- Proses pemilihan dekan di UI ikut dipantau oleh DPR.
- UI pun menjamin seleksi calon dekan berlangsung transparan dan bebas intervensi politik
- Proses seleksi harus transparan dan tidak ada cawe-cawe agar dekan baru yang memimpin sejumlah fakultas di UI benar-benar berintegritas dan berkualitas.
Suara.com - Universitas Indonesia (UI) memastikan jika proses seleksi bakal calon dekan untuk periode 2025-2029 bakal digelar secara transparan dan bebas dari intervensi politik. Pasalnya, proses pemilihan calon dekan UI juga ikut diawasi oleh Komisi X DPR RI.
Diketahui, UI sedang menyeleksi bacalon Dekan FMIPA UI, FK UI, FKM UI, FFarmasi UI, Fasilkom UI, FIB UI, FISIP UI, FPsikologi UI, dan Vokasi UI periode 2025–2029. Para bacalon dekan yang telah dinyatakan lolos tahap verifikasi administrasi kini melangkah ke tahap berikutnya, yakni asupan publik serta pemaparan visi dan misi.
Juru Bicara UI Emir Chairullah menyebut tidak boleh ada cawe-cawe dalam proses pemilihan dekan, termasuk intervensi politik.
"Tidak ada intervensi politik dalam pemilihan dekan di UI," ujarnya ditulis pada Sabtu (25/10/2025).
Selain itu, dia menjamin soal transparansi selama proses seleksi pemilihan dekan UI. Menurutnya, transparansi sangat penting dijaga untuk memastikan orang-orang yang terpilih menjadi petinggi fakultas di UI berintegritas dan berkualitas.
"Proses pemilihan dekan di UI dilakukan secara transparan. Melalui proses otonom perguruan tinggi," jelasnya.
Sebelumnnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfan mengaku pihaknya bakal itu mengawasi proses seleksi dekan UI. Menurutnya, jika pemilihan dekan UI mengalami tekanan politik maupun unsur politik uang, maka tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi.
"Dugaan intervensi politik dan politik aliran dalam pemilihan dekan, di kampus manapun itu, termasuk di Universitas Indonesia ini, bagi kami merupakan hal yang serius dan tidak sejalan dengan prinsip otonomi perguruan tinggi," ujarnya ditulis pada Rabu (22/10/2025),.
Oleh karenanya, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mendorong Kemendiktisaintek dan pihak kampus Universitas Indonesia untuk memastikan proses pemilihan berjalan transparan, objektif, serta bebas dari tekanan politik.
Baca Juga: Gibran Minta Ponpes Cetak Santri jadi Ahli AI hingga Robotik: Kita Harus Berani Lakukan Lompatan
"Ini agar integritas akademik tetap terjaga. Pemilihan Dekan bagian dari otonomi kampus, sudah semestinya harus bebas dari semua intervensi politik pihak manapun," ujarnya.
Diketahui, tahapan asupan publik akan berlangsung selama 1 bulan sampai 13 November 2025. Pada tahapan ini publik baik internal yaitu sivitas dan warga Universitas Indonesia.
Termasuk publik eksternal dari berbagai kalangan dan latar belakang diperkenankan memberikan asupan publik terhadap para calon tersebut. Hal ini diharapkan mampu mendorong transparansi serta membuka ruang partisipasi lebih luas.
Berita Terkait
-
Gibran Minta Ponpes Cetak Santri jadi Ahli AI hingga Robotik: Kita Harus Berani Lakukan Lompatan
-
Ganti Dana Otsus, Walkot Sabang Usul Legalkan Ganja di Aceh: Kalau di Sini Dijual Pasti Laku Keras
-
Berstatus Tersangka, KPK Kembali Periksa Sekjen DPR Indra Iskandar, Bakal Ditahan?
-
Ajak Bakar Mabes Polri, TikTokers Laras Faizati Curhat Lewat Surat di Penjara, Begini Isinya!
Terpopuler
- Feri Amsari Singgung Pendidikan Gibran di Australia: Ijazah atau Cuma Sertifikat Bimbel?
- 7 Mobil Kecil Matic Murah untuk Keluarga Baru, Irit dan Perawatan Mudah
- Gugat Cerai Hamish Daud? 6 Fakta Mengejutkan di Kabar Perceraian Raisa
- 21 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Oktober 2025, Dapatkan 1.500 Gems dan Player 110-113 Sekarang
- Pria Protes Beli Mie Instan Sekardus Tak Ada Bumbu Cabai, Respons Indomie Bikin Ngakak!
Pilihan
-
Harga Emas Sabtu 25 Oktober 2025: Antam Masih 'Hilang', UBS dan Galeri 24 Menguat
-
Superkomputer Prediksi Arsenal Juara Liga Champions 2025, Siapa Lawan di Final?
-
Bayar Hacker untuk Tes Sistem Pajak Coretax, Menkeu Purbaya: Programmer-nya Baru Lulus SMA
-
Perbandingan Spesifikasi HONOR Pad X7 vs Redmi Pad SE 8.7, Duel Tablet Murah Rp 1 Jutaan
-
Di GJAW 2025 Toyota Akan Luncurkan Mobil Hybrid Paling Ditunggu, Veloz?
Terkini
-
Kala Legislator Surabaya Bela Adies Kadir dari Polemik 'Slip Of Tonge', Begini Katanya
-
Jejak Korupsi Riza Chalid Sampai ke Bankir, Kejagung Periksa 7 Saksi Maraton
-
'Tidak Dikunci, tapi Juga Tidak Dipermudah,' Dilema MPR Sikapi Wacana Amandemen UUD 1945
-
Lisa Mariana Sumringah Tak Ditahan Polisi Usai Diperiksa Sebagai Tersangka: Aku Bisa Beraktivitas!
-
Menhut Klaim Karhutla Turun Signifikan di Tahun Pertama Pemerintahan Prabowo, Ini Kuncinya
-
'Apa Hebatnya Soeharto?' Sentilan Keras Politisi PDIP Soal Pemberian Gelar Pahlawan
-
Efek Jera Tak Mempan, DKI Jakarta Pilih 'Malu-maluin' Pembakar Sampah di Medsos
-
Menas Erwin Diduga 'Sunat' Uang Suap, Dipakai untuk Beli Rumah Pembalap Faryd Sungkar
-
RDF Plant Rorotan, Solusi Pengelolaan Sampah Ramah Lingkungan
-
KPK Cecar Eks Dirjen Perkebunan Kementan Soal Pengadaan Asam Semut