Suara.com - Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan dalam perombakan kabinet yang diumumkan pada Senin, 8 September 2025. Keputusan ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.
Pemberhentian dan pelantikan didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 86 P tahun 2025 tentang pemberhentian dan pengangkatan menteri dan wakil menteri negara kabinet merah putih periode tahun 2024-2029.
"Bapak presiden telah menandatangani Keputusan Presiden tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri yang akan menjabat di Kementerian haji dan umroh," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).
Sebagai salah satu menteri terlama dan paling dihormati di pemerintahan, langkah ini mengundang gelombang reaksi keras baik dari pasar maupun kalangan ekonom.
Latar Belakang: Karier Gemilang hingga Gelombang Protes
Sri Mulyani adalah sosok berpengalaman yang menjabat sebagai Menteri Keuangan di bawah tiga Presiden: SBY (2005–2010), Jokowi (2016–2025), dan Prabowo (sejak Oktober 2024).
Lahir di Tanjung Karang, Lampung pada tanggal 26 Agustus 1962, ia menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1986).
Melanjutkan pendidikannya di University of Illinois at Urbana Champaign, Amerika Serikat dan mendapatkan gelar Master of Science of Policy Economics (1990). Setelah itu ia mendapatkan gelar Ph.D. in Economics (1992).
Ia dikenal karena reformasi fiskal, pengendalian defisit, serta peran pentingnya dalam mengatasi krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 .
Baca Juga: Gantikan Sri Mulyani! Siapa Purbaya Yudhi Sadewa, 'Orang Istana' di Kursi Menkeu?
Tak heran Sri Mulyani sempat terpilih menjadi Executive Director pada International Monetary Fund (IMF) mewakili 12 negara di Asia Tenggara (South East Asia/SEA Group) sejak 1 November 2002.
Pada tanggal 21 Oktober 2004, Sri Mulyani mendapatkan penugasan pertama di Kabinet sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember 2005, Sri Mulyani dilantik menjadi Menteri Keuangan. Selama menjadi Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati banyak menorehkan prestasi, diantaranya menstabilkan ekonomi makro, mempertahankan kebijakan fiskal yang prudent, menurunkan biaya pinjaman dan mengelola utang serta memberi kepercayaan pada investor.
Reformasi Kementerian Keuangan dinahkodainya dengan baik sehingga banyak terjadi perubahan fundamental di Kementerian Keuangan. Sri Mulyani dinobatkan sebagai Menteri Keuangan terbaik Asia untuk tahun 2006 oleh Emerging Markets Forum pada 18 September 2006 di IMF-World Bank Group Annual Meetings di Singapura.
Selain itu Sri Mulyani juga terpilih sebagai wanita paling berpengaruh ke-23 di dunia versi majalah Forbes tahun 2008 serta wanita paling berpengaruh ke-2 di Indonesia versi majalah Globe Asia bulan Oktober 2007. Sri Mulyani juga menjadi Menteri Keuangan terbaik untuk tahun 2006 oleh majalah Euromoney.
Pada tanggal 11 Februari 2018, Sri Mulyani menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian setelah Menko Perekonomian Dr. Boediono dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia.
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
PDIP Gelar Natal Nasional Bersama Warga Terdampak Bencana: Berbagi Pengharapan dan Sukacita
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua