- Sebuah Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otsus Papua resmi dibentuk untuk membantu tugas Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3)
- Komite ini dipimpin oleh Velix Wanggai dan beranggotakan sembilan tokoh berpengalaman, termasuk Paulus Waterpauw, Billy Mambrasar, dan Ribka Haluk
- Pembentukan badan khusus yang dipimpin Wapres dan dibantu komite eksekutif ini merupakan amanat dari UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus Papua
Suara.com - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendapatkan dukungan penuh dari Istana untuk menjalankan tugasnya sebagai Ketua Badan Khusus Percepatan Pembangunan Papua (BKP3). Sebuah Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua resmi dibentuk untuk menjadi 'tangan kanan' Gibran dalam menyukseskan misi besar tersebut.
Langkah strategis ini diumumkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, yang menegaskan bahwa pembentukan komite ini merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.
Tim ini dirancang khusus untuk memastikan program-program pembangunan di Bumi Cenderawasih berjalan efektif dan efisien di bawah komando Gibran.
"Yang hari ini dilantik adalah ketua dan anggota dari komite eksekutif tersebut yang akan bantu kerja badan pengarah yang diketuai Wapres," kata Pras di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (8/10).
Prasetyo menjelaskan bahwa komite ini memiliki peran vital untuk mendukung kerja BKP3 yang dipimpin Gibran. Dengan adanya tim eksekutif ini, diharapkan segala kendala di lapangan dapat diatasi dengan lebih cepat dan terkoordinasi.
"Jadi begini sesuai dengan UU Otsus itu kan ada yang disebut badan pengarah percepatan pembangunan Otsus Papua di situ amanatkan untuk bantu badan ini, maka dibentuk komite eksekutif," ucapnya.
Pembentukan BKP3 yang diketuai oleh Wakil Presiden diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi Gibran untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi pembangunan di wilayah Papua.
"Dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden," bunyi Pasal 68A ayat (1) dalam UU tersebut.
Untuk memimpin komite eksekutif ini, Presiden Prabowo Subianto telah melantik Velix Wanggai sebagai Ketua. Velix akan didukung oleh sembilan anggota yang memiliki rekam jejak mumpuni dan pemahaman mendalam tentang Papua.
Baca Juga: Jabat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Wamendagri Ribka Siap Kawal Program Pembangunan
Mereka adalah Ignatius Yogo Triono, Paulus Waterpauw, John Wetimpo, Letjen Purn Ali Hamdan Bogra, John Gebze, Billy Mambrasar, Ribka Haluk, Yanni, dan Juharson Estrella Sihasale. Kehadiran mereka diharapkan menjadi motor penggerak yang akan menerjemahkan arahan Gibran menjadi aksi nyata di lapangan.
Berita Terkait
-
Pandji Pragiwaksono Buka Peluang Dukung Wapres Gibran di Masa Depan
-
Jabat Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua, Wamendagri Ribka Siap Kawal Program Pembangunan
-
Percepat Pembangunan Papua, Prabowo Dorong Kolaborasi Pemerintah Daerah dan Komite Eksekutif
-
Pandji Pragiwaksono Puji Wapres Gibran Rakabuming Raka: Tidak Baperan dan Punya Potensi Besar
-
Jelang 1 Tahun, Mantan Menteri ESDM Kritik Pemerintahan Prabowo-Gibran
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Mahfud MD Bongkar 'Permainan' Pejabat di Balik Pelarian Koruptor Rp189 Triliun
-
Habiburokhman ke Kapolri: Jangan Risau Ada Oknum, yang Penting Institusi Berani Tindak Tegas
-
Kasus Suap PN Depok, KPK Telusuri Riwayat Mutasi Dua Hakim Tersangka
-
Kepala Dishub DKI Jadi Calon Wali Kota Jaksel, DPRD Soroti Ego Sektoral dan Lambannya Birokrasi
-
Biaya Haji 2026 Tak Naik, Tapi Sumber Dana Rp1,77 Triliun Masih Gelap
-
Pastikan Ketersediaan Minyakita Aman, Dirut Bulog Sidak Pasar-pasar Di Jakarta
-
Warisan Orba dan Rawan Intervensi, Pakar Usul Peradilan Militer RI Adopsi Sistem Eropa
-
Manuver Gibran dan Prabowo ke NasDem Jadi Sorotan, Arah Politik 2029 Mulai Terbaca?
-
Selat Hormuz Jadi Contoh, Andi Widjajanto Ungkap Ancaman Perang Rantai Pasok
-
Gus Irfan Jamin War Tiket Haji Tak Bikin Antrean Hangus: Jemaah Jangan Takut