- Penghalauan eksekusi sempat melibatkan Ormas GRIB Jaya.
- Perseteruan bermula ketika pemilik rumah sebelumnya bernama Diki menggadaikan sertifikat rumahnya di bank.
- Diki mempercayakan Irsal Malik untuk menempati rumah tersebut dengan status sertifikat yang sedang digadai.
Suara.com - Ketegangan sempat terjadi saat proses eksekusi rumah lelang di Jalan Sangrilla II, Petukangan Selatan, Jakarta Selatan, pada Kamis (23/10/2025) kemarin. Pasalnya penghalauan eksekusi sempat melibatkan Ormas GRIB Jaya.
Pantauan Suara.com di lokasi, pada Jumat (24/10/2025) rumah yang berada di ujung jalan tersebut sudah tidak dijaga oleh Ormas GRIB.
Berdasarkan keterangan satpam yang berjaga di lokasi mengatakan perseteruan bermula ketika pemilik rumah sebelumnya bernama Diki menggadaikan sertifikat rumahnya di bank.
Kemudian, Diki mempercayakan Irsal Malik untuk menempati rumah tersebut dengan status sertifikat yang sedang digadai.
Irsal yang biasa disapa Pak Haji ini, kata Syamsudin kemudian mencoba menebus sertifikat rumah yang ditempatinya ke bank.
“Nah, berhubung dia ada duit (Irsal). Gue tutupin, Rp3,2 M. Tutupin dah nih, ambil sertifikat di bank,” kata Syamsudin, saat di temui Suara.com, Jumat.
Namun diduga ada pihak bank yang sudah melakukan lelang sertifikat tersebut. Sehingga terjadi perseteruan antara pemenang lelang Jacob Prayudi dengan Irsal yang saat ini menempati rumah tersebut.
Hingga akhirnya hari eksekusi tiba. Pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ingin melakukan eksekusi rumah tersebut.
Namun, Irsal yang merupakan petinggi Ormas Grib, tak diam begitu saja. Ia mengerahkan pasukannya guna melakukan pengamanan.
Baca Juga: Bedah 3 Mobil Mewah Doni Salmanan yang Dilelang Negara
Ketegangan sempat terjadi, namun semua bisa diredakan usai pihak kepolisian melakukan negosiasi.
Dari hasil negosiasi antara pemenang lelang dan pihak yang menempati rumah, yakni melakukan pelunasan terhadap sertifikat yang sempat digadai.
“Ya, Pak Haji minta waktu sampai 2 bulan ini, untuk pelunasannya. Nambahin uang sertifikat di bank itu. Awalnya Rp3,2 miliar, nambahin Rp2,5 miliar,” ucapnya.
Berita Terkait
-
Lokasi Dijaga Ormas GRIB, Begini Ketegangan saat Proses Eksekusi Rumah Lelang di Petukangan
-
Menkeu Purbaya Tarik Utang Baru Rp28 Triliun
-
MyRepublic Menang Lelang Frekuensi 1.4 GHz, Ini Daftar Wilayah Kebagian Internet Murah
-
Daftar Koleksi Lelang Milik Doni Salmanan, Ada Lamborghini Huracan Harga Murah!
-
Bedah 3 Mobil Mewah Doni Salmanan yang Dilelang Negara
Terpopuler
- Jakarta Siap Pungut Pajak Mobil Listrik Tahun Ini, Kendaraan Mewah Kena hingga 75% PKB
- Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
- 6 Shio Paling Beruntung pada 23 Juli 2026, Keberuntungan Memihak
- 5 Warna Lipstik Wardah untuk Bibir Hitam dan Kulit Sawo Matang
- Resmi Daftar Kemenkum, Partai Gerakan Rakyat Pastikan Usung Anies Baswedan Capres
Pilihan
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
-
Saraf Terjepit, Hotman Paris Putuskan Mundur Jadi Kuasa Hukum Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
-
Dokter Tifa Menang, Sidang Kasus Ijazah Jokowi Resmi Dihentikan
-
Menang Lima Gol, Timnas Putri Indonesia Back to Back Juara AFF Women's Cup 2026
Terkini
-
Setelan Ganas Honda NSF250RW Tantang Gelombang Panas Eropa, Kans Ramadhipa Rajai Moto3 Magny-Cours
-
The Black Lizard: Duel Kecerdasan Detektif dan Ratu Kriminal yang Menegangkan
-
Prabowo Sebut Cak Imin, Dasco dan Bahlil 3 Kancil Politik: Kalau Mereka Kumpul Repot Kita!
-
Nekat Tembak Paha Korban Lalu Kabur ke Lampung, Duo Maling Motor Matraman Ciut di Tangan Polisi
-
6 Cara Mengatasi Blush On Ketebalan dan Terlalu Menor, Tak Khawatir Merusak Makeup
-
Derita Selisih Stock Opname Toko, saat Karyawan Jadi Samsak Omelan Bos
-
Fairuz Al Rafiq & Sonny Septian Terapkan Pola Asuh Mereka di Film Anak-Anak Bambu
-
Pakar Soroti Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus, Dorong KPK Ambil Alih
-
Menkeu Ancam Kejar Peserta Tax Amnesty Bandel, PPATK Ikut Telusuri Dana Masuk
-
Penghitungan Kerugian Negara Disorot, BPKP Diminta Evaluasi Metode Audit