Kebijakan Baru Impor BBM Ancam Iklim Investasi, Target Ekonomi Prabowo Bisa Ambyar

Suara.com - Pemerintah sedang menyiapkan kebijakan radikal yang berpotensi mengubah total peta persaingan SPBU di Indonesia, yakni impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu.

Artinya, seluruh impor BBM nantinya hanya boleh dilakukan melalui PT Pertamina (Persero).

Namun, rencana tersebut berpotensi menjadi langkkah 'blunder' fatal yang justru mengancam iklim investasi nasional.

Pengamat Ekonomi Energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut akan menarik kembali tata kelola sektor hilir migas dari sistem liberalisasi ke sistem yang dikendalikan penuh oleh pemerintah (dan Pertamina).

Dampaknya, SPBU asing seperti Shell, BP, atau Vivo akan kehilangan kebebasan utamanya untuk mencari pasokan impor termurah.

"Dalam Impor BBM Satu Pintu, SPBU Asing tidak dapat lagi impor dengan harga yang paling murah, tetapi harus membeli BBM dari Pertamina dengan harga ditetapkan oleh Pertamina," jelas Fahmy Radhi dalam keterangannya, Senin (15/9/2025).

Menurutnya, daya tarik utama investasi asing di bisnis SPBU selama ini adalah kebebasan untuk mengimpor sesuai kuota dan menentukan harga jual berdasarkan mekanisme pasar.

Ancaman Monopoli dan Hengkangnya Investor

Dengan aturan baru ini, Fahmy memproyeksikan skenario suram bagi para pemain asing. Mereka akan dipaksa membeli bahan baku dari kompetitor utamanya sendiri.

Baca Juga: Bos Pertamina Bantah Hambat Impor BBM SPBU Swasta

"Margin SPBU Asing akan semakin kecil, bahkan pada saatnya SPBU Asing akan merugi. Dengan kerugian yang berkelanjutan, tidak menutup kemungkinan SPBU Asing akan tumbang hingga menutup SPBU."

"Pada saat seluruh SPBU Asing hengkang dari Indonesia, pada saat itulah tata kelola migas hilir dimonopoli oleh Pertamina," jelasnya.

Efek Domino

Kekhawatiran tidak berhenti pada monopoli Pertamina. Hengkangnya investor besar di sektor migas akan menjadi preseden buruk yang bisa menakuti investor di sektor-sektor non-migas lainnya.

Menurut Fahmy, efek domino ini berpotensi menggerus target ambisius Presiden Prabowo Subianto yang ingin memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen per tahun. 

"Oleh karena itu, pemerintah sebaiknya membatalkan rencana kebijakan Impor BBM Satu Pintu, yang akan menjadi kebijakan blunder," katanya.