-
Menkeu Purbaya Yudhi curhat gajinya turun drastis jadi menteri.
-
Ia mengenang nikmatnya gaji besar saat menjabat di LPS.
-
Meski gaji turun, ia bersyukur bisa lebih berkontribusi bagi negara.
Namun, seorang menteri juga mendapatkan berbagai fasilitas negara yang fantastis, termasuk Dana Operasional Menteri (DOM) yang besarannya bisa mencapai Rp 120 juta hingga Rp 150 juta per bulan, rumah dinas di kawasan elite Widya Chandra, mobil dinas Toyota Crown 2.5 HV G Executive, serta jaminan kesehatan dan pengamanan khusus.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan gaji Ketua Dewan Komisioner LPS, angkanya memang terpaut sangat jauh.
Penghasilan Ketua LPS diketahui setara dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bahkan bisa melebihi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pada tahun 2014 saja, gaji Kepala LPS tercatat mencapai Rp 175 juta per bulan.
Hal ini cukup menggambarkan seberapa jauh perbedaan pendapatan yang dirasakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat dilantik sebagi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Rombak Anggaran ala Purbaya: Gebrakan atau Judi Ekonomi?
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO