DPR Usul Diksi Gratis Pada MBG Dihapus, BGN: Pemilik Patennya Presiden

Suara.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, merespon usulan Anggota Komisi IX DPR fraksi Partai Nasdem Irma Suryani soal menghapus diksi gratis dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dadan menegaskan bahwa soal nama itu menjadi kewenangan Presiden Prabowo Subianto langsung karena termasuk program prioritas presiden.

"Pemilik Paten Pak Presiden, jadi tunggu arahan beliau," kata Dadan kepada Suara.com, dihubungi Kamis (2/10/2025).

Usulan penghapusan diksi 'gratis' dalam MBG itu pertama kali disampaikan oleh Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama sejumlah mitra, termasuk BGN di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (1/10) lalu.

Legislator Partai NasDem itu pun membeberkan alasannya mengusulkan penghapusan diksi 'gratis' dalam program yang menjadi andalan di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu.

"Makan Bergizi Gratis ini sebaiknya yang 'gratis'nya itu dihapus, Makan Bergizi saja, enggak usah pake gratis karena konotasinya negatif," ujarnya.

Menurut dia, perubahan nama itu juga menjadi langkah penegasan kepada segenap elemen bangsa Indonesia bahwa program Makan Bergizi itu merupakan niat mulia dari Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kecerdasan para anak bangsa di masa mendatang.

Selain itu, Irma juga meminta BGN untuk benar-benar mengedukasi seluruh masyarakat bahwa Program Makan Bergizi Gratis pada dasarnya ditujukan untuk memperbaiki gizi anak bangsa.

"Ini program Presiden, program utama untuk mencerdaskan anak-anak bangsa. Jangan kita pernah mikir, di pikiran SPPG, di pikiran masyarakat bahwa ini makan gratis, tapi makanan bergizi," kata dia.

Baca Juga: BGN Enggan Bicara Sanksi untuk Dapur MBG, Malah Sebut Mereka 'Pejuang Tanah Air'

"Kan ada yang selalu ngomong makanannya cuma segini. Ini juga harus tersampaikan ke anak agar mereka tahu untuk apa, fungsinya apa," lanjutnya menambahkan.

Irma juga mengingatkan bahwa implementasi Program Makan Bergizi Gratis membutuhkan keterlibatan multipihak, tidak hanya Badan Gizi Nasional.

Menurut dia, mitra Komisi IX lainnya, yakni Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga) juga perlu dilibatkan untuk memastikan kesuksesan Makan Bergizi Gratis.