- Pangi mengatakan menteri yang hanya sibuk pencitraan atau memberi kabar gembira tanpa kerja nyata tidak layak dipertahankan.
- Sejumlah program prioritas Prabowo tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.
- Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata
Suara.com - Satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dirasa sudah cukup untuk menilai kinerja para menteri di Kabinet Merah Putih.
Pengamat politik dari UIN Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan kalau sejumlah kementerian dan lembaga harus dievaluasi serius karena dinilai belum menunjukkan hasil nyata.
Menurut Pangi, reshuffle kabinet harus dilakukan secara objektif, bukan karena faktor kedekatan atau bagi-bagi kekuasaan.
"Menteri yang jadi beban, apalagi yang sudah tiga kali diingatkan, tidak layak dipertahankan. Reshuffle bukan untuk balas budi, tapi untuk menyelamatkan kinerja pemerintahan dan menjaga kepercayaan rakyat," ujar Pangi dalam keterangannya, Selasa (21/10/2025).
Ia menilai ada delapan pos yang layak dievaluasi oleh Presiden, yakni Kementerian Kehutanan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perumahan dan Permukiman, Kementerian Pariwisata, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, sejumlah program prioritas Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi Merah Putih, sekolah rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.
"Program-program prioritas itu tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah. Program ini adalah “janji super premium” presiden kepada rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya," katanya.
Lebih lanjut, menurut Pangi juga bahwa menteri yang hanya sibuk pencitraan atau memberi kabar gembira tanpa kerja nyata tidak layak dipertahankan.
"Presiden harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat. Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot," kata dia.
Baca Juga: Amnesty Catat Peningkatan Pelanggaran HAM di Era Prabowo-Gibran, Korban Terbanyak Jurnalis
"Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," lanjutnya.
Pangi menekankan, reshuffle harus menjadi momentum penyelamatan kinerja pemerintahan dan kepercayaan publik bukan sekadar balas budi dan bagi-bagi jabatan.
Tag
Berita Terkait
-
Buntut Langgar SOP, BGN Setop Operasional 106 SPPG
-
Prabowo Minta Dana LPDP Ditambah, Menkeu Purbaya: Tahun Ini Nggak Bisa!
-
Satu Tahun Prabowo Gibran: Antara Kepuasan Publik dan Kegelisahan Kolektif
-
Amnesty Catat Peningkatan Pelanggaran HAM di Era Prabowo-Gibran, Korban Terbanyak Jurnalis
-
Data Kelam Amnesty International: 5.538 Korban Kekerasan Aparat di Tahun Pertama Prabowo
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Seharga NMax yang Jarang Rewel
- Here We Go! Peter Bosz: Saya Mau Jadi Pelatih Timnas yang Pernah Dilatih Kluivert
- 5 Mobil Keluarga 7 Seater Mulai Rp30 Jutaan, Irit dan Mudah Perawatan
- Sosok Timothy Anugerah, Mahasiswa Unud yang Meninggal Dunia dan Kisahnya Jadi Korban Bullying
- Lupakan Louis van Gaal, Akira Nishino Calon Kuat Jadi Pelatih Timnas Indonesia
Pilihan
-
Kebijakan Sri Mulyani Kandas di Tangan Purbaya: Pajak Pedagang Online Ditunda
-
Harga Emas Hari Ini Turun Lagi! Antam di Pegadaian Jadi Rp 2.657.000, UBS Stabil
-
Hasil Drawing SEA Games 2025: Timnas Indonesia U-23 Ketiban Sial!
-
Menkeu Purbaya Curigai Permainan Bunga Usai Tahu Duit Pemerintah Ratusan Triliun Ada di Bank
-
Pemerintah Buka Program Magang Nasional, Siapkan 100 Ribu Lowongan di Perusahaan Swasta Hingga BUMN
Terkini
-
6 Fakta Komisaris TJ dan Ketua GP Ansor Jakarta Ancam 'Gorok' Leher Karyawan Trans7
-
Transjakarta Ogah Dikaitkan Orasi 'Ancaman' Ketua GP Ansor DKI saat Demo Trans7, Mengapa?
-
Putus Cinta Bikin Gelap Mata, Pria di Jagakarsa Bakar Rumah Keluarga Mantan Kekasih
-
Buntut Langgar SOP, BGN Setop Operasional 106 SPPG
-
Balita Alami Eczema Akut Gegara Roti Gluten Free, Sang Ibu Laporkan Bake n Grind ke Polda Metro Jaya
-
Lobi Prabowo: Pemerintah Arab Ubah Aturan, RI Bisa Punya Lahan di Mekah untuk Kampung Indonesia
-
Prabowo Ingin Biaya Haji Turun dan Waktu Tunggu 40 Tahun jadi 26 Tahun, Bagaimana Caranya?
-
Satu Tahun Pemerintahan, Raffi Ahmad Minta Maaf dan Beri Kode Ada Gebrakan di Akhir Tahun
-
Prabowo Tegas: Tak Ada Lagi yang Untouchable, Semua Kasus Korupsi Akan Diusut!
-
Kasus Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera, Legalitas Lahan Kini Diusut KPK