Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) mulai melakukan uji coba digitalisasi bantuan sosial atau bansos non-tunai di Banyuwangi, Jawa Timur, pada bulan ini. Sistem baru ini diklaim akan membuat penyaluran bansos lebih tepat sasaran karena memanfaatkan teknologi dalam pendataan dan distribusi ke masyarakat.
"Sistem ini bukan lagi orang ketemu orang. Kalau orang ketemu orang itu kan kadang-kadang ada biasnya. Tapi kalau teknologi yang memilih itu pasti akan lebih objektif. Jadi unsur subjektifnya akan semakin hilang," kata Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Jakarta, Rabu (3/9/2025).
Digitalisasi bansos ini rencananya akan diberlakukan secara nasional. Gus Ipul mengakui bahwa penggunaan teknologi ini bukan berarti tanpa kendala, terutama di daerah yang mungkin masih terkendala jaringan internet. Oleh sebab itu, peran pendamping keluarga harapan atau PKH akan sangat diperlukan untuk membantu masyarakat.
"Misalnya ada masyarakat yang belum bisa menggunakan smartphone. Itu nanti akan dibantu oleh pendamping-pendamping PKH, yang dibantu oleh staf-staf kelurahan. Jadi nanti akan didampingi," ujarnya.
Digitalisasi bansos dilakukan melalui sistem payment ID oleh Bank Indonesia, dikoordinasikan bersama Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Sistem ini memungkinkan setiap penerima bansos memiliki identitas pembayaran khusus yang terhubung langsung dengan sistem perbankan.
Bantuan dapat digunakan untuk mengambil bansos berupa sembako dengan verifikasi melalui kode atau barcode tertentu.
Klaim Digitalisasi Bansos Hemat Rp500 Triliun
Sebelumnya, Ketua DEN sekaligus Ketua Komite Reformasi Digital, Luhut Binsar Pandjaitan, menyebutkan bahwa program digitalisasi bansos akan membawa dampak masif terhadap keuangan negara.
Ia memperkirakan, bila distribusi bansos, subsidi, hingga cash transfer dilakukan tepat sasaran, uang negara bisa dihemat hingga lebih dari Rp500 triliun.
Baca Juga: Rakyat Masih Demo, Gus Ipul Ungkap Prabowo Tak Tinggalkan Arahan Khusus ke Kabinet Sebelum ke China
"Kita akan menghemat Rp500 triliun lebih, misalnya itu bansos, cash transfer dan subsidi, dan juga nanti mungkin ada stimulus. [Bila] Semua itu betul-betul targeted," kata Luhut dalam keterangannya, Selasa (26/8).
Luhut menambahkan, bansos yang dilaksanakan tepat sasaran, transparan, dan akuntabel dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional hingga 0,3-0,4 persen, sebuah angka yang signifikan.
Pemerintah secara resmi telah memulai pelaksanaan Perpres Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Reformasi Digital Pemerintah, yang menandai lahirnya implementasi Government Technology (GovTech) berbasis artificial intelligence (AI).
Program perdana ini akan diuji coba di Banyuwangi, Jawa Timur pada pekan ketiga September mendatang, dengan Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir.
Berita Terkait
Terpopuler
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- 5 Rekomendasi Bedak Wardah Colorfit yang Warnanya Auto Menyatu di Kulit
- 4 Rekomendasi Parfum Lokal Wangi Tidak Lebay dan Tahan Lama untuk Perempuan
- Urutan Skincare Wardah Pagi dan Malam untuk Wajah Bercahaya
Pilihan
-
16 Korban Tewas Bus ALS Terbakar di Muratara Berhasil Dievakuasi, Jalinsum Masih Mencekam
-
'Celana Saya Juga Hancur', Cerita Saksi yang Kena Sisa Air Keras Saat Bantu Andrie Yunus
-
Kala Harga Kebutuhan Meroket, Menulis Jadi Andalan Saya untuk Nambal Dompet
-
Hakim Gemas Anggota BAIS Siram Air Keras ke Andrie Yunus: Amatir Banget, Malu-maluin!
-
10 WNI Diamankan di Arab Saudi Terkait Haji Ilegal, Kemenhaj Pastikan Tak Akan Intervensi
Terkini
-
Evaluasi Rekrutmen Polri: Hapus Kuota Khusus, Libatkan Multi-aktor
-
Revitalisasi 71.744 Sekolah Tahun 2026, Mendikdasmen Siapkan Dana Rp14 Triliun
-
Peneliti Temukan Cara Ubah Kulit Kayu Eukaliptus Jadi Penangkap Polusi, Seberapa Efektif?
-
Wamendagri Bima: Tantangan Perubahan Iklim Bukan Lagi Regulasi, Tetapi Eksekusi di Daerah
-
BGN Bantah Siswa SD di Pemalang Dikeluarkan Gara-gara Kritik MBG: Itu Tidak Benar
-
LHKPN Prabowo dan 38 Pejabat Lainnya Dipertanyakan ICW, KPK: Tunggu Verifikasi
-
Dikritik Bakal Ancam Demokrasi, DPN Disebut Perlu Reformasi Struktural
-
JPU KPK Tegaskan Tak Boleh Ada Intervensi di Sidang Kasus Suap Bea Cukai
-
Kasus Kekerasan Seksual Ponpes Pati, DPR Desak LPSK Fasilitasi Rehabilitasi 50 Korban
-
Laga Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Pramono Anung: Kecewa, Tapi Alasannya Masuk Akal