- Jaringan Kader Muda NU konsolidasi menolak kesewenang-wenangan struktural dan meminta pimpinan patuh AD/ART organisasi.
- Kader muda memprotes rencana pleno penunjukan Pj Ketum karena dianggap mengabaikan upaya islah kiai sepuh.
- Tujuan gerakan moral ini adalah mengembalikan marwah serta menegakkan tradisi musyawarah dan bimbingan ulama NU.
Suara.com - Eskalasi konflik internal di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang tak kunjung menunjukkan tanda-tanda mereda, telah memantik keprihatinan mendalam dari kalangan akar rumput.
Jaringan Kader Muda Nahdlatul Ulama (NU) dari seluruh Indonesia mengambil sikap tegas, menyerukan agar para pimpinan PBNU kembali berpegang teguh pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta menghormati ikhtiar islah yang tengah diupayakan para masyayikh atau kiai sepuh.
Seruan ini mengemuka setelah konsolidasi nasional yang digelar sebagai respons atas perebutan kursi Ketua Umum yang kian meruncing.
Situasi ini diperparah oleh adanya Rapat Harian Syuriyah yang meminta Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya mundur dari jabatannya, serta terbitnya Surat Edaran Syuriyah yang menyatakan jabatan Ketum PBNU berakhir secara otomatis pada 26 November 2025.
Juru Bicara Jaringan Kader Muda NU, Purwaji, menyatakan bahwa konsolidasi ini merupakan gerakan moral untuk mengembalikan marwah organisasi.
Menurutnya, saat ini terdapat kecenderungan penggunaan kewenangan struktural yang justru membatasi dialog, menutup ruang permusyawaratan, dan yang paling mengkhawatirkan, mengabaikan seruan para kiai sepuh.
Kondisi ini, menurut Purwaji, sangat berbahaya karena mengancam ruh dasar NU sebagai Jam’iyah (organisasi) yang berpijak pada musyawarah (syura), moral publik, dan kebenaran yang senantiasa dibimbing oleh para ulama.
Purwaji secara khusus menyoroti adanya rencana dari pihak tertentu untuk menggelar rapat pleno yang bertujuan menunjuk Penjabat (Pj) Ketua Umum.
Langkah ini dinilai sangat bertentangan dengan kehendak para kiai sepuh yang saat ini sedang bekerja keras menempuh jalan damai atau islah.
Baca Juga: Gus Miftah Berharap PBNU Segera Rukun dan Fokus Bantu Korban Bencana
“Jika benar ada rencana pleno penunjukan Pj, itu adalah bentuk kesewenang-wenangan. Para kiai menghendaki islah, bukan pemaksaan pleno,” tegas Purwaji di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Ia menambahkan, mengabaikan suara para ulama sepuh merupakan sebuah tindakan yang sangat disayangkan dan dapat melukai perasaan warga Nahdliyin secara luas.
“Sangat menyedihkan jika suara para kiai dianggap bisa diabaikan begitu saja,” imbuhnya.
Purwaji menegaskan bahwa AD/ART bukanlah sekadar dokumen formalitas, melainkan pagar kokoh yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat Jam’iyah.
Senada dengan itu, Fajri Al Farobi, salah satu narasumber dalam forum konsolidasi tersebut, menekankan bahwa dialog adalah napas dari tradisi NU. Upaya islah yang didorong oleh para kiai adalah cerminan dari tradisi luhur tersebut.
“Islah adalah jalannya para kiai. Ketika pintu dialog ditutup dan keputusan diambil sepihak, maka itu bukan lagi tradisi NU. Maka dari itu, forum konsolidasi ini adalah gerakan moral untuk memastikan NU tetap berada di rel yang benar,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Sebut Upaya Pelengseran dari PBNU Batal demi Hukum, Gus Yahya Pantang Mundur
-
Gus Miftah Berharap PBNU Segera Rukun dan Fokus Bantu Korban Bencana
-
Gus Yahya Ancam Tempuh Jalur Hukum, Tak Rela Posisinya Direbut Kepentingan Sepihak
-
Soal Dugaan Aliran Uang Rp100 Miliar ke PBNU, Gus Yahya Santai: Silahkan Diproses!
-
Gus Yahya Pantang Mundur, Sebut Upaya Pelengseran dari PBNU Batal Demi Hukum
Terpopuler
- Malaysia Tegur Keras Menkeu Purbaya: Selat Malaka Bukan Hanya Milik Indonesia!
- 5 HP Infinix Rp3 Jutaan Spek Dewa untuk Gaming Lancar
- Tak Terima Dideportasi, WNA Cina di Sumsel Bongkar Dugaan Kejanggalan Proses Imigrasi
- 5 Pilihan Jam Tangan Casio Anti Air Mulai Rp100 Ribuan, Stylish dan Awet
- 5 Rekomendasi HP All Rounder 2026, Spek Canggih, Harga Mulai 2 Jutaan
Pilihan
-
Kopral Rico Pramudia Gugur, Menambah Daftar Prajurit TNI Korban Serangan Israel di Lebanon
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
Terkini
-
Tragedi PRT Lompat dari Lantai 4 Kos Benhil, Polisi Endus Dugaan Tindak Pidana
-
BNI Ingatkan Nasabah Waspadai Vishing dan Phishing, Tekankan Pentingnya Jaga Data Pribadi
-
AHY Dorong Model Penataan Kampung Mrican Sleman Jadi Percontohan Nasional
-
Benyamin Netanyahu Menderita Kanker Prostat
-
Nekat Olah Ikan Sapu-Sapu untuk Bahan Siomay, 5 Pria Diciduk Petugas Satpol PP
-
Tak Percaya Peradilan Militer, Pihak Andrie Yunus Tolak Hadiri Persidangan 29 April
-
Modus Gila Debt Collector Tipu Ambulans dan Damkar Demi Tagih Utang, DPR: Harus Dipidana!
-
Isu Kas Negara Menipis Dibantah, Menkeu: Uang Kita Masih Banyak!
-
J.J Rizal Soroti Warisan Soeharto, Sebut Aktor Lama Masih Dominan
-
Klarifikasi JK Soal Ceramah UGM Dianggap Tak Nyambung, GAMKI Tegaskan Laporan Polisi Tetap Lanjut