SNDC Indonesia Belum Diserahkan Jelang COP30, Apa yang Sebenarnya Dipertimbangkan Pemerintah?

Suara.com - Indonesia belum menyerahkan dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC),  peta jalan baru komitmen iklim nasional,  kepada Sekretariat UNFCCC, meski batas waktu menuju Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30) di Brasil tinggal hitungan minggu.

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memastikan SNDC akan diserahkan sebelum pertemuan COP30 pada November mendatang.

“Second NDC sebenarnya sudah selesai dalam diskusi dengan para kementerian. Hari ini sedang diakselerasi dengan kebijakan pertumbuhan ekonomi Bapak Presiden dan kita semua sudah mengupayakan, InsyaAllah sebelum COP ini sudah di-submit,” ujarnya, seperti dikutip dari ANTARA.

Hanif menyebut keterlambatan ini bukan semata teknis, melainkan karena pemerintah menimbang dampak politik dan ekonomi dari dokumen tersebut.

“Komitmen ini bisa dikapitalisasi pihak lain untuk kemudian dikontraproduktifkan dalam politik perdagangan. Jadi memang Bapak Presiden sangat hati-hati untuk itu,” katanya.

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa dokumen SNDC tak hanya soal target pengurangan emisi, tapi juga posisi tawar Indonesia di tengah ekonomi global yang makin sensitif terhadap isu karbon.

Target yang lebih ambisius bisa membuka peluang investasi hijau, tapi juga risiko hambatan dagang jika dianggap tidak realistis atau tak sejalan dengan kepentingan ekonomi domestik.

Sejauh ini, Indonesia masih mengacu pada Enhanced NDC, dengan target penurunan emisi 31,89 persen menggunakan upaya sendiri dan 43,2 persen dengan bantuan internasional.

Namun dalam SNDC yang akan datang, pemerintah berencana menyesuaikan komitmen tersebut dengan target pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca Juga: Cemari Sungai, Villa dan Hotel di Puncak Disegel

Langkah hati-hati pemerintah menegaskan dilema lama: bagaimana menyeimbangkan komitmen iklim dengan ambisi pembangunan. COP30 akan menjadi ujian apakah Indonesia mampu menjaga kredibilitasnya di panggung global,  atau kembali terseret pada kompromi antara kepentingan hijau dan ekonomi jangka pendek.