-
Menkeu Purbaya Yudhi curhat gajinya turun drastis jadi menteri.
-
Ia mengenang nikmatnya gaji besar saat menjabat di LPS.
-
Meski gaji turun, ia bersyukur bisa lebih berkontribusi bagi negara.
Namun, seorang menteri juga mendapatkan berbagai fasilitas negara yang fantastis, termasuk Dana Operasional Menteri (DOM) yang besarannya bisa mencapai Rp 120 juta hingga Rp 150 juta per bulan, rumah dinas di kawasan elite Widya Chandra, mobil dinas Toyota Crown 2.5 HV G Executive, serta jaminan kesehatan dan pengamanan khusus.
Meski demikian, jika dibandingkan dengan gaji Ketua Dewan Komisioner LPS, angkanya memang terpaut sangat jauh.
Penghasilan Ketua LPS diketahui setara dengan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan bahkan bisa melebihi Gubernur Bank Indonesia (BI).
Pada tahun 2014 saja, gaji Kepala LPS tercatat mencapai Rp 175 juta per bulan.
Hal ini cukup menggambarkan seberapa jauh perbedaan pendapatan yang dirasakan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat dilantik sebagi Menteri Keuangan pengganti Sri Mulyani.
Berita Terkait
-
Rekam Jejak Sri Mulyani Keras Kritik BJ Habibie, Kinerjanya Jadi Menteri Tak Sesuai Omongan?
-
Rombak Anggaran ala Purbaya: Gebrakan atau Judi Ekonomi?
-
CORE Indonesia Lontarkan Kritik Pedas, Kebijakan Injeksi Rp200 T Purbaya Hanya Untungkan Orang Kaya
-
Core Indonesia Sebut Kebijakan Menkeu Purbaya Suntik Rp200 Triliun Dinilai Salah Diagnosis
-
Diminta DPR Tambah Bansos Sembako, Menkeu Purbaya Langsung Sanggupi: APBN Cukup!
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Jakarta Luncurkan Website HUT ke-500, Warga Bisa Daftar Jadi Mitra Perayaan
-
Dugaan Aliran Uang ke BEM UBK Bentuk Represi Halus terhadap Mahasiswa
-
Demonstrasi Bayaran Rusak Demokrasi, Dalangnya Harus Ditindak
-
Kantor BGN dan DPR RI Dijaga Ketat, 1.287 Personel Amankan Aksi Unjuk Rasa di Jakpus
-
Jenguk YTR di RSHS, KSP Dudung Langsung Hubungi Dirut BPJS Soal Biaya Perawatan
-
Koalisi Sipil Kritik Draf RUU HAM, Sebut Ada Pasal Karet hingga Ancam Independensi Komnas HAM
-
3 Manajer KDMP-KNMP Meninggal, Amnesty Desak Latsarmil Dihentikan
-
Gempa Besar Venezuela: Ribuan Orang Hilang Dampaknya Sampai Sejauh 1700 Km
-
Fadli Zon Dorong Cerita Rakyat Jadi Gerakan Nasional, Bukan Sekadar Warisan Budaya
-
KPK Cecar Eks Sekjen MPR Maruf Cahyono Soal Bukti-Bukti Gratifikasi Rp17 Miliar