- Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Romahurmuziy (Rommy), membantah klaim Muhammad Mardiono terpilih sebagai Ketum secara aklamasi
- Rommy mengklaim bahwa suasana Muktamar justru diwarnai penolakan terhadap Mardiono
- Pihak Mardiono berdalih bahwa pemilihan aklamasi adalah langkah darurat untuk menyelamatkan Muktamar
Suara.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tengah diguncang prahara internal yang serius. Ketua Majelis Pertimbangan Partai, Muhammad Romahurmuziy, atau yang akrab disapa Rommy, dengan tegas membantah klaim Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum, Muhammad Mardiono, yang menyatakan telah terpilih secara aklamasi dalam Muktamar ke-10.
Pernyataan Rommy ini mengindikasikan adanya perpecahan mendalam di tubuh partai berlambang Ka'bah tersebut. Menurutnya, klaim yang disebarkan Mardiono adalah sebuah kebohongan yang disengaja.
“Tidak betul Mardiono terpilih, apalagi secara aklamasi,” ujar Rommy dalam keterangan resminya di Jakarta, Minggu (28/9/2025).
Rommy membeberkan kronologi yang menurutnya janggal. Ia menjelaskan bahwa hingga Minggu malam pukul 22.30 WIB, proses Muktamar ke-10 PPP masih berlangsung dan belum sampai pada tahap penetapan ketua umum. Namun, berita yang mengklaim kemenangan aklamasi Mardiono sudah terlanjur menyebar luas sejak sekitar pukul 21.22 WIB.
Baginya, ini adalah manuver politik yang berbahaya dan tidak dapat dibenarkan. Ia menuding klaim tersebut sebagai upaya sistematis untuk mengadu domba dan memecah belah soliditas partai.
“Adanya berita sekitar pukul 21.22 WIB yang menyebutkan bahwa Mardiono terpilih secara aklamasi adalah palsu, klaim sepihak, tidak bertanggung jawab, dan merupakan upaya memecah belah Partai Persatuan Pembangunan,” tegasnya sebagaimana dilansir kantor berita Antara.
Untuk memperkuat posisinya, Rommy menyatakan bahwa bantahan keras ini tidak hanya datang dari dirinya sendiri. Ia mengklaim berbicara atas nama suara-suara penting di dalam partai, termasuk Ketua Majelis Syariah PPP, Mustofa Aqil Siroj, serta seluruh Ketua DPW dan DPC PPP se-Indonesia.
Lebih jauh, Rommy menggambarkan suasana Muktamar yang justru sangat kontras dengan narasi "aklamasi". Ia mengungkapkan bahwa kepemimpinan Mardiono mendapat penolakan signifikan dari para peserta.
Bahkan, menurutnya, Mardiono sempat menjadi sasaran teriakan kekecewaan dari para kader.
Baca Juga: Adu Kekayaan Mardiono Vs Agus Suparmanto, Saling Klaim Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP
“Mardiono sempat diteriaki gagal, diminta mundur, dan PPP disebut perlu perubahan saat Muktamar ke-10 PPP berlangsung,” ungkap Rommy. “Dengan demikian, tidak lah masuk akal bahwa hawa penolakan yang begitu besar atas kepemimpinan Mardiono justru berakhir dengan terpilihnya Mardiono secara aklamasi,” tambahnya.
Di sisi lain, Muhammad Mardiono pada Sabtu (27/9) malam telah menyatakan kepada media bahwa dirinya terpilih secara aklamasi untuk memimpin PPP periode 2025-2030. Ia berdalih bahwa keputusan aklamasi tersebut merupakan sebuah langkah darurat yang terpaksa diambil.
Menurut Mardiono, langkah cepat itu perlu dilakukan untuk menyelamatkan jalannya Muktamar yang ia nilai sudah berada dalam situasi genting. Ia bahkan mengklaim bahwa sekitar 80 persen dari total peserta menyetujui mekanisme aklamasi tersebut.
Berita Terkait
-
Adu Kekayaan Mardiono Vs Agus Suparmanto, Saling Klaim Terpilih Aklamasi Jadi Ketum PPP
-
Profil Agus Suparmanto: Ketum PPP versi Aklamasi, Punya Kekayaan Rp 1,65 Triliun
-
Kekayaan Mardiono yang Terpilih Jadi Ketum PPP, Tembus Triliun di LHKPN
-
Sosok Muhammad Mardiono, Klaim Terpilih Ketum PPP di Tengah Kericuhan Muktamar
-
Mardiono Ungkap Kericuhan di Muktamar X PPP Akibatkan Korban Luka yang Dilarikan ke Rumah Sakit
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Prabowo Tantang Satgas PKH: Takut Bandit atau Berani Bela Rakyat?
-
Budisatrio Djiwandono Siap Hadirkan Para Dubes untuk Simak Sinergi Karang Taruna - Sekolah Rakyat
-
Dituding Lamban oleh DPR, KNKT Bongkar Alasan Investigasi Kereta Bekasi Tak Kunjung Usai
-
Staf Ahli TP PKK Yane Ardian Minta Pemda Perkuat UP2K dan Berdayakan Lansia
-
Jakarta-Kelantan Sepakat Perkuat Kerja Sama, Penerbangan Langsung Dimulai 16 Juni
-
Jaksa Tuntut Nadiem Bayar Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun
-
Bongkar Modus Birokrat 'Kickback' Perizinan, Prabowo Mau Efisiensi Izin 2 Tahun jadi 2 Minggu
-
Selain Dituntut 18 Tahun, Nadiem Dibebani Denda Rp 1 Miliar dan Uang Pengganti Rp 5,6 Triliun!
-
Selain 18 Tahun Bui, Nadiem Dituntut Bayar Rp4,8 T: Tak Bayar Tambah 9 Tahun
-
Komisioner Komnas HAM Desak Penyelesaian Hukum Kasus Kekerasan Seksual Mei 1998