Apa Peran DPRA? Lembaga Negara yang Ketuanya 'Restui' Aceh Merdeka

Partai ini secara konsisten mendominasi kursi di DPRA sejak pemilu lokal pertama pasca-damai.

3. DNA Perjuangan: Parlemen yang Dikuasai Partai Eks-GAM

Karena mayoritas anggotanya, termasuk pimpinannya, berasal dari Partai Aceh, maka "spirit" atau DNA perjuangan GAM sangat kental di dalam lembaga ini.

Isu-isu seperti sejarah konflik, identitas ke-Aceh-an, dan sentimen ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat bukanlah hal tabu, melainkan bagian dari platform politik mereka.

Ketika Ketua DPRA Zulfadhli menyahuti teriakan "Merdeka", ia tidak berbicara sebagai politisi biasa.

Ia berbicara sebagai kader dari sebuah partai yang lahir dari rahim gerakan perjuangan kemerdekaan.

Dilema Konstitusional: Antara Suara Aceh dan Kedaulatan NKRI

DPRA adalah sebuah entitas yang unik sekaligus rumit. Di satu sisi, ia adalah lembaga resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tunduk pada konstitusi.

Di sisi lain, ia adalah representasi dari suara dan sejarah rakyat Aceh yang sangat khas.

Baca Juga: 5 Fakta Ketua DPRA Zulfadhli yang Tawarkan Teken 'Aceh Merdeka' dalam Tuntutan Aksi

Tindakan Zulfadhli adalah manifestasi sempurna dari dilema ini.

Ia menggunakan jabatannya sebagai Ketua lembaga negara untuk menyuarakan aspirasi yang bertentangan dengan negara itu sendiri, dengan justifikasi bahwa "suara rakyat adalah amanat tertinggi."

Memahami DPRA berarti memahami bahwa ini bukan sekadar parlemen, melainkan sebuah arena di mana sejarah konflik, politik identitas, dan tarik-menarik antara otonomi daerah dan kedaulatan nasional dipertaruhkan setiap hari.

Menurut Anda, apakah keberadaan DPRA dengan segala kewenangan khususnya ini justru menjadi bom waktu bagi keutuhan NKRI, atau ini adalah cara terbaik untuk menjaga perdamaian di Aceh?

Diskusikan di kolom komentar!