Golkar Soroti Kesiapan IKN Sebagai Ibu Kota Politik pada 2028, Perencanaan Spesifik Jadi Sorotan

Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyoroti target penetapan Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota politik pada tahun 2028 yang semakin dekat.

Menurut Doli, pemerintah perlu menyusun perencanaan yang jauh lebih spesifik dan terperinci untuk memastikan kesiapan IKN dalam menyongsong status barunya tersebut.

Pernyataan Doli ini mengemuka di tengah pembahasan mengenai Peraturan Presiden (Perpres) terkait rencana penetapan IKN sebagai ibu kota politik.

"Targetnya 2028, itu kan tinggal sebentar lagi sebetulnya," ujar Doli ditemui di Kawasan Jakarta Barat, Senin (22/9/2025).

"Maka kemudian harus dibuat perencanaan yang lebih spesifik apa-apa saja yang harus dilakukan setiap tahun mulai dari 2026, 2027 sampai 2028," sambungnya.

Doli mempertanyakan kesiapan infrastruktur kunci di IKN, seperti kantor presiden, kantor kepresidenan, dan empat kantor menteri koordinator (menko).

"Apakah misalnya dengan adanya kantor presiden, kantor kepresidenan, kemudian ada 4 kantor menko, itu sudah bisa mulai dipergunakan kapan?" tanyanya.

Selain infrastruktur fisik, Doli juga menyoroti pentingnya perencanaan Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan ditempatkan di IKN.

"Katakanlah misalnya kalau tahun depan mungkin sudah harus dilakukan perencanaan bagaimana pengiriman atau pembinaan ASN-nya," jelas Doli.

Baca Juga: DPR Pertanyakan Konsep 'Ibu Kota Politik' IKN, Minta Penjelasan Mendagri

"Kan nggak mungkin ujuk-ujuk 2028 nanti semuanya dipindahi sekaligus kan itu pasti harus ada pentahapan-pentahapannya," sambungnya.

Menurutnya, pemindahan ASN harus dilakukan secara bertahap dan terencana agar tidak menimbulkan masalah baru.

"Nah, itu yang saya kira kemudian harus dijelaskan secara lebih rinci," pungkasnya.