- Gubernur Dedi Mulyadi menginvestigasi langsung ke Kemendagri dan Bank Indonesia untuk menelusuri kebenaran data anggaran Rp4,1 triliun
- Sebelum ke pemerintah pusat, Dedi telah menginterogasi seluruh pejabat keuangan di lingkungannya
- Ancaman sanksi pemecatan dilontarkan Dedi Mulyadi kepada pejabat tinggi, termasuk Sekda
Suara.com - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengambil langkah tegas untuk membongkar misteri anggaran sebesar Rp4,1 triliun milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar yang disebut-sebut berbentuk deposito. Tak main-main, Dedi mengancam akan memecat pejabat tinggi jika terbukti ada kebohongan terkait data yang kini menjadi polemik panas tersebut.
Kemarahan Dedi Mulyadi memuncak setelah Menteri Keuangan Purbaya melansir data yang menyatakan Pemprov Jabar memiliki simpanan jumbo. Merasa data tersebut janggal, Dedi langsung bergerak cepat untuk menelusuri kebenarannya hingga ke pemerintah pusat dan bank sentral.
"Hari ini saya sudah jadwalkan ke Kemendagri, setelah dari sana ke Bank Indonesia," kata Dedi Mulyadi, dikutip Rabu (22/10/2025).
Sebelum mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI), Dedi mengaku sudah mengumpulkan seluruh pejabatnya yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah. Ia ingin memastikan tidak ada informasi yang ditutup-tutupi dari internal pemerintahannya.
"Para pejabat sudah saya panggil. Saya kumpulkan untuk bertanya sekali lagi, mereka itu berkata jujur, data, dan fakta, atau berbohong," tegasnya.
Menurut data yang ia pegang, per 15 Oktober 2025, tidak ada simpanan Pemprov Jabar yang mencapai angka fantastis Rp4,1 triliun. Karena itu, pencocokan data dengan Kemendagri dan penelusuran sumber data di BI menjadi langkah krusial untuk menjernihkan situasi.
"Hari ini saya juga akan bertemu dengan pimpinan Bank Indonesia untuk menanyakan sumber data tersebut," tutur Dedi.
Dedi Mulyadi menjanjikan seluruh proses verifikasi ini akan dilakukan secara terbuka agar publik mengetahui fakta yang sesungguhnya. Ia pun tak segan melontarkan ancaman keras bagi jajarannya yang berani bermain api dalam kasus ini.
Sanksi tegas berupa pencopotan jabatan disiapkan bagi siapa pun yang terbukti berbohong, tanpa pandang bulu, mulai dari Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelola Keuangan, hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah.
Baca Juga: Ditantang KDM Soal Dana Mengendap Rp4,1 T, Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia
"Apabila ada staf saya yang berbohong, tidak menyampaikan fakta dan data yang sesungguhnya, menyembunyikan data yang seharusnya diketahui oleh masyarakat dan terbuka, saya tidak akan segan-segan, saya berhentikan pejabat itu," kata dia.
Berita Terkait
-
Ditantang KDM Soal Dana Mengendap Rp4,1 T, Menkeu Purbaya: Mungkin Anak Buahnya Ngibulin Dia
-
BI Benarkan Menkeu Purbaya soal Data Dana Mengendap Pemda di Bank
-
Sidak Pabrik Aqua, Dedi Mulyadi Kaget Sumber Air Mineral dari Sumur Bor Bukan Pegunungan
-
Adu Kekayaan Purbaya vs Dedi Mulyadi, Ribut APBD Jabar Rp4,1 Triliun Ngendap di Bank
-
Beda Pendidikan Menkeu Purbaya vs Dedi Mulyadi, Adu Argumen APBD Jabar Rp4,1 Triliun
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas Honda yang Awet, Jarang Rewel, Cocok untuk Jangka Panjang
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- 5 Mobil Diesel Bekas 7-Seater yang Nyaman dan Aman buat Jangka Panjang
- Senyaman Nmax Senilai BeAT dan Mio? Segini Harga Suzuki Burgman 125 Bekas
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
Pilihan
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
-
Guncangan di Grup Astra: Izin Tambang Martabe Dicabut Prabowo, Saham UNTR Terjun Bebas 14%!
Terkini
-
SKKL Rising 8 Mulai Digelar, Perkuat Jalur Digital IndonesiaSingapura Kapasitas 400 Tbps
-
Mendagri Dorong Percepatan Realisasi Pengembalian TKD bagi Pemda di 3 Provinsi Terdampak Bencana
-
Minta RUU Pidana Mati Segera Dibahas DPR, Wamenkum Usul Metode Suntik dan Kursi Listrik
-
Pegawai SPPG Mau Dijadikan ASN, Alvin Lie Punya Kekhawatiran seperti Ini
-
Gubernur Pramono: Investasi Jakarta Tembus Rp270 Triliun, Ratusan Ribu Pekerja Terserap
-
Duit Pemerasan Bupati Pati Disetor Pakai Karung, Isinya Sampai Recehan Rp10 Ribu
-
Insiden Udara di Bali, Kronologi Helikopter Raffi Ahmad Alami Gangguan Akibat Kabut Tebal
-
Anies Didorong Partai Gerakan Rakyat Maju Pilpres 2029, NasDem: Kita Belum Pikirin!
-
Dasco Luruskan Isu Pencalonan Thomas Djiwandono: Diusulkan BI, Sudah Mundur dari Gerindra
-
Tembus 25,5 Juta Penumpang di 2025, Layanan Gratis Transportasi Jakarta Berlanjut Tahun Ini