-
- KCIC menegaskan siap bekerja sama dengan KPK dalam penyelidikan dugaan mark up proyek Whoosh.
- KPK meminta Mahfud MD menyerahkan laporan resmi berisi data awal dugaan korupsi.
- Mahfud MD menyebut biaya per kilometer proyek Whoosh tiga kali lipat dibandingkan di China.
Suara.com - General Manager Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), Eva Chairunisa, menegaskan pihaknya siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan dugaan mark up anggaran proyek kereta cepat Jakarta–Bandung, Whoosh.
"KCIC akan bekerja sama dengan KPK untuk proses penyelidikannya," kata Eva kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Eva menyatakan KCIC menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK. Namun, ia menolak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai detail perkara tersebut.
“KCIC akan menghormati semua proses KPK,” ujar Eva.
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi bahwa penyelidikan kasus dugaan penggelembungan (mark up) anggaran proyek kereta cepat Whoosh telah dimulai.
“Saat ini sudah tahap penyelidikan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Senin (27/10/2025).
Kasus dugaan mark up proyek Whoosh mencuat setelah mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan adanya penyelewengan anggaran besar dalam proyek strategis nasional tersebut.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan lembaganya telah meminta Mahfud untuk menyampaikan laporan resmi berisi data awal dugaan korupsi agar dapat diverifikasi secara hukum.
“KPK mengimbau bagi masyarakat yang mengetahui informasi awal ataupun data awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, maka silakan dapat menyampaikan aduan tersebut kepada KPK melalui saluran pengaduan masyarakat,” kata Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (16/10/2025).
Baca Juga: Whoosh Disorot! KPK Usut Dugaan Korupsi Kereta Cepat, Mark-Up Biaya Terendus?
Menurut Budi, setiap laporan yang masuk akan dianalisis untuk memastikan apakah memenuhi unsur dugaan tindak pidana korupsi atau tidak.
“Tentunya dari setiap laporan pengaduan masyarakat, KPK akan mempelajari dan menganalisis, apakah substansi atau materi dari laporan tersebut termasuk dalam unsur dugaan tindak pidana korupsi atau bukan,” ujar Budi.
Ia menambahkan, jika hasil analisis menunjukkan adanya unsur korupsi, KPK akan menindaklanjutinya dengan langkah penegakan hukum, pencegahan, dan supervisi.
“Bisa juga dilimpahkan kepada satuan pengawas di internal untuk perbaikan sistem atau tindak lanjut berikutnya,” katanya.
Sebelumnya, dalam video yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, Mahfud MD menyebut ada indikasi kuat pembengkakan biaya dalam proyek Whoosh.
“Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per satu kilometer kereta Whoosh itu 52 juta dolar Amerika Serikat. Akan tetapi, di China sendiri, hitungannya 17-18 juta dolar AS. Naik tiga kali lipat,” kata Mahfud dalam video tersebut.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Daftar Mobil Bekas Pertama yang Aman dan Mudah Dikendalikan Pemula
- 6 Rekomendasi Mobil Bekas Kabin Luas di Bawah 90 Juta, Nyaman dan Bertenaga
- Dua Rekrutan Anyar Chelsea Muak dengan Enzo Maresca, Stamford Bridge Memanas
- Calon Pelatih Indonesia John Herdman Ngaku Dapat Tawaran Timnas tapi Harus Izin Istri
- Harga Mepet Agya, Intip Mobil Bekas Ignis Matic: City Car Irit dan Stylish untuk Penggunaan Harian
Pilihan
-
CERPEN: Liak
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
Terkini
-
Dari OTT ke Jejak Dana Gelap Pilkada: Seberapa Mahal Biaya Kampanye Calon Kepala Daerah?
-
Prabowo ke Pengungsi Banjir Aceh: Maaf, Saya Tak Punya Tongkat Nabi Musa, Tapi Rumah Kalian Diganti
-
Dasco Unggah Video Prabowo saat Bikin Kaget WWF karena Sumbangkan Tanah di Aceh
-
Borok Penangkapan Dirut Terra Drone Dibongkar, Pengacara Sebut Polisi Langgar Prosedur Berat
-
Pramono Anung Wanti-wanti Warga Jakarta Imbas Gesekan di Kalibata: Tahan Diri!
-
WALHI Sebut Banjir di Jambi sebagai Bencana Ekologis akibat Pembangunan yang Abai Lingkungan
-
Pramono Anung Bahas Peluang Siswa SDN Kalibaru 01 Cilincing Kembali Sekolah Normal Pekan Depan
-
Cuma Boleh Pegang HP 4 Jam, Siswa Sekolah Rakyat: Bosen Banget, Tapi Jadi Fokus Belajar
-
Legislator DPR Minta Perusak Hutan Penyebab Banjir Sumatra Disanksi Pidana
-
Farhan Minta Warga Tak Terprovokasi Ujaran Kebencian Resbob, Polda Jabar Mulai Profiling Akun Pelaku