- Hasil laboratorium menunjukkan penyebab utama keracunan berasal dari bakteri.
- Ani memastikan tidak ada temuan unsur kimia dalam hasil pemeriksaan.
- Dari siswa yang keracunan MBG di Jakarta, jumlah yang memerlukan penanganan medis tidak terlalu banyak.
Suara.com - Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta mencatat terdapat 10 lokasi kejadian keracunan yang berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dari hasil pemeriksaan laboratorium, sebagian besar kasus disebabkan oleh bakteri, bukan bahan kimia.
Kepala Dinkes DKI Ani Ruspitawati mengatakan, sebagian hasil laboratorium dari sejumlah kejadian sebelumnya sudah keluar, sementara kasus terbaru masih menunggu hasil pemeriksaan.
"Beberapa kejadian sebelumnya sudah keluar hasil lab, tapi yang terakhir belum," kata Ani dalam wawancara, Senin (6/10).
Ia menjelaskan, hasil laboratorium menunjukkan penyebab utama keracunan berasal dari bakteri, sebagaimana juga disampaikan Menteri Kesehatan.
"Ya secara umum adalah bakteri ya, secara umum adalah bakteri sebagian besar. Sesuai dengan yang disampaikan Pak Menkes kemarin, memang sebagian besar penyebabnya adalah bakteri," ujar Ani.
Ani memastikan tidak ada temuan unsur kimia dalam hasil pemeriksaan. "Kimia kita nggak ada ya, nggak ada. Semuanya bakteri," ucapmya.
Lebih lanjut, Ani menyebutkan terdapat 10 lokasi di Jakarta yang melaporkan kasus keracunan MBG, dengan sekitar 60 siswa terdampak.
Namun, jumlah yang memerlukan penanganan medis tidak terlalu banyak.
Baca Juga: Pendidikan atau Pangan? Debat Pengalihan Anggaran yang Kian Panas
"Kejadian, kalau di Jakarta ada di 10 lokasi. Ada di 10 lokasi, tetapi sebenarnya siswa yang terdampak, yang sampai memerlukan peralatan kesehatan, di kita nggak terlalu banyak. Ada sekitar 60-an dari seluruh lokasi. Jadi nggak yang sangat besar," tuturnya.
Meski belum mengungkap lokasi rinci, Dinkes DKI tengah mempelajari faktor penyebab di setiap kejadian, termasuk kemungkinan masalah dalam pengolahan atau pendistribusian makanan.
"Tapi prinsipnya adalah Pemprov DKI ini adalah program dari pemerintah pusat, dari MBG dan kami Pemprov DKI memberikan support penuh supaya program ini bisa berjalan dengan baik dan memberikan hal positif terhadap anak-anak kita," pungkasnya.
Berita Terkait
-
Drama Anggaran MBG: Tarik Ulur Purbaya dan Luhut
-
Dinkes DKI Akui Belum Ada Dapur MBG di Jakarta yang Kantongi Sertifikat Kebersihan
-
Pemprov DKI Kebut Sertifikasi 180 Dapur MBG, Ditarget Rampung Dua Pekan
-
Total Korban Keracunan MBG Makin Meningkat, JPPI Desak BGN Hentikan Program
-
Pendidikan atau Pangan? Debat Pengalihan Anggaran yang Kian Panas
Terpopuler
- 5 Sampo Penghitam Rambut di Indomaret, Hempas Uban Cocok untuk Lansia
- 5 Rekomendasi Sepatu Jalan Kaki dengan Sol Karet Anti Slip Terbaik, Cocok untuk Lansia
- 5 Mobil Kecil Bekas di Bawah 60 Juta, Pilihan Terbaik per Januari 2026
- 5 Mobil Bekas Rekomendasi di Bawah 100 Juta: Multiguna dan Irit Bensin, Cocok Buat Anak Muda
- 5 Mobil Suzuki dengan Pajak Paling Ringan, Aman buat Kantong Pekerja
Pilihan
-
Sita Si Buruh Belia: Upah Minim dan Harapan yang Dijahit Perlahan
-
Investor Besar Tak Ada Jaminan, Pinjol Milik Grup Astra Resmi Gulung Tikar
-
5 HP Infinix Memori 256 GB Paling Murah untuk Gaming Lancar dan Simpan Foto Lega
-
John Herdman Teratas Soal Pelatih ASEAN dengan Bayaran Tertinggi
-
Coca-Cola Umumkan PHK Karyawan
Terkini
-
Polda Hentikan Penyelidikan Kematian Diplomat Arya Daru, Keluarga Protes Alasan Polisi
-
Pria di Depok Tewas Ditusuk Saat Tertidur Pulas, Pelaku Teriak 'Gua Orang Lampung'
-
Integrasi Transportasi Terhambat, Pemprov DKI Sebut Pemda Depok dan Bekasi Tak Punya Anggaran
-
Pandji Pragiwaksono Dilaporkan ke Polisi Terkait Dugaan Penistaan Agama dalam Materi 'Mens Rea'
-
Sedia Payung! Jakarta Bakal Diguyur Hujan Merata Hari Ini
-
Kala Hakim Anwar Usman Jadi 'Juara' Absen di MK, Sanksi Hanya Sepucuk Surat?
-
TNI Akan Bentuk Batalion Olahraga, Atlet Emas Langsung Naik Pangkat Jadi Kapten
-
Suara dari Aksi Buruh: Hidup di Jakarta Butuh Rp6,4 Juta, Upah Saat Ini Tak Cukup
-
KPK Ultimatum Nyumarno, Politisi PDIP Bekasi Didesak Bersaksi di Kasus Suap Bupati
-
Susah Jadi Diktator di Era Medsos, Pengamat Nilai Tuduhan ke Prabowo Tak Tepat