamka Ungkap Uya Kuya Sempat Tidak Bisa Makan Usai Rumah Dijarah Massa: Kepikiran Pak

Dengan menebar ketakutan di jantung legislatif, para dalang di balik operasi ini berharap dapat melumpuhkan fungsi pengawasan DPR dan menciptakan kekacauan politik.

Klaim ini menempatkan insiden penjarahan rumah Ahmad Sahroni, Uya Kuya, Eko Patrio, dan bahkan seorang menteri kunci seperti Sri Mulyani, dalam bingkai yang jauh lebih serius.

Ini bukan lagi soal vandalisme atau perampokan, melainkan sebuah ancaman nyata terhadap pilar demokrasi yang dijalankan oleh sebuah kekuatan terorganisir untuk melindungi kepentingan politik tertentu. Aksi ini adalah sinyal bahwa siapa pun yang mencoba mengusik masa lalu akan berhadapan dengan teror.