- Wali murid SDIT Al Izzah Serang menolak program MBG karena merasa mampu membiayai kebutuhan gizi anak sendiri.
- Mereka menilai program lebih tepat diberikan ke sekolah lain yang siswanya lebih membutuhkan.
- Penolakan juga dipicu rencana pembangunan dapur SPPG di sekolah yang dianggap berisiko bagi keselamatan siswa.
Suara.com - Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, menanggapi penolakan sejumlah wali murid SDIT Al Izzah, Kota Serang, Banten, terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Penolakan muncul lantaran orang tua murid merasa mampu secara ekonomi dan sudah membayar biaya sekolah yang mahal, termasuk kebutuhan makan anak.
Menurut Dadan, BGN pada prinsipnya menyalurkan MBG dengan menyasar siswa yang benar-benar membutuhkan.
"BGN melakukan intervensi pemenuhan gizi dengan komposisi gizi seimbang kepada yang berhak," kata Dadan kepada suara.com, dihubungi Kamis (2/10/2025).
Dia memastikan kalau pemerintah menghormati keputusan masyarakat yang ingin menolak program tersebut.
"Jika yang berhak menolak kita hormati," ujarnya.
Sebelumnya, viral video sejumlah jumlah wali murid di Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) Al Izzah, Kota Serang, Banten, terang-terangan menyatakan keberatan dan menolak program MBG diterapkan di sekolah anak-anak mereka.
Para orang tua ini merasa program tersebut tidak tepat sasaran, karena mereka menilai diri mereka sudah lebih dari mampu untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya tanpa bantuan pemerintah.
Perwakilan Wali Murid SDIT Al Izzah, Baim Aji, menegaskan sikap mereka usai melakukan audiensi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Serang pada Senin (22/9/2025). Menurutnya, masih banyak sekolah lain di Kota Serang yang lebih pantas menerima bantuan tersebut.
"Kami sudah membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya masuk yang cukup besar, sampai belasan juta. Kalau sudah mampu membiayai itu, kenapa harus ada MBG masuk ke dalam sekolah," kata Baim Aji sebagaimana dilansir kantor berita Antara.
Baca Juga: Ferry Irwandi: MBG Jangan Berhenti Mendadak, Perlu Dievaluasi dan Dibenahi
Penolakan ini bukan hanya soal gengsi atau merasa mampu. Para wali murid juga menyoroti masalah logistik dan keamanan yang serius.
Mereka menolak keras rencana pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di dalam lingkungan sekolah. Keberadaan dapur dan lalu lalang kendaraan distribusi dianggap akan membahayakan keselamatan siswa.
Berita Terkait
Terpopuler
- Lirik Lagu 'MBG Mas Bahlil Ganteng' yang Viral, Lengkap Asal Usulnya
- 7 HP Midrange Serasa Flagship 2026: Spesifikasi Premium dan Performa Juara
- 5 HP Realme RAM 12 GB dan Kamera Jernih Paling Murah Mulai Rp2 Jutaan
- 3 HP Android dengan Kualitas Kamera Selevel iPhone 17 Pro Max, Cocok untuk Bikin Konten
- 4 Sepatu Nike Tanpa Tali Serbaguna: Nyaman untuk Olahraga, Praktis buat Jalan Santai
Pilihan
-
Bos Nvidia Serobot Antrean Jagung Bakar dengan Traktir Semua Pembeli, Egois atau Dermawan?
-
BREAKING NEWS! Persija Resmi Tidak Perpanjang Kontrak Mauricio Souza
-
Eks Wamenaker Noel Ebenezer: Hukum Mati Saja Saya!
-
Staf Ahli Gubernur Kaltim Bawa-Bawa Status 'Cucu Nabi' demi Redam Demo Massa
-
Cara Buka Tabungan Pesirah Bank Sumsel Babel dari HP, Tak Perlu Antre di Bank
Terkini
-
Sok Jagoan di Tol JORR! Pengemudi Ngamuk Pukul Spion Pakai Besi, Polisi Buru Pelaku
-
Duduk Perkara Duel Maut Selebgram Brunei di Blok M: Cuma Gara-gara Ditegur, Nyawa Melayang
-
Donald Trump: Tidak Ada Satu Negara Pun Boleh Kendalikan Selat Hormuz
-
Kirab Budaya Napak Tilas Padjadjaran di Jabar, Binokasih Mulang Salaka Tandai Pembukaan di Sumedang
-
Hutan Bukan Milik Negara: Mengapa Masyarakat Adat Papua Menolak Skema Perhutanan Sosial?
-
Eks Tapol Bongkar Ngerinya Siksaan 'Ular Listrik' Rezim Jokowi: Ada Ojol Disiksa Sampai Mata Copot
-
Kepala Ditindih TV Rusak! Siswi SD Makassar Tewas di Toilet Rumah Kosong Usai Diperkosa Tetangga
-
Kata Abu Janda Usai Dipolisikan Sebut Sumbar 'Barbar': Kalau Dasarnya Sudah Benci ya Susah
-
Api Misterius di Sleman Masih Muncul, Pemilik Rumah Ngaku Sudah Sempat Didatangi Dukun
-
Akbar Husein Kenang Kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Bawaslu: Ada Koordinasi Aktivis hingga Purnawirawan