- Dasco mengungkap DPR menyiapkan aplikasi baru untuk transparansi kegiatan reses anggota.
- Dana reses anggota dewan disesuaikan menjadi Rp 702 juta karena penambahan titik kunjungan.
- MKD akan mengevaluasi anggota yang tidak melaporkan kegiatannya melalui aplikasi tersebut.
Suara.com - DPR mengambil langkah progresif untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas di tengah sorotan publik mengenai penyesuaian dana reses.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengumumkan lembaga legislatif tersebut sedang dalam tahap finalisasi aplikasi digital yang dirancang khusus untuk melaporkan dan memantau seluruh kegiatan anggota dewan selama masa reses.
Inisiatif ini hadir sebagai jawaban atas kebutuhan pengawasan publik yang lebih ketat, memungkinkan masyarakat untuk melihat secara langsung bagaimana wakil mereka bekerja saat kembali ke daerah pemilihan (dapil).
Melalui platform ini, setiap kegiatan anggota dewan, mulai dari pertemuan dengan konstituen hingga penyerapan aspirasi, akan tercatat dan dapat diakses secara terbuka.
Dasco menegaskan, aplikasi ini bertujuan untuk mematahkan stigma negatif dan membangun kepercayaan publik.
“Kami sudah bikin aplikasi, mudah-mudahan sudah jadi. Jadi, kalau mereka klik anggota DPR siapa, partainya apa, kegiatan resesnya apa, dan di mana saja, bisa” kata Dasco, Minggu (11/10/2025).
Menurutnya, penggunaan aplikasi ini tidak bersifat sukarela, melainkan kewajiban bagi seluruh 580 anggota dewan periode 2024-2029.
Setiap anggota dewan diharuskan mengunggah laporan kegiatan mereka secara berkala.
Mekanisme ini diharapkan dapat memastikan bahwa dana reses yang diterima benar-benar digunakan untuk kegiatan yang produktif dan relevan dengan tugas mereka sebagai penyambung lidah rakyat.
Baca Juga: Dana Reses DPR Jadi Rp 702 Juta, Dasco Akui Ada Salah Transfer Rp 54 Juta yang Ditarik Kembali
Untuk memastikan kepatuhan, DPR juga telah menyiapkan mekanisme sanksi.
Jika terdapat anggota yang tidak melaporkan kegiatannya atau laporannya dinilai tidak sesuai, Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) akan turun tangan untuk melakukan evaluasi.
“Kalau ada yang melaporkan, MKD akan evaluasi nanti, kegiatan anggota tersebut kurang atau tidak."
Klarifikasi Penyesuaian Dana Reses Menjadi Rp 702 Juta
Peluncuran aplikasi ini menjadi semakin relevan mengingat adanya perbincangan hangat mengenai besaran dana reses.
Sebelumnya, beredar kabar bahwa dana reses bagi setiap anggota DPR mengalami kenaikan signifikan dari Rp 400 juta menjadi Rp 702 juta.
Berita Terkait
-
Dana Reses DPR Jadi Rp 702 Juta, Dasco Akui Ada Salah Transfer Rp 54 Juta yang Ditarik Kembali
-
Dasco Minta Kader Gerindra Mulai Panaskan Mesin Politik: Tiga Tahun Lagi 2029
-
Lita Gading Minta Uang Pensiun DPR Dihapus, Sebut Ahmad Dhani dan Mulan Jameela Tak Kompeten
-
Belajar dari Tragedi Ponpes Al Khoziny, DPR Desak Evaluasi Nasional Bangunan Pesantren Tua
-
Dasco Panggil Menkeu Purbaya, Tito hingga Teddy ke DPR, Isu Politik Panas dan APBN 2025 Dibahas?
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
- Bukan Sekadar Estetika, Revitalisasi Bundaran Air Mancur Palembang Dinilai Keliru Makna
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Menuju JFSS 2026, Pemerintah dan Kadin Sepakat Ketahanan Pangan Jadi Prioritas Nasional
-
Aceh Tamiang Dapat 18 Rumah Rehabilitasi, Warga Bisa Tinggal Tenang
-
Usai di Komdigi, Massa Demo Datangi Polda Metro Jaya Minta Usut Kasus Mens Rea
-
Profil Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa: dari Pilot ke Pemimpin Provinsi Baru
-
Catatan Kritis Gerakan Nurani Bangsa: Demokrasi Terancam, Negara Abai Lingkungan
-
Satgas Pemulihan Bencana Sumatra Gelar Rapat Perdana, Siapkan Rencana Aksi
-
Roy Suryo Kirim Pesan Menohok ke Eggi Sudjana, Pejuang atau Sudah Pecundang?
-
Saksi Ungkap Rekam Rapat Chromebook Diam-diam Karena Curiga Diarahkan ke Satu Merek
-
Banjir Jakarta Mulai Surut, BPBD Sebut Sisa Genangan di 3 RT
-
Petinggi PBNU Bantah Terima Aliran Dana Korupsi Haji Usai Diperiksa KPK