Nadiem Makarim dan 8 Daftar Menteri Era Jokowi jadi Tersangka Korupsi, 2 Diantaranya Bebas

Suara.com - Nadiem Makarim, mantan Menteri Pendidikan pada masa pemerintahan Jokowi periode 2014-2024, ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Chromebook. Namanya turut menambah daftar menteri era Presiden Joko Widodo yang tersandung kasus korupsi.

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis chromebook pada Kamis (04/09/2025) kemarin. Kasus korupsi ini ditaksir mencapai kerugian negara mencapai Rp1,98 triliun.

Anang Supriatna, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, menegaskan bahwa Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka setelah berhasil memeriks sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara tersebut.

“Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi, dan juga alat bukti yang ada, pada sore dan hasil dari ekspose telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM,” ujar Kepaal Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna pada Kamis (04/09/2025) kemarin.

Mantan Menteri Pendidikan era Presiden Jokowi ini disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Penatapan Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus korupsi membuat warganet kembali mengulik daftar menteri lainnya yang juga tersandung kasus korupsi dari masa pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Berikut daftar menteri era Jokowi yang jadi tersangka kasus korupsi, terbaru ada Nadiem Makarim.

1. Idrus Marham

Idrus Marham sempat menjabat sebagai Menteri Sosial. Ia terseret kasus bansos alias bantuan sosial untuk wilayah Jabodetabek. Kasus ini terungkap lewat operasi tangkap tangan KPK pada akhir 2020.

Baca Juga: Nadiem Tersangka Korupsi, Hotman Paris: Nasibnya Seperti Tom Lembong, Tak Ada Uang Masuk Kantong!

2. Imam Nahrawi

Imam Nahrawi menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga periode 2014-2019. Ia terseret kasus suap dana hibah KONI Rp11 miliar dan dinyatakan bersalah karena menerima suap dari penyaluran dana hibah olahraga.

Ia akhirnya mengundurkan diri pada 20 September 2019 dan divonis 7 tahun penjara pada tahun 2020.

3. Edhy Prabowo

Edhy Prabowo menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2019-2020. Ia ditangkap setelah terbukti menerima suap dari izin ekspor benih lobster, mengundurkan diri pada 25 November 2020.

Edhy dijatuhi hukuman 5 tahun penjara.

4. Juliari Batubara

Juliari Batubara menjabat sebagai Menteri Sosial periode 2019-2020 dan terjerat kasus korupsi dana bansos COVID-19. Ia divonis 12 tahun penjara, denda Rp14,5 miliar, dan pencabutan hak politik pada tahun 2020.

5. Johnny G. Plate

Johnny G. Plate yang menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika pada periode 2019-2024 menjadi tersangka kasus korupsi proyek BTS 4G dan Bakti Kominfo 2020-2022 senilai Rp8 triliun. Dia ditangkap dan ditetapkan tersangka pada 17 Mei 2023.

6. Syahrul Yasin Limpo

Menteri Pertanian yang menjabat periode 2019-2023, Syahrul Yasin Limpo, divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Juli 2024 dalam kasus pemerasan di Kementan. Ia terbukti memeras bawahan dan mengatur kontrak pengadaan di Kementerian Pertanian.  

7. Nadiem Makarim

Nadiem Makarim yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019-2024 terseret kasus korupsi pengadaan laptop senilai Rp9,9 triliun.

Ia diduga ikut mengondisikan dana proyek pengadaan Chromebook.

Dua Pejabat Lainnya yang Sempat Jadi Tersangka Kasus Korupsi

Sebagai tambahan, dua pejabat Menteri di era pemerintahan Jokowi lainnya juga sempat tercatat sebagai tersangka korupsi.

Mereka adalah Menteri Perdagangan Tom Lembong dan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej. Namun keduanya dibebaskan.

Tom Lembong berhasil bebas setelah mendapatkan abolisi. Status tersangka Eddy dari KPK menjadi tidak sah setelah Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan mengabulkan permohonan praperadilan.

Hakim menyatakan penetapan status tersangka tidak sah lantaran kurangnya alat bukti pada penyidikan.

Kontributor : Rizky Melinda