- Pemerintah Prabowo-Gibran tak tetapkan batas waktu evaluasi kinerja kabinet.
- Fokus utama evaluasi adalah hasil program dan solusi atas kendala nasional.
- Pras mengakui pemerintah belum puas dengan capaian tahun pertama.
Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak menetapkan batas waktu tertentu sebagai ukuran evaluasi kinerja kabinet.
Pernyataan ini disampaikan Prasetyo saat menanggapi pertanyaan mengenai evaluasi pemerintahan Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menjelang satu tahun masa kepemimpinan mereka pada 20 Oktober 2025.
"Kita nggak ada patokan satu tahun, nggak ada patokan enam bulan," kata Pras di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Pras menjelaskan bahwa tolok ukur utama pemerintahan Prabowo-Gibran adalah pencapaian nyata program dan kemampuan memecahkan masalah, bukan sekadar waktu pelaksanaan.
"Patokannya adalah programnya apa, sudah dikerjakan belum, ada kendala nggak, kalau ada kendala bagaimana kita cari jalan keluar. Jadi nggak ada patokan waktunya," ujar Pras.
Ia menegaskan, pemerintah lebih menitikberatkan pada efektivitas pelaksanaan program strategis nasional dan solusi atas tantangan-tantangan utama bangsa, mulai dari ekonomi, pangan, hingga stabilitas sosial.
Meski demikian, Pras mengakui bahwa pemerintah belum sepenuhnya puas dengan capaian selama satu tahun berjalan.
"Dan terus terang kita merasa memang belum puas," kata Pras.
Sebelumnya diberitakan, Lembaga IndoStrategi merilis hasil survei terkait hasil kinerja satu tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga: Ironi MBG, Program Andalan yang Tidak Puaskan Publik dalam Survei Kinerja Setahun Prabowo-Gibran
Hasilnya, pemerintahan Prabowo-Gibran meraih skor 3 atau kategori sedang dari nilai sempurna 5 poin.
Dalam survei ini, IndoStrategi mengkategorikan tiga skor.
Pertama, skor 0,00-200 kategori kinerja buruk; kedua skor 2,01-4,00 kategori kinerja sedang; dan ketiga skor 4,01-5,00 kategori kinerja baik.
"Berdasarkan evaluasi terhadap kinerja pemerintahan secara nasional yang telah dipaparkan di atas, bisa disimpulkan bahwa rata-rata skor kinerja nasional berada pada kategori sedang atau 3,07," kata Direktur Riset IndoStrategi Ali Noer Zaman dalam paparannya di Kawasan Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2025).
Menurutnya, skor tersebut tak terlepas dari kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran di berbagai bidang, seperti pada pemberantasan korupsi yang meraih nilai 3,50.
"Tampaknya publik masih menantikan inovasi dan gebrakan kebijakan dalam bidang yang lain seperti stabilitas harga penegakan hukum dan HAM, dan penciptaan lapangan kerja, yang masing masing mendapatkan skor 3,00, 2,93, dan 2,65 atau kategori penilaian kinerja sedang," katanya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Kulit Wajah di Indomaret dan Harganya
- Oki Setiana Dewi Jadi Kunci Kasus Pelecehan Syekh Ahmad Al Misry Terbongkar Lagi, Ini Perannya
- 7 Sabun Cuci Muka dengan Kolagen untuk Kencangkan Wajah, Bikin Kulit Kenyal dan Glowing
- 6 HP Realme Kamera Bagus dan RAM Besar, Paling Murah Mulai Rp1 Jutaan
- Cushion Apa yang Tahan 12 Jam Tanpa Luntur? Ini 4 Pilihan Terbaiknya
Pilihan
-
Kisah di Balik Korban Helikopter Sekadau, Perjalanan Terakhir yang Tak Pernah Sampai
-
DPR Minta Ombudsman RI Segera Konsolidasi Internal Usai Ketua Jadi Tersangka Korupsi Nikel
-
Siti Nurhaliza Alami Kecelakaan Beruntun di Jalan Tol
-
Timnas Indonesia U-17 Diganyang Malaysia, Kurniawan Ungkap Borok Kekalahan
-
Beban Ganda Wanita Saat WFH: Terjebak Laptop dan Pekerjaan Rumah Tangga
Terkini
-
Kasus Tragis di Kediri, Nenek Diduga Aniaya Cucu hingga Meninggal Dunia
-
Tambahan 24 Pesawat Tempur Rafale Masih Dikaji, Kemhan Pastikan Belum Ada Kontrak Baru
-
Gercep Respons Bencana Alam, Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua Diganjar KWP Awards 2026
-
Bareskrim Sita 23 Ton Pangan Ilegal di Pontianak, Pemasok Utama Diburu
-
Jejak Kelam Syekh Ahmad Al Misry, Pendakwah Ternama Diduga Lecehkan Santri Laki-laki
-
KPK Soroti Mahalnya Biaya Politik, Ajukan Lima Rekomendasi Perbaikan Pemilu
-
8 Orang Tewas dalam Tragedi Helikopter Jatuh di Sekadau, KNKT Dalami Penyebab Kecelakaan
-
DPR: Napi Korupsi Ngopi di Kafe, 'Mustahil Tanpa Kerja Sama Petugas!'
-
Negara Rugi Bandar Akibat Rokok Ilegal, Ekonom: Penegakan Hukum Tak Bisa Ditawar
-
Bulog Pastikan Harga Minyakita Stabil dan Stok Berlimpah