- Pramono mengeklaim jika tarif angkutan umum di Jakarta paling murah dibandingkan sejumlah daerah lainnya.
- Pramono pun mengaku belum memutuskan soal wacana kenaikan tarif angkutan umum di Jakarta.
- Pramono juga masih pikir-pikir untuk penyesuain tarif angkutan umum.
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengeklaim tarif transportasi umum di Jakarta adalah paling termurah dibandikan daerah-daerah lain.
“Tarif di Jakarta ini hampir semua angkutan, dibandingkan dengan kota-kota di tetangga, kita jauh lebih murah,” ujarnya dikutip dari Antara, Jumat (10/10/2025).
Kendati demikian, meski ada pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat, dia belum memutuskan perihal rencana kenaikan tarif transportasi umum.
Dia menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih mengkaji rencana tersebut. Pihaknya juga perlu mempertimbangkan ulang rencana penyesuaian tarif transportasi umum di Jakarta.
“Mengenai kenaikan (tarif), itu kan saya sampaikan sebelum DBH-nya dipotong. Sekarang ini kami belum memutuskan apa pun,” kata Pramono.
Kaji Subdisi Angkutan Umum
Pramono sebelumnya menyebut jika Pemprov DKI akan mengkaji subsidi transportasi umum sebagai upaya efisiensi anggaran setelah adanya pemotongan DBH dari pemerintah pusat.
Kendati demikian, dia menegaskan Pemprov DKI belum tentu menaikkan tarif transportasi umum di ibu kota.
“Yang jelas, tentunya harus ada hal yang bisa menutupi (anggaran Jakarta). Contohnya, subsidi transportasi kita kan besar sekali. Tapi ini belum tentu dinaikkan, ya, saya hanya menyampaikan contohnya,” ungkap Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (6/10).
Baca Juga: Tak Ada Larangan, Gibran Justru Bersyukur Roy Suryo dkk Ziarah ke Kuburan Keluarga Jokowi, Mengapa?
Dia mengungkapkan pertimbangan itu perlu dilakukan mengingat subsidi transportasi umum di Jakarta kini hampir Rp15.000 per orang. Maka dari itu, Pemprov DKI berencana mengkaji ulang rencana tersebut.
Berita Terkait
-
Tak Ada Larangan, Gibran Justru Bersyukur Roy Suryo dkk Ziarah ke Kuburan Keluarga Jokowi, Mengapa?
-
Kasus Ammar Zoni, DPR Sentil Rutan Salemba: Lapas Mestinya Bina Napi bukan Sarang Narkoba!
-
4 Babak Kasus Narkoba Ammar Zoni: Kini Dijerat Pasal Berlapis dan Terancam Hukuman Mati!
-
Ammar Zoni jadi Bandar di Penjara, DPR: Petugas Lapas Harus Dihukum Berat jika Terbukti Kongkalikong
-
Curiga Tak Berijazah SMA, Penggugat Ledek IQ Gibran: Sebut 6 Suku Bangsa Aja Gak Bisa!
Terpopuler
- 4 HP dengan Baterai 7000 mAh Terbaik 2026, Anti Lowbat Seharian Cocok untuk Ojol
- Siapa Ginka Febriyanti yang Dituding Ikut Demo Bayaran dan Kini jadi Komisaris Pertamina Retail
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
- 4 Sepatu Lari Ardiles Terbaik Paling Laris di Shopee, Lengkap Review dan Harganya
- Sering Mati Listrik? Ini 4 Genset Mini 1000 Watt yang Irit dan Tidak Berisik
Pilihan
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
-
Pelarian Berakhir! Taufik Hidayat Penyekap dan Penyiksa Pacar 3 Tahun Ditangkap di Bandung Raya
Terkini
-
Jejak Sadis Taufik Hidayat: 4 Indekos Jadi Saksi Bisu Yuvita Dibuat Buta hingga Lumpuh
-
Polisi Bongkar Home Industri Narkoba, Kamar Apartemen Disulap Jadi Tempat Produksi
-
Sekap dan Siksa Yuvita Pakai Helm, Sajam hingga Rokok: Taufik Hidayat Ternyata Penjahat Kambuhan!
-
Jokowi Safari Pakai Kemeja PSI, Golkar Santai Tak Khawatir Pemilih Migrasi
-
Jakarta Rangkul Konten Kreator untuk Jembatani Informasi Ibu Kota ke Warga
-
Empat Karyawan di Jaksel Sekap Teman Wanita Gara-gara Urusan Kantor, Begini Kronologinya
-
KPK Endus Aliran Duit Haram di Loket Imigrasi Bali, Biro Jasa Mulai 'Bernyanyi'
-
Kapolda Jabar: Taufik Hidayat Sangat Sadis, Harus Dihukum Maksimal 12 Tahun Penjara!
-
Prabowo Hadiri Konvensi Sains, Beri Taklimat di Hadapan 2.600 Akademisi
-
Identik dengan Gajah, Analis Bongkar Alasan Jokowi Pilih Lampung Jadi Target Safari Politik