- Sidang praperadilan Nadiem Makarim dihadiri aktivis Hamid Basyaib yang menilai Nadiem dan keluarganya dikenal berintegritas serta menjunjung semangat antikorupsi.
- Hamid menegaskan ayah Nadiem, Nono Anwar Makarim, bahkan pernah menjadi anggota Komite Etik KPK dan berharap kasus ini tidak menjadi bentuk kriminalisasi.
- Kuasa hukum Nadiem menilai penetapan tersangka oleh Kejagung cacat hukum karena bukti dan perhitungan kerugian negara dinilai belum kuat.
Suara.com - Sidang praperadilan eks Mendikbudristek Nadiem Makarim dihadiri oleh sejumlah pihak sebagai bentuk dukungan moril. Selain pihak keluarga, sidang tersebut juga dihadiri oleh aktivis sekaligus penulis buku, Hamid Basyaib.
Usai melihat jalannya sidang praperadilan Nadiem Makarim, Hamid yakin jika Co-Founder Gojek tersebut tidak melakukan upaya korupsi.
Hamid mengaku jika dirinya mengaku mengenal betul keluarga besar Nadiem. Mereka dikenal sebagai keluarga yang berintegritas dan memiliki semangat antikorupsi yang tinggi.
Ia berpendapat, jika Nadiem tidak mungkin melakukan korupsi yang merugikan negara, sebab hal itu berlawanan dengan nilai dan prinsip yang dipegang teguh oleh keluarganya.
“Jadi seluruh keluarga ini berdekatan dengan semangat antikorupsi. Makanya memang kasusnya jadi mengejutkan sekali. Semua orang yang mengenal keluarga ini pasti terkejut," katanya usai persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (8/10/2025).
Hamid yang merupakan mantan jurnalis ini, menjelaskan jika prinsip antikorupsi ini pun memang dikenal dari ayah hingga kakek Nadiem.
Bahkan dia menegaskan, ayah dari Nadiem, Nono Anwar Makarim, merupakan anggota Komite Etik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang bertugas meneliti dugaan pelanggaran kode etik internal instansi antirasuah tersebut.
Hamid berharap kasus yang menjerat Nadiem bukanlah kasus kriminalisasi oleh institusi negara yang menyalahgunakan kewenangan hukum.
"Itu (kriminalisasi) betul-betul harus dihindari kalau kita mau bernegara dengan benar. Negara modern itu tidak boleh begitu. Itu hanya ada di kerajaan-kerajaan kuno yang belum mengenal peradaban hukum," jelasnya.
Baca Juga: Cederai Demokrasi! Guru Besar UI Kecam Keras Penangkapan Aktivis dan Penyitaan Buku Saat Aksi Demo
Hamid juga berharap, jika Nadiem bisa mendapatkan keadilan dalam menjalankan kasus hukum.
Terlebih, selama ini Nadiem telah menjadi sosok yang memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dengan kontribusinya sebagai Mendikbudristek dan pendiri Gojek.
"Dia inovator ya. Begitu banyak manfaat yang sudah diberikan kepada sebagian atau sebagian besar rakyat Indonesia," ungkapnya.
Kekinian, Nadiem saat ini tengah menjalani sidang praperadilan dalam perkara pemeriksaan permohonan praperadilan nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel.
Tim Kuasa Hukum Nadiem menyoroti proses penetapan tersangka Nadiem yang dilakukan Kejaksaan Agung (Kejagung) selaku penyidik itu cacat hukum baik secara formil maupun materiil, sehingga penetapan tersangka harus dibatalkan.
Penetapan tersangka terhadap Nadiem, digadang-gadang mendasar pada dua alat bukti yang tidak cukup meyakinkan hingga belum adanya perhitungan resmi kerugian keuangan negara dari lembaga resmi.
Berita Terkait
Terpopuler
- Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
- 5 Rekomendasi Bedak Two Way Cake untuk Kondangan, Tahan Lama Seharian
- 5 Rangkaian Skincare Murah untuk Ibu Rumah Tangga Atasi Flek Hitam, Mulai Rp8 Ribuan
- 5 Rekomendasi Sepatu Lari Selain Asics Nimbus untuk Daily Trainer yang Empuk
- 5 Powder Foundation Paling Bagus untuk Pekerja, Tak Perlu Bolak-balik Touch Up
Pilihan
-
OJK Lapor Bunga Kredit Perbankan Sudah Turun, Cek Rinciannya
-
Profil PT Abadi Lestari Indonesia (RLCO): Saham IPO, Keuangan, dan Prospek Bisnis
-
Profil Hans Patuwo, CEO Baru GOTO Pengganti Patrick Walujo
-
Potret Victor Hartono Bos Como 1907 Bawa 52 Orang ke Italia Nonton Juventus
-
10 City Car Bekas untuk Mengatasi Selap-Selip di Kemacetan bagi Pengguna Berbudget Rp70 Juta
Terkini
-
Seloroh Tokoh di Lingkungan TPU Kebon Nanas, Usul Kuburan Vertikal 5 Lantai Buat Cegah Relokasi
-
Kemenag Peringatkan Risiko Jasa Nikah Siri Online: Anak Sulit Diakui dan Tak Dapat Warisan!
-
Usai Kasus ASDP, KPK Ingatkan Direksi BUMN Tak Takut Ambil Keputusan Bisnis Asal Sesuai Aturan
-
Jangan Dipendam Sendiri! Pemprov DKI Sediakan Psikolog Gratis 24 Jam untuk Warga Jakarta
-
DPR Sebut Tunjangan Pensiun Seumur Hidup Sudah Proporsional dan Terukur
-
Komisi II DPR Cecar KPU dan ANRI Soal Polemik Ijazah Capres: Asli, Palsu, atau Dimusnahkan?
-
Pemprov DKI Akui Tingkat Depresi di Jakarta Tinggi, Janjikan Peningkatan Layanan Kesehatan Mental
-
Paulus Tannos Gugat Penetapan Tersangkanya: Dalil Praperadilan Lawan KPK Dipaparkan di PN Jaksel
-
KPK Tegas: Eks Direktur ASDP Ira Puspadewi Terbukti Langgar Hukum di Kasus Akuisisi Rp 1,25 Triliun
-
Pemprov Jateng Fokus Wujudkan Swasembada Pangan pada 2026, Inilah 14 Program Penunjangnya