KPK Kecolongan, Apa yang Dibocorkan Ustaz Khalid Basalamah Terkait Korupsi Kuota Haji?

Suara.com - Ustaz Khalid Basalamah membocorkan materi penyidikan kasus kuota haji 2023-2024 yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, pemilik travel Uhud Tour ini memang dua kali diperiksa KPK sebagai saksi dalam kasus korupsi kuota haji. Pemeriksaan dilakukan untuk mengusut praktik jual beli kuota haji di Kemenag era Menteri Yaqut Cholil Qoumas.

Lantas apa materi penyidikan yang dibocorkan Khalid?

Informasi tersebut terkait pengembalian uang dari Ustaz Khalid kepada KPK. Sang Ustaz membeberkan secara detail mengenai hal itu dalam siniar Kasi Solusi yang dipandu Deryansha Azhary.

Khalid menjelaskan pengembalian uang tersebut dilakukan karena KPK memintanya saat memeriksa dirinya sebagai saksi kasus dugaan korupsi kuota haji.

"Nah makanya teman-teman KPK saya sampaikan semua ini, mereka (KPK) bilang,'‘Ustaz, yang ini, yang 4.500 (dollar AS) kali sekian jemaah (118 jemaah), kembalikan ke negara, Ustaz'. Oke, yang 37.000 (dollar AS) juga dikembalikan ke negara," kata Khalid dalam podcast tersebut dikutip Rabu, 17 September 2025.

Materi penyidikan tak boleh dibocorkan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa informasi pengembalian uang tersebut seharusnya tidak boleh diungkapkan ke publik karena masih dalam pengusutan.

"Sebetulnya itu adalah materi penyidikan yang seharusnya belum bisa kami sampaikan secara detail," kata Budi di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 17 September 2025.

Baca Juga: KPK Geram! Ustaz Khalid Basalamah Diduga Bocorkan Informasi Kasus Haji, Bakal Jadi Tersangka?

Karena itu, Budi melanjutkan, pihaknya belum dapat menyapaikan informask lebih lanjut ihwal pengembalian uang tersebut.

Tetapi, ia berjanji baru akan membukanya dalam konstruksi perkara utuh saat pengumuman penetapan tersangka.

"Kami juga belum bisa menyampaikan terkait dengan detail jumlahnya, kemudian teknis pengembaliannya seperti apa, dari mana saja apakah hanya dari saksi yang bersangkutan apa ada dari pihak-pihak lainnya," kata Budi.

"Nanti pada waktunya kami tentu akan sampaikan ketika kami menyampaikan update penyidikannya, termasuk update pihak-pihak yang bertanggung jawab dan ditetapkan sebagai tersangka," sambungnya.

Dugaan korupsi

KPK mengungkapkan perbuatan melawan hukum yang diduga terjadi pada kasus dugaan korupsi pada penyelenggaraan haji yang kini ada di tahap penyelidikan.

Pelaksana tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan bahwa pada 2023 Presiden Joko Widodo meminta Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud. Pada pertemuan itu, Indonesia diberikan penambahan kuota haji tambahan sebanyak 20.000 untuk tahun 2024.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, Asep menjelaskan pembagian kuota haji seharusnya 92 persen untuk kuota reguler dan 8 persen untuk kuota khusus.

Dia menjelaskan alasan pengaturan itu ialah mayoritas jemaah haji yang mendaftar menggunakan kuota reguler, sedangkan kuota khusus berbayarnya lebih besar dibandingkan dengan kuota reguler sehingga penyediaannya hanya 8 persen.

Dengan tambahan kuota haji menjadi 20.000, Asep menegaskan seharusnya pembagiannya ialah 1.600 untuk kuota haji khusus dan 18.400 untuk kuota haji reguler.

"Tetapi kemudian, ini tidak sesuai, itu yang menjadi perbuatan melawan hukumnya, itu tidak sesuai aturan itu, tapi dibagi dua. 10.000 untuk reguler, 10.000 lagi untuk kuota khusus," ungkap Asep.

"Jadi kan berbeda dong, harusnya 92 persen dengan 8 persen, ini menjadi 50 persen, 50 persen. Nah seperti itu, itu menyalahi aturan yang ada," sambungnya.

Dengan begitu, Asep menyebut biaya haji khusus dengan kuota yang setengah dari kuota reguler menyebabkan tingginya pendapatan agen travel.