Refly Harun : Gibran Jadi Wapres Setelah SMA di Luar Negeri Adalah Cacat Bawaan

Suara.com - Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka Kembali disenggol dengan jalur hukum perdata soal keabsahan ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) miliknya.

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada Senin (8/9/25) resmi menggelar sidang perdana atas gugatan tersebut.

Gugatan ini dilayangkan oleh seorang warga negara bernama Subhan.

Menanggapi hal tersebut, menurut Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun salah satu yang tidak bisa dilakukan oleh pengadilan adalah menyatakan bahwa Gibran tidak sah menjadi wakil presiden.

“Satu-satunya yang tidak bisa dilakukan oleh pengadilan adalah menyatakan tergugat 1 tidak sah menjadi wakil presiden RI periode 2024-2029 itu saja,” ucap Refly, dikutip dari youtubenya, Senin (8/9/25).

“Jadi konsentrasinya ada pada deklarasi atau statement bahwa misalnya Gibran tidak memiliki ijazah SMA Republik Indonesia,” imbuhnya.

Refly mengatakan bahwa yang menjadi konsentrasi adalah mempertanyakan soal ijazah SMA yang dimiliki oleh Gibran.

Menurutnya, ijazah SMA terutama yang dikeluarkan oleh sekolah di Republik Indonesia sangat penting, terlebih untuk menjadi persyaratan sebagai seorang presiden maupun wakil presiden.

“Kenapa ijazah SMA Republik Indonesia itu penting? Ini terkait juga Pendidikan akhlak. Kan di dalam SMA itu Pendidikan – Pendidikan yang terkait dengan territorial, makanya perlu sekali Pendidikan dasar yang 9 tahun itu dilaksanakan di Republik Indonesia, apalagi untuk menjadi presiden,” urainya.

Baca Juga: Polemik Ijazah Jokowi dan Gibran Kembali Mencuat, Roy Suryo Bawa Bukti Baru Minta RDPU di DPR

Refly menilai bahwa ijazah SMA dalam negeri dengan luar negeri tentu memiliki perbedaan yang signifikan, terutama soal mata Pelajaran yang diajarkan.

“Hanya memang kita tidak memiliki sebuah preseden, apakah ijazah atau apakah Pendidikan SMA tersebut, itu haruslah SMA didalam negeri, atau seorang presiden/wakil presiden boleh memiliki ijazah yang setara SMA di luar negeri?,” terangnya.

“Karena beda, d isana tidak ada PPKN, di sana tidak ada yang Namanya Pendidikan Pancasila dan lain sebagainya. Dia belajar sejarahnya juga bukan belajar Sejarah Indonesia,” sambungnya.

Dari sejarah yang dipelajari di sekolah luar negeri tentu akan tidak sama dengan sekolah – sekolah yang berada di Indonesia.

Sehingga menurut Refly, Pendidikan dasar selama 9 tahun yakni SD, SMP hingga SMA penting untuk dilaksanakan di Indonesia.

Sementara untuk Pendidikan lanjutan, program sarjana, magister, hingga profesor barulah boleh dilaksanakan di luar negeri.

“Karena itulah menurut saya, memang Pendidikan dasar harus diselesaikan di SD, SMP, dan SMA. Tidak boleh diselenggarakan di tempat lain,” ucapnya.

“Sepertinya saya harus melakukan judicial review nih ke Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa SD, SMP, SMA mestilah harus di Indonesia,” tegasnya.

Sebelumnya, Subhan yang menggugat Gibran ini mengungkapkan bahwa pendaftaran wakil presiden tersebut pada Pemilu sarat akan masalah fundamental terkait syarat Pendidikan.

“Intinya begini, saya menggugat, waktu itu ya, bukan yang sekarang, calon wakil presiden yang tidak memenuhi syarat pendidikannya, itu gugatannya intinya,” ujar Subhan.

Subhan mengatakan bahwa persoalan ini bukan sekedar masalah administrasi, melainkan sebuah ‘cacat’ bawaan yang seharusnya bisa menggugurkan pencalonan Gibran sejak awal.

Fakta yang terungkap adalah Gibran merupakan lulusan sekolah menengah dari luar negeri.

Menurut Subhan hal ini tidak memenuhi kualifikasi minimum yang diamanatkan oleh Undang – Undang pemilu di Indonesia.

“Masalahnya ini, yang saya gugat ini, karena ada cacat bawaan. Cacat bawaannya apa? Tidak memiliki ijazah SMA yang dipersyaratkan oleh undang – undang. Gitu loh, karena dia kena minimum, minimum pembatasan itu kena dia,” ujarnya.

Subhan menuding Gibran telah melanggar Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 169 huruf (q) juncto Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pasal 13 huruf (r).

Aturan tersebut secara eksplisit mensyaratkan bahwa seorang Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden harus memiliki Riwayat Pendidikan minimal tamat SMA atau sederajat.

Kontributor : Kanita