Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial atau bansos non-tunai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada bulan ini. Sistem baru ini diklaim akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran karena memanfaatkan teknologi dalam pendataan dan distribusi ke masyarakat.
"Sistem ini bukan lagi orang ketemu orang. Kalau orang ketemu orang itu kan kadang-kadang ada biasnya. Tapi kalau teknologi yang memilih itu pasti akan lebih objektif. Jadi unsur subjektifnya akan semakin hilang," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Digitalisasi bansos ini rencananya akan diberlakukan secara nasional. Gus Ipul mengakui bahwa penggunaan teknologi ini bukan berarti tanpa kendala, terutama di daerah yang mungkin masih terkendala jaringan internet. Oleh sebab itu, peran pendamping keluarga harapan atau PKH akan sangat diperlukan untuk membantu masyarakat.
"Misalnya ada masyarakat yang belum bisa menggunakan smartphone. Itu nanti akan dibantu oleh pendamping-pendamping PKH, yang dibantu oleh staf-staf kelurahan. Jadi nanti akan didampingi," ujarnya.
Digitalisasi bansos dilakukan melalui sistem payment ID oleh Bank Indonesia, dikoordinasikan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini memungkinkan setiap penerima bansos memiliki identitas pembayaran khusus yang terhubung langsung dengan sistem perbankan.
Bantuan dapat digunakan untuk mengambil bansos berupa sembako dengan verifikasi melalui kode atau barcode tertentu.
Klaim Digitalisasi Bansos Hemat Rp500 Triliun
Sebelumnya, Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan bahwa program digitalisasi bansos akan membawa dampak masif terhadap keuangan negara.
Ia memperkirakan, bila distribusi bansos, subsidi, hingga cash transfer dilakukan tepat sasaran, uang negara bisa dihemat hingga lebih dari Rp500 triliun.
Baca Juga: Rakyat Masih Demo, Gus Ipul Ungkap Prabowo Tak Tinggalkan Arahan Khusus ke Kabinet Sebelum ke China
"Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. [Bila] Semua itu betul-betul targeted," kata Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8).
Luhut menambahkan, bansos yang dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3-0,4 persen, sebuah angka yang signifikan.
Pemerintah secara resmi telah memulai pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).
Program perdana ini akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
-
Dampingi Presiden, Bahlil Ungkap BBM hingga Listrik di Sumbar Tertangani Pasca-Bencana
-
UPDATE Klasemen SEA Games 2025: Indonesia Selangkah Lagi Kunci Runner-up
-
6 Mobil Bekas Paling Cocok untuk Wanita: Lincah, Irit, dan Punya Bagasi Cukup
Terkini
-
Bantah Tudingan Pemerintah Lambat, Seskab Teddy: Kami Sudah Bergerak di Detik Pertama Tanpa Kamera
-
Jelang Mudik Nataru, Pelabuhan Bakauheni Mulai Dipadati Pemudik
-
Bupati Bekasi Diciduk KPK, Pesta Suap Proyek Terbongkar di Pengujung Tahun?
-
KPK Ungkap Ada Pihak yang Berupaya Melarikan Diri pada OTT di Kalsel
-
Mengapa Cara Prabowo Tangani Bencana Begitu Beda dengan Zaman SBY? Ini Perbandingannya
-
Anak SD Diduga Bunuh Ibu di Medan: Kejanggalan Kasus dan Mengapa Polisi Sangat Berhati-hati
-
OTT KPK di Bekasi: Bupati Ade Kuswara Diduga Terima Suap Proyek
-
Roy Suryo Klaim Ijazah Jokowi Tetap Palsu Usai Gelar Perkara Khusus
-
KPK Sebut Tak Targetkan 3 OTT Dalam Sehari: Transaksi Terjadi Bersamaan
-
Penanganan Bencana Sumatra Masuki Fase Transisi, Pembangunan Hunian Dikebut